POJOKSATU.id - Bupati Bangka Barat Markus resmi membuka lelang jabatan terbuka untuk enam posisi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Yang kebetulan kosong di lingkungan Pemkab Bangka Barat.

Langkah ini menjadi upaya pemerintah daerah mendorong aparatur sipil negara (ASN).

Agar tampil lebih profesional, kompetitif, dan transparan dalam meniti karier birokrasi.

Baca Juga: Satu Calon PPPK Paruh Waktu di Kepulauan Meranti Gugur Jelang SK

Bupati Markus menegaskan bahwa sistem lelang jabatan terbuka ini adalah bentuk penerapan reformasi birokrasi berbasis merit system.

Di mana pengisian jabatan dilakukan melalui seleksi yang objektif dan adil.


Lelang Jabatan Dibuka untuk ASN Dalam dan Luar Daerah

Proses pendaftaran lelang jabatan dibuka mulai 4 November hingga 19 November 2025.

Menariknya, Pemkab Bangka Barat membuka kesempatan ini tidak hanya untuk ASN internal.

Baca Juga: DLH dan Damkar Bima Bergerak Cepat Bersihkan Lumpur Pascabanjir

Tetapi juga bagi pejabat dari luar daerah yang memenuhi persyaratan administrasi dan kompetensi.

“Bupati Bangka Barat, Markus, membuka peluang bagi ASN untuk mengikuti lelang jabatan kepala OPD,” tulis akun resmi @pemkab_bangkabarat di Instagram, Sabtu (8/11/2025).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa seleksi jabatan ini bersifat inklusif dan terbuka.

Markus juga menilai langkah ini penting untuk mendapatkan figur pimpinan OPD yang memiliki integritas dan visi pembangunan daerah yang kuat.

Enam Jabatan Kepala OPD Dilelang

Berdasarkan pengumuman resmi Pemkab Bangka Barat, ada enam jabatan kepala OPD yang dilelang karena kekosongan akibat pensiun dan mutasi pejabat sebelumnya.

Kekosongan posisi eselon II itu sempat diisi oleh pelaksana tugas (Plt), namun kini dibuka secara resmi agar diisi melalui mekanisme seleksi terbuka.

Adapun tahapan seleksi meliputi:

Baca Juga: TPG TW 4 Siap Cair, Tapi Banyak Rekening Guru Terblokir! Ini Langkah Validasi Aman di Dapodik

1. Pendaftaran administrasi (4–19 November 2025).

2. Seleksi kompetensi manajerial dan bidang (akhir November 2025).

3. Penetapan hasil akhir dan pelantikan (Desember 2025).


Dorong Profesionalisme ASN

Dalam keterangan kepada media, Bupati Markus menegaskan bahwa lelang jabatan ini bukan sekadar formalitas.

Baca Juga: Dugaan PPPK Siluman di Kota Palu, Aji Kurniawan Minta Maaf Usai Pernyataan Viral

Melainkan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas birokrasi.

“Kami ingin menciptakan aparatur yang kompetitif, bukan karena kedekatan, tapi karena kemampuan dan integritas,” ujar Markus dalam konferensi pers usai pembukaan seleksi, Jumat (8/11/2025).

Ia menambahkan, seluruh proses seleksi akan diawasi langsung oleh Panitia Seleksi (Pansel) yang terdiri dari unsur BKN, akademisi, dan pejabat senior Pemprov Babel.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses penilaian berjalan objektif dan bebas dari intervensi politik.

Baca Juga: Dinkes Depok Ingatkan Warga Jangan Jauhi Penderita TBC Demi Target Eliminasi 2030


ASN Dituntut Tampil Kompetitif dan Berintegritas

Markus menilai, era birokrasi sekarang menuntut ASN tak hanya patuh aturan, tapi juga memiliki daya saing dan inovasi.

Ia berharap ASN yang terpilih mampu membawa perubahan positif dalam pelayanan publik dan menjadi teladan di lingkungan kerjanya.

Kebijakan lelang jabatan terbuka juga menjadi momentum bagi ASN muda yang berprestasi untuk menunjukkan kemampuan dan mendapatkan posisi strategis di pemerintahan daerah.

“Kalau ingin jabatan, buktikan dengan kompetensi, bukan karena rekomendasi,” tegas Markus.

Baca Juga: Kampung Bahari Menuju Pembebasan Narkoba, Langkah Terstruktur untuk Wujudkan Wilayah Bebas P4GN

Dengan sistem ini, ia optimistis kinerja birokrasi di Bangka Barat akan lebih solid, profesional, dan cepat merespons kebutuhan masyarakat.


Transparansi Jadi Kunci

Langkah Bupati Markus membuka lelang jabatan secara terbuka mendapat apresiasi dari sejumlah pihak.

Banyak ASN menilai kebijakan ini menjadi angin segar di tengah isu “jual beli jabatan” yang sering mencoreng citra birokrasi.

Pemkab Bangka Barat berjanji akan mempublikasikan seluruh hasil seleksi secara terbuka di laman resmi BKPSDMD.

Baca Juga: Prediksi Pencairan TPG TW 3 Gelombang Terakhir, Cair November atau Sekaligus Dirapel TW 4?

Hal ini sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Dengan kebijakan ini, Markus berharap reformasi birokrasi di daerahnya bisa menjadi contoh bagi kabupaten lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Lelang jabatan terbuka yang digelar Pemkab Bangka Barat menjadi langkah nyata dalam membangun birokrasi yang profesional, kompetitif, dan berintegritas.

Baca Juga: Kukar Tunda Pembayaran TPP PPPK, Fokus Pulihkan Stabilitas Keuangan Daerah

ASN kini ditantang untuk tidak hanya mengandalkan masa kerja, tetapi juga menunjukkan kemampuan, etika, dan kinerja terbaiknya di depan publik.

Seperti disampaikan Bupati Markus, "Era birokrasi sekarang adalah era kompetisi profesional, bukan koneksi pribadi."***