POJOKSATU.ID - Di Finlandia, menjadi kepala sekolah bukan soal senioritas atau koneksi. Ini tentang kepemimpinan sejati, kompetensi akademik, dan integritas moral.

“Seleksi kepala sekolah di sana itu sangat ketat. Bahkan sebelum diangkat, mereka wajib mengikuti pelatihan kepemimpinan satu semester di universitas,” ujar Prof Hasnawi Haris dalam podcast Perspektif Hasnawi Haris, Kamis 16 Oktober 2025.

Kisah ini terdengar seperti cerita dari negeri utopia pendidikan, tapi nyata.

Di Finlandia, setiap kepala sekolah yang akhirnya menjabat adalah mereka yang telah membuktikan diri lewat proses panjang dan menantang.

Baca Juga: Kepala Sekolah di Finlandia Dihormati Seperti Pemenang Nobel, Gajinya Rp98 Juta, Bagaimana dengan Indonesia?

Dari Guru Teladan Menjadi Pemimpin Sekolah

Perjalanan menuju posisi kepala sekolah dimulai dari ruang kelas. Guru-guru Finlandia bukan hanya pengajar, tapi juga pemimpin pembelajaran sejak awal kariernya.

Sebelum bisa ikut seleksi, mereka harus memiliki gelar magister (S2) dan pengalaman mengajar bertahun-tahun.

Gelar ini bukan sekadar formalitas. Setiap kandidat diuji lewat kombinasi antara teori kepemimpinan, psikologi pendidikan, dan praktik manajemen sekolah.

“Pemerintah Finlandia hanya membuka seleksi lewat sistem open recruitment, di mana semua guru yang memenuhi kualifikasi bisa mendaftar. Tidak ada jalur instan,” kata Ketua PGRI Sulawesi Selatan, Prof Hasnawi.

Baca Juga: Cyberheroes 2025, Ajak Pelajar Jadi Pahlawan di Dunia Digital dan Lawan Cyberbullying

Tahapan Seleksi yang Menempa Karakter

Setelah pendaftaran, para kandidat menjalani proses panjang:

1. Tes wawancara mendalam untuk menilai visi pendidikan.

2. Tes psikologi kepemimpinan untuk mengukur kestabilan emosional dan kemampuan manajerial.

3. Pelatihan kepemimpinan universitas selama satu semester penuh.

Selama masa pelatihan ini, para calon kepala sekolah belajar memimpin bukan hanya secara administratif, tetapi juga secara filosofis dan etis.

Mereka belajar bagaimana membangun budaya sekolah yang sehat, menumbuhkan kolaborasi antar-guru, serta menghadirkan kepercayaan dari masyarakat.

Baca Juga: Inspektorat Turun Tangan Telusuri Dugaan Pelanggaran Pemilihan Rektor USU 2026–2031

“Pelatihannya tidak main-main. Mereka benar-benar dididik menjadi pemimpin moral, bukan sekadar pengelola dokumen,” ujar Guru Besar Universitas Negeri Makassar itu.

Magang Enam Bulan Sebelum Diangkat

Lulus pelatihan bukan berarti langsung diangkat. Setiap calon kepala sekolah wajib menjalani masa magang selama enam bulan.

Dalam periode ini, mereka ditempatkan di sekolah nyata di bawah bimbingan kepala sekolah senior.

Tujuannya sederhana: menguji kemampuan memimpin dalam situasi nyata.

Baca Juga: Dana TPG Langsung dari Pusat, Solusi Cepat atau Masalah Baru?

“Kalau dalam enam bulan itu mereka gagal menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang baik, statusnya bisa batal. Mereka harus ulang lagi,” jelas Hasnawi.

Baru setelah dinilai layak oleh mentor dan dewan pendidikan, surat keputusan permanen diterbitkan. Tidak ada kompromi.

Sistem ini memastikan bahwa setiap kepala sekolah di Finlandia benar-benar layak secara akademik, psikologis, dan moral.

Filosofi Belajar Memimpin Sepanjang Hidup

Kepala sekolah di Finlandia memahami bahwa kepemimpinan bukan posisi, melainkan proses belajar tanpa henti.

Konsep ini dikenal sebagai Lifelong Leadership Learning.

