POJOKSATU.id — Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) pertama kali diluncurkan pemerintah pada tahun 2020 sebagai respons terhadap dampak ekonomi pandemi COVID 19.

BSU diberikan untuk membantu pekerja berpenghasilan rendah agar daya belinya tetap terjaga di tengah tekanan ekonomi.

Sejak saat itu, BSU menjadi salah satu program yang rutin disalurkan pemerintah saat terjadi tekanan terhadap konsumsi masyarakat, termasuk di tahun 2021, 2022, dan kembali hadir di 2025.

Baca Juga: Beasiswa DataPrint Periode 3 Tahun 2025 Dibuka, Kesempatan untuk Pelajar SMP hingga Mahasiswa S1

Pada tahun 2025, BSU diberikan dalam bentuk bantuan tunai sebesar Rp600.000 untuk periode dua bulan (Juni dan Juli) atau Rp300.000 per bulan yang dibayarkan sekaligus.

Program ini menyasar 15,9 juta pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta per bulan, termasuk guru dan pekerja sektor informal yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.

Namun, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk tidak melanjutkan BSU ke bulan Agustus dan seterusnya.

Baca Juga: Mau CV Kamu Nembus ATS dan Dilirik HRD? Begini Cara Menulisnya Agar Lolos Screening

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa BSU hanya dirancang sebagai bantuan temporer untuk menjaga daya beli masyarakat selama masa libur sekolah (Juni—Juli) dan bukan sebagai program bantuan berkelanjutan di semester II 2025.

Alasan utama penghentian BSU adalah karena fokus pemerintah untuk mendorong stimulus ekonomi yang sifatnya lebih produktif dan menyasar sektor konsumsi langsung, seperti diskon tiket pesawat, kereta api, kapal laut, tarif tol, dan insentif PPN untuk sektor properti.

Kebijakan ini diambil dengan pertimbangan bahwa insentif berbasis konsumsi langsung dinilai lebih efektif mendorong belanja masyarakat di semester II 2025, khususnya menghadapi momen Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Baca Juga: Siapa Oknum Kepsek SMA di Morotai yang Diduga Lecehkan Siswa? Kini Ramai Disorot Usai Pelaku Dilaporkan ke Polisi

Pemerintah menilai bahwa dengan mobilitas masyarakat yang semakin normal pascapandemi, insentif transportasi dan properti memiliki multiplier effect yang lebih luas dibanding bantuan tunai langsung seperti BSU.

Baca dan kirim komentar untuk artikel lainnya melalui apps kami:

Versi Android
Versi iOS
Channel Whatsapp
Fanpage Edugov

Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi alasan penting. Pemerintah memilih mengalokasikan dana stimulus dengan prioritas sektor-sektor yang dianggap lebih strategis untuk pemulihan ekonomi jangka menengah, dibanding memperpanjang BSU yang sifatnya hanya konsumsi sesaat.***