POJOKSATU.ID — Sejak program migrasi penyaluran bansos dari PT Pos ke rekening KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) di bank Himbara, termasuk BNI.

Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mencatat perbedaan signifikan dalam jadwal pencairan bantuan antara mereka yang sebelumnya mencair lewat Pos “peralihan”.

Dan KPM lama yang sudah memiliki KKS BNI sebelumnya. Berikut analisis perbedaannya.

1. Jadwal Awal Pencairan untuk KPM Peralihan

Pencairan bansos melalui bank Himbara untuk KPM peralihan Pos telah dimulai pada awal Oktober 2025. Untuk BNI, penyaluran diketahui mulai 4 Oktober 2025. 

Baca Juga: Istri Sah AKBP Basuki Kena Getah Imbas Kelakuan Suami yang Selingkuh dengan Dwinanda Linchia Levi

Sementara itu, menurut laporan Klik Bantuan, beberapa KPM peralihan telah mulai melihat saldo masuk ke KKS baru bahkan sejak September 2025. 

Nominal yang diterima juga beragam, tergantung komponen bansos (PKH, BPNT, penebalan).

Ada KPM peralihan yang melaporkan saldo besar (hingga Rp 1,5 juta) di KKS BNI. 

2. Alokasi “Bonus / Rapelan” bagi KPM Peralihan

Salah satu alasan kenapa KPM peralihan bisa mencair lebih banyak atau lebih awal adalah akumulasi (rapelan) komponen bansos.

Baca Juga: KKS Merah Putih Belum Aktif? Ini Cara Mengurus Agar Bansos Bisa Cair Setelah Pengumuman Peralihan

Mereka bisa menerima beberapa tahap sekaligus, termasuk BPNT Tahap 2 dan 3 serta penebalan khusus. 

Ada juga laporan bahwa KPM peralihan BNI memperoleh rapelan PKH jumbo mencapai beberapa juta rupiah. 

Hal ini berbeda dibanding KPM lama yang mungkin mencair sesuai alur reguler tanpa penumpukan tahap seperti peralihan.

3. Fleksibilitas dan Prioritas Bagi KPM Peralihan

Kementerian Sosial (Kemensos) tampak memberi prioritas manfaat kepada KPM peralihan Pos dalam proses pencairan bansos di KKS baru.

Karena transisi dari Pos ke rekening bank memerlukan verifikasi data dan pembukaan rekening kolektif (burekol). 

Proses verifikasi dan distribusi KKS baru tidak seragam di semua daerah, sehingga pencairan untuk peralihan bisa “bertahap” berdasarkan kesiapan bank dan data. 

Hal ini berarti KPM peralihan bisa mengalami lonjakan saldo di awal (setelah aktivasi KKS baru), sebaliknya KPM lama mungkin mengalami pola pencairan lebih stabil atau sesuai skema rutin.

4. KPM Lama di KKS BNI, Alur Lebih Reguler

Sementara KPM peralihan bersifat “spesial” karena rapelan dan penebalan.

Baca Juga: KPM Eks Pos Harus Tahu, Estimasi Penyaluran Rapelan PKH BPNT Saat Migrasi ke KKS

KPM lama yang sudah menggunakan KKS BNI sebelum peralihan cenderung mengikuti jadwal pencairan yang lebih rutin dan konservatif.

Mereka mungkin tidak mendapatkan akumulasi bantuan besar sekaligus, terutama jika tidak termasuk dalam kategori peralihan atau tidak memiliki komponen bantuan “tumpukan.”

Dalam banyak kasus, pencairan untuk KPM lama lebih mengikuti distribusi bantuan sosial reguler (PKH / BPNT) sesuai dengan skema tahunan dan tahapannya.

Misalnya, laporan historis menyebut program PKH dan BPNT via Pos punya 4 tahap per tahun sebelum transisi, tapi setelah migrasi alurnya bisa berubah.

Baca Juga: Kontraktor Proyek Rp2 Miliar SMKN Batujaya Karawang Terancam Pidana Akibat Langgar K3

5. Risiko dan Tantangan untuk KPM Peralihan

KPM peralihan harus menunggu distribusi KKS baru; belum semua KPM menerima kartu dan rekening aktif. 

Karena pencairan bersifat akumulatif (rapelan), sebagian KPM mungkin bingung dengan jumlah besar yang masuk sekaligus dan cara mencairkannya.

Verifikasi data di SIKS-NG dan bank menjadi sangat penting agar tidak ada kesalahan dalam jumlah atau penyaluran.

KPM lama mungkin khawatir “tertinggal” jika rapelan besar hanya diberikan pada peralihan, tapi pemerintah tampak mengedepankan proses adil melalui data verifikasi.***