POJOKSATU.id - Jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mulai menerima kabar baik pada awal Juni 2026.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap kedua sehingga dana bantuan dapat diterima masyarakat lebih cepat dibandingkan periode sebelumnya.
Percepatan penyaluran ini dilakukan seiring perubahan mekanisme pembaruan data penerima bantuan sosial.
Jika sebelumnya proses pemutakhiran data dilakukan menjelang akhir bulan pada awal setiap triwulan, kini tahapan tersebut dipercepat sehingga pencairan bantuan dapat berlangsung lebih awal.
Baca Juga: PPPK Paruh Waktu Dapat Kepastian, Kontrak Diperpanjang dan Gaji Setara UMP
Kebijakan tersebut diharapkan mampu membantu keluarga penerima dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan rumah tangga pada pertengahan tahun.
Saat ini penyaluran BPNT memasuki tahap kedua yang mencakup alokasi bantuan untuk periode April, Mei, dan Juni 2026.
Berbeda dengan penyaluran bulanan, bantuan diberikan sekaligus dalam satu kali pencairan sehingga penerima memperoleh dana yang lebih besar.
Besaran bantuan BPNT tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yakni Rp200 ribu per bulan.
Baca Juga: PPPK Paruh Waktu Berpeluang Terima Gaji Ke-13, Pemda Mulai Buka Suara
Karena pencairan dilakukan untuk tiga bulan sekaligus, setiap KPM berhak menerima akumulasi dana sebesar Rp600 ribu yang disalurkan melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.
Program BPNT sendiri merupakan salah satu instrumen perlindungan sosial yang terus dijalankan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dan menjaga ketahanan ekonomi keluarga rentan.
Seiring dimulainya proses penyaluran, banyak penerima bantuan mulai mencari informasi mengenai cara mengetahui apakah dana sudah masuk ke rekening atau belum.
Baca Juga: Terungkap! Alasan Gaji Guru Non ASN Masih Rendah Meski Anggaran Pendidikan Naik
Kemensos menyediakan beberapa metode yang dapat digunakan masyarakat untuk melakukan pengecekan secara mandiri.
Cara yang paling mudah adalah melalui layanan daring yang disediakan pemerintah.
Masyarakat cukup mengakses laman resmi pengecekan bansos, kemudian mengisi data wilayah tempat tinggal serta nama lengkap sesuai identitas kependudukan.
Setelah proses verifikasi selesai, sistem akan menampilkan informasi mengenai status penerima bantuan dan periode penyaluran yang diterima.
Selain melalui situs web, pengecekan juga dapat dilakukan menggunakan aplikasi resmi Cek Bansos yang tersedia untuk perangkat Android maupun iPhone.
Melalui aplikasi tersebut, penerima dapat memantau status bantuan tanpa harus datang ke kantor desa atau dinas sosial setempat.
Bagi pemegang KKS yang disalurkan melalui bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), pengecekan saldo juga bisa dilakukan secara langsung melalui layanan perbankan.
Penerima dapat mendatangi mesin ATM terdekat untuk melihat saldo rekening ataupun memanfaatkan layanan mobile banking yang tersedia.
Baca Juga: Kabar Terbaru Gaji Ke-13 ASN 2026, Anggaran Sudah Siap Namun Belum Bisa Langsung Cair
Melalui aplikasi perbankan, masyarakat dapat memeriksa mutasi rekening dan memastikan apakah dana bantuan sudah masuk.
Cara ini dinilai lebih praktis karena dapat dilakukan kapan saja tanpa perlu mengantre di ATM.
Kemensos mengimbau masyarakat agar selalu menggunakan kanal resmi saat melakukan pengecekan bantuan sosial.
Penerima juga diminta berhati-hati terhadap berbagai informasi yang belum jelas sumbernya, termasuk tawaran bantuan yang mengatasnamakan pemerintah.
Baca Juga: Aturan Baru Terbit! Guru PNS yang Pernah Kena Hukuman Disiplin Tak Bisa Langsung Dipromosikan
Apabila nama penerima tidak muncul dalam sistem atau dana belum masuk ke rekening, masyarakat disarankan untuk menunggu proses penyaluran yang masih berlangsung secara bertahap.
Selain itu, penerima dapat berkoordinasi dengan pemerintah desa, kelurahan, maupun pendamping sosial untuk memperoleh informasi yang lebih akurat.
***
