POJOKSATU.ID - Nama Budiman Sudjatmiko kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataannya terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) viral di media sosial.
Mantan aktivis sekaligus tokoh nasional itu mengajukan gagasan agar seluruh program bansos menggunakan satu data terpadu melalui DTSEN.
Usulan tersebut menuai beragam respons dari masyarakat.
Banyak pihak menilai gagasan ini sebagai langkah penting untuk mengakhiri persoalan klasik bansos, mulai dari salah sasaran, data ganda, hingga penerima yang tidak layak namun masih tercatat aktif.
Baca Juga: Wakil Wali Kota Depok Dorong Fokus ASN pada RPJMD 2026 serta Empati Bencana di Tahun Baru
Apa Itu DTSEN yang Diusulkan Budiman Sudjatmiko?
DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional merupakan sistem data terpadu yang dirancang untuk memuat informasi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
Data ini diklaim lebih mutakhir karena disusun dari berbagai sumber resmi dan terus diperbarui.
Menurut Budiman Sudjatmiko, penggunaan DTSEN sebagai satu-satunya basis data bansos akan meminimalkan konflik data antarinstansi.
Selama ini, setiap program bansos kerap menggunakan rujukan data yang berbeda, sehingga menimbulkan ketidaksinkronan di lapangan.
Baca Juga: Jalur Puncak Ditutup 12 Jam saat Malam Tahun Baru 2026, Ini Rencana CFN dan Rute Alternatif
Kenapa Usulan Ini Jadi Viral?
Pernyataan Budiman Sudjatmiko menjadi viral karena menyentuh keresahan masyarakat.
Tidak sedikit warga yang merasa berhak menerima bansos, namun namanya tidak tercantum, sementara di sisi lain ada penerima yang dinilai sudah mampu tetapi masih mendapatkan bantuan.
Dengan DTSEN, Budiman menilai pemerintah bisa memiliki peta sosial ekonomi yang lebih adil dan objektif.
Data tunggal ini diharapkan menjadi rujukan utama dalam penentuan penerima seluruh jenis bansos, mulai dari BPNT, PKH, hingga bantuan tunai lainnya.
Manfaat DTSEN untuk Penyaluran Bansos
Penggunaan DTSEN diyakini membawa sejumlah manfaat signifikan.
Pertama, meningkatkan ketepatan sasaran karena data disusun berdasarkan kondisi riil masyarakat.
Kedua, mengurangi potensi manipulasi dan tumpang tindih penerima.
Ketiga, DTSEN mempermudah proses evaluasi dan pengawasan bansos.
Baca Juga: Termotivasi Game Online, Anak SD Itu Sudah Lama Berencana Mau Membunuh Ibu Kandungnya
Pemerintah dapat dengan cepat menyesuaikan data jika terjadi perubahan kondisi ekonomi masyarakat, misalnya akibat kehilangan pekerjaan atau bencana.
Budiman Sudjatmiko juga menekankan pentingnya transparansi.
Dengan satu data nasional, masyarakat bisa lebih mudah memahami mengapa seseorang layak atau tidak menerima bantuan.
Tantangan Penerapan DTSEN
Meski dinilai progresif, penerapan DTSEN bukan tanpa tantangan.
Baca Juga: Apakah Penyakit Menular Seksual Ditanggung BPJS Kesehatan? Ini Penjelasan Lengkapnya
Validasi data di lapangan menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan peran aktif pemerintah daerah hingga tingkat desa.
Selain itu, pembaruan data harus dilakukan secara berkala agar DTSEN tidak bernasib sama seperti data sebelumnya yang kerap dianggap usang.
Budiman menegaskan bahwa keberhasilan DTSEN sangat bergantung pada komitmen semua pihak.
Usulan Budiman Sudjatmiko ini membuka diskusi luas tentang reformasi penyaluran bansos di Indonesia.
Banyak masyarakat berharap DTSEN benar-benar diterapkan secara konsisten agar bantuan sosial tidak lagi menimbulkan kecemburuan sosial.
Jika DTSEN dijalankan dengan baik, bansos diharapkan menjadi instrumen perlindungan sosial yang lebih adil, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.***
