POJOKSATU.ID - Pemerintah Kabupaten Blora menggagas program Blora Jumat Bersarung bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim pria.

Program ini menjadi bagian dari upaya penguatan budaya kerja, penanaman nilai religius, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang beretika dan berkarakter.

Gagasan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Blora Arief Rohman saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Budaya Pelayanan Prima.

Baca Juga: Pemerintah Kebut Tahapan Seleksi PPPK dan CPNS 2026, Formasi Khusus Ini Dipercepat

Yang bertema “Do The Best, Serve The Rest” dalam rangka Peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2026, yang digelar pada Jumat (19/12/2025).

 

ASN Dituntut Profesional dan Spiritual

Dalam sambutannya di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), pengawas, penyuluh agama.

Serta peserta sosialisasi, Bupati Arief menegaskan bahwa aparatur pemerintah tidak cukup hanya bekerja secara profesional, tetapi juga harus memiliki landasan spiritual yang kuat.

Baca Juga: Dua Hal Krusial Penentu PPPK Paruh Waktu Bisa Jadi Pegawai Full Time, Ini Penjelasannya

Dikutip dari kanal media triunbanyumas.com pada 20 Desember 2025, Arief mengatakan:

“Bekerja dengan sungguh-sungguh adalah bagian dari ibadah. Jika ibadah kita baik, maka pelayanan dan kinerja kepada masyarakat juga akan semakin berkualitas.”

Menurutnya, nilai spiritual menjadi fondasi penting dalam membentuk aparatur yang jujur, berintegritas, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.

 

Simbol Kesederhanaan dan Kedekatan dengan Masyarakat

Pada hari itu, Bupati Arief secara khusus mengenakan sarung sejak pagi saat memimpin rapat dan menghadiri sejumlah agenda resmi.

Ia menjelaskan bahwa hal tersebut bukan sekadar simbol, melainkan bentuk ajakan untuk membumikan nilai kesederhanaan, religiusitas, serta kedekatan aparatur dengan budaya masyarakat.

Sarung, menurutnya, memiliki makna filosofis sebagai busana yang lekat dengan tradisi keislaman dan kearifan lokal, khususnya di masyarakat Jawa.

 

Akan Diatur Melalui Surat Edaran

Bupati Arief memastikan bahwa program Jumat Bersarung tidak berhenti sebagai wacana.

Pemerintah Kabupaten Blora tengah menyiapkan surat edaran yang akan mengatur pelaksanaannya bagi ASN Muslim pria.

Baca Juga: Kabar Gembira! Resmi Jadi ASN, Ribuan PPPK Paruh Waktu Bangka Dapat JHT Rp10 Juta di Hari Pelantikan

“Kami rencanakan setiap hari Jumat ASN Muslim pria mengenakan sarung. Ketentuan ini akan dituangkan dalam surat edaran,” tegasnya.

Aturan tersebut nantinya menjadi pedoman resmi bagi ASN di lingkungan Pemkab Blora, khususnya dalam pelaksanaan aktivitas kedinasan pada hari Jumat.

 

Bukan Sekadar Busana, Tapi Pengingat Niat

Lebih jauh, Bupati Arief menekankan bahwa Gerakan Jumat Bersarung tidak semata-mata soal penggunaan busana tradisional.

Program ini dimaksudkan sebagai pengingat untuk menata niat, memperkuat integritas.

Baca Juga: Jika 2026 Dibuka 200 Formasi PPPK, Otomatis Diisi PPPK Paruh Waktu, Ini Penjelasan BKPSDM Mataram

Serta menyeimbangkan antara tanggung jawab pekerjaan dan ibadah, khususnya menjelang pelaksanaan Salat Jumat.

Ia berharap, suasana kerja pada hari Jumat dapat menjadi lebih khusyuk, humanis, dan penuh nilai kebersamaan.

 

Dorong Budaya Kerja Humanis dan Berkarakter

Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Blora ingin membangun budaya kerja aparatur yang lebih religius, berkarakter, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkeadilan.

Pendekatan budaya dan spiritual dinilai mampu membentuk aparatur yang tidak hanya patuh pada aturan, tetapi juga memiliki empati dan etika dalam melayani masyarakat.

Program Jumat Bersarung yang digagas Pemkab Blora menjadi inovasi budaya kerja yang menggabungkan profesionalisme dan nilai religius.

Baca Juga: UMP Sumut 2026 Resmi Diumumkan, Bobby Soroti isu PPPK Penuh Waktu hingga PPPK Paruh Waktu

Dengan penerapan yang terencana melalui surat edaran, diharapkan ASN Muslim pria dapat menjadikan hari Jumat sebagai momentum memperbaiki niat.

Lalu, meningkatkan integritas, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas dan berkarakter.***