POJOKSATU.ID - Persiapan menghadapi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (KemenHAM) tahun 2026 kini menjadi sorotan utama bagi para calon pelamar.
Berdasarkan informasi terkini, materi seleksi diprediksi tidak akan bergeser jauh dari regulasi yang berlaku saat ini, di mana pemahaman dasar mengenai regulasi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi kewajiban mutlak bagi setiap peserta.
Secara umum, materi ujian akan berfokus pada gambaran umum yang merujuk pada Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 5767 Tahun 2024.
Baca Juga: JawaraASN Buka Peluang Persiapan CPNS 2026 Melalui Tryout Gratis dan Mentoring
Berikut adalah rincian materi inti untuk beberapa formasi strategis:
1. Bidang Administrasi dan Layanan Operasional
Bagi pelamar formasi Penata Layanan Operasional, fokus utama terletak pada alur kerja dan pelayanan.
Materi yang wajib dikuasai meliputi kajian awal permasalahan layanan, penyusunan rencana, hingga evaluasi layanan operasional.
Sementara itu, formasi Pengelola Layanan Operasional akan lebih menitikberatkan pada aspek teknis operasional dan Standar Operasional Prosedur (SOP), termasuk pemeliharaan dan perbaikan peralatan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Bidang Perencanaan dan Manajemen SDM
Formasi Analis SDM Aparatur memiliki cakupan materi yang sangat luas, mulai dari materi umum seperti UU ASN, manajemen PNS, dan PPPK, hingga materi khusus yang mendalami sistem informasi ASN, reformasi birokrasi, serta mutasi dan pengembangan karier.
Di sisi lain, formasi Perencana Ahli Pertama akan diuji mengenai konsep perencanaan pembangunan yang mencakup teknik perencanaan pembangunan serta dasar-dasar perencanaan ekonomi, sosial, dan spasial.
3. Bidang Kesehatan (Apoteker Ahli)
Khusus untuk formasi Apoteker Ahli, kompetensi yang diujikan terbagi menjadi regulasi profesi dan praktik kefarmasian.
Materi umum mencakup UU Kesehatan dan kode etik apoteker, sedangkan materi khusus akan mendalami pengelolaan obat & BMHP, farmasi klinik, serta farmakoekonomi.
Secara keseluruhan, kunci keberhasilan dalam seleksi PPPK KemenHAM 2026 adalah penguasaan tata kelola sesuai bidang masing-masing yang tetap berpijak pada aturan hukum yang sah.
Mengingat kebijakan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti regulasi terbaru, para peserta diharapkan terus memperbarui informasi mereka melalui kanal resmi pemerintah.***
Silahkan akses artikel lainnya melalui apps kami:
Baca informasi menarik lainnya dari penulis: Ferdy Wamala