Setiap tahun mereka wajib mengikuti program pengembangan kepemimpinan — mulai dari Leadership Network (forum berbagi praktik baik) hingga Principal Coaching Program (pendampingan antar-kepala sekolah).

“Di Finlandia tidak ada pengawas sekolah seperti di Indonesia. Karena itu, mereka saling mengawasi dan saling belajar lewat coaching,” kata Hasnawi.

Baca Juga: Daftar Nama Dipanggil Beasiswa Kemitraan Indonesia 2025, Download di Sini Dosen Tanah Air yang Tembus Dunia Akademik Internasional

Pelajaran Berharga untuk Indonesia

Di Indonesia, mekanisme seleksi kepala sekolah memang sudah diatur dalam Permendikbudristek Nomor 8 Tahun 2025.

Namun realitanya, proses ini sering masih dipengaruhi faktor birokratis dan keterbatasan pelatihan.

Seorang kepala sekolah di daerah misalnya, sering harus mengelola sekolah dengan sumber daya minim, beban administrasi besar, dan kesejahteraan terbatas.

Belum lagi tuntutan tambahan sebagai penggerak kurikulum, pengelola BOS, dan koordinator guru.

Bandingkan dengan Finlandia: di sana kepala sekolah tidak dibebani urusan administratif yang rumit. Fokus mereka murni pada pengembangan guru dan mutu pembelajaran.

Baca Juga: Sah Secara Regulasi, Potongan BPJS 1 Persen di Tunjangan Guru Bikin Kaget, Tambahan 2 Bulan TPG Belum Terealisasi

Imbalan Setimpal dengan Tanggung Jawab

Dengan gaji berkisar 4.650–5.100 euro per bulan (sekitar Rp89–98 juta), kepala sekolah Finlandia menikmati kesejahteraan yang sepadan dengan tanggung jawabnya.

Namun penghargaan finansial hanyalah salah satu aspek. Yang lebih penting adalah pengakuan sosial.

“Kepala sekolah di sana dihormati seperti pemenang Nobel,” ucap Hasnawi.

Status sosial ini tumbuh karena proses seleksi dan pelatihan yang panjang, sehingga masyarakat benar-benar percaya pada kualitas pemimpin sekolah mereka.

Kenapa Sistem Ini Efektif?

Finlandia membangun sistem berbasis trust before control — kepercayaan sebelum pengawasan.

Negara mempercayai kepala sekolah untuk menjalankan tugas dengan integritas tanpa harus diawasi ketat.

 

Baca Juga: Kasus SMAN 1 Cimarga Mereda, Polres Lebak Segera Proses Pencabutan Laporan Kepsek Dini Fitria

Prinsip ini justru mendorong tanggung jawab moral yang lebih tinggi. Kepala sekolah tahu bahwa kepercayaan adalah aset, bukan sekadar mandat.

Hasnawi menegaskan, “Ketika kepercayaan diberikan lebih dulu, tanggung jawab muncul dengan sendirinya.”

Sistem ini menghasilkan kepala sekolah yang berani, inovatif, dan memiliki karakter kuat dalam memimpin perubahan di sekolah.

Mungkinkah Indonesia menerapkan sistem seleksi seketat Finlandia? Jawabannya: bisa, tapi butuh komitmen dan perubahan paradigma.

Baca Juga: Panduan Lengkap Membuat Akun SIMPKB untuk Pendaftaran PPG Calon Guru 2025

Kita perlu beralih dari sistem administrasi ke sistem kepemimpinan berbasis kepercayaan dan kualitas.

Kepala sekolah bukan hanya perpanjangan tangan dinas, tetapi penentu arah budaya belajar di sekolah.

Jika kita berani memulai langkah kecil — memperkuat pelatihan, memberi ruang otonomi, dan meningkatkan kesejahteraan — Indonesia bisa menapaki jalan yang sama: mencetak pemimpin sekolah yang visioner dan bermartabat.

Finlandia telah membuktikan bahwa kepemimpinan pendidikan tidak lahir dari instruksi, melainkan dari proses panjang pembelajaran dan kepercayaan.

Seperti pesan Hasnawi Haris, “Menjadi kepala sekolah di Finlandia bukan soal jabatan, tapi soal tanggung jawab moral dan pengabdian.”

Dan mungkin, di sanalah letak rahasianya — mengapa pendidikan Finlandia mampu berdiri tegak sebagai salah satu yang terbaik di dunia.***