POJOKSATU.ID - Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah atau BKPSDM Kabupaten Kendal secara resmi mengeluarkan pengumuman penting mengenai persyaratan mutasi bagi para ASN.

Regulasi ini ditujukan bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal yang berencana melakukan Mutasi Jabatan maupun pindah Unit Organisasi atau UNOR.

Untuk memastikan proses transisi karier berjalan sesuai koridor hukum, pihak kepegawaian menetapkan sejumlah dokumen wajib yang harus dipenuhi oleh pemohon.

Persyaratan pertama yang mutlak dipersiapkan adalah Surat Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah dengan mencantumkan secara detail jabatan atau unit organisasi lama dan baru.

Baca Juga: Layanan Mikrotrans JakLingko Diusulkan Tak Lagi Gratis, Tarif Mulai Rp2.000

Pemohon juga diwajibkan menyertakan berkas legalitas kepegawaian dasar berupa fotocopy SK CPNS serta fotocopy SK PNS yang sah.

Selain itu, dokumen rekam jejak kepangkatan seperti SK Kenaikan Pangkat atau KP terakhir juga wajib dimasukkan ke dalam map berkas.

Bagi para pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan tingkat lanjut, mereka dapat melampirkan ijazah lebih tinggi tersebut guna keperluan penyesuaian kelas jabatan.

Aspek penilaian kinerja aparatur juga menjadi indikator kelayakan utama melalui kewajiban melampirkan Sasaran Kinerja Pegawai atau SKP satu tahun terakhir dengan predikat minimal BAIK.

Baca Juga: Beasiswa hingga 100 Persen dari BINUS @Medan, Peluang Besar bagi Generasi Muda Sumatera Jadi Digitalpreneur

Dari segi integritas, pegawai bersangkutan harus membuktikan rekam jejak bersihnya dengan melampirkan Surat Keterangan Bebas Hukuman Disiplin.

Dokumen administratif terakhir yang tidak kalah krusial untuk disertakan ke dalam bundel pengajuan adalah Peta Jabatan instansi tujuan.

Seluruh rincian persyaratan dokumen ini mulai disosialisasikan secara masif oleh BKPSDM Kendal melalui kanal komunikasi digital mereka pada hari ini.

Pihak panitia mengimbau agar para aparatur meneliti kembali keabsahan setiap berkas sebelum menyerahkannya ke tim verifikator kabupaten.

Kelengkapan dokumen administrasi ini dinilai sangat vital agar proses analisis kompetensi dan kebutuhan formasi daerah tidak mengalami penolakan sistemik.***