POJOKSATU.id, PANYABUNGAN -- Buntut kisruh pengumuman hasil seleksi PPPK guru honorer di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut, DPRD meminta Kadisdik dan Kepala BKD dicopot.

Kadis Pendidikan (Kadisdik) Dolar Siregar dan Kepala BKD atau BKPSDM Madina Abdul Hamid Nasution dinilai tak profesional dalam bekerja sehingga layak dicopot oleh Bupati Madina.

Selain pencopotan Kadisdik dan Kepala BKD, DPRD juga meminta Bupati Madina membatalkan nilai SKTT dan mengembalikan nilai CAT BKN dalam pengumuman PPPK guru honorer 2023.

Baca Juga: Lantik 19 Pejabat Fungsional, Pj Wali Kota Bandung Minta Birokrat Tingkatkan Pelayanan Pendidikan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

DPRD Madina dalam surat rekomendasi itu juga meminta agar Bupati Madina mengevaluasi hasil pengumuman seleksi PPPK guru tahun 2023 dan apabila ada mal administrasi agar didiskualifikasi.

Ada tiga poin isi surat rekomendasi DPRD Madina ke Bupati Madina Jakfar Sukhairi Nasution usai ratusan guru menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Madina, Kamis (28/12).

Surat rekomendasi nomor 175/638/DPRD/2023 ini ditandatangani oleh 10 anggota dan pimpinan DPRD Madina antara lain Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis, Wakil Ketua DPRD Erwin Efendi Nasution, Ketua Komisi I H Amdani, Waket Komisi I Zubaidah Nasution.

Baca Juga: Anies dan Cak Imin Akan Hapus Pajak Deposito dan Tabungan

Kemudian Izhar Helmi, Ketua Komisi IV Nisat Sidik Nasution, Waket Komisi IV Sobir Lubis, Mora Harahap, Lely Hartati, dan Maraganti Batubara.

Surat rekomendasi yang ditandatangani Ketua DPRD ini dikeluarkan DPRD Madina usai RDP lintas Komisi I dan IV DPRD Mandailing Natal dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BKD dan BKPSDM Madina di ruang paripurna DPRD, Kamis (28/12).

Sebelumnya, dalam suasana debat panas dan AC yang mati di Ruang Paripurna DPRD Madina, Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis akhirnya setuju mengeluarkan rekomendasi pembatalan hasil pengumuman PPPK guru 2023.

Baca Juga: Kadis Pendidikan Madina Kumpulkan Kepsek di SD Danau Siombun saat Guru Honorer Demo ke DPRD

Unsur pimpinan dan anggota DPRD Madina yang terlihat mengusulkan pembatalan hasil pengumuman PPPK guru 2023 ini antara lain Ketua Fraksi Golkar Sobir Lubis, anggota Fraksi Golkar Zubaidah Nasution, anggota DPRD Lely Hartati.

Beberapa pimpinan DPRD yang duduk di depan saat menerima demo guru ini juga mengusulkan pembatalan SKTT.


"Surat rekomendasi akan kami buat ke pemerintah dan akan kami berikan ke koordinator," tegas Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis dalam RDP itu, Kamis (28/12).***