POJOKSATU.ID - Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah melakukan verifikasi dan validasi atas 2.677.265 jabatan aktif Aparatur Sipil Negara (ASN).

Langkah ini diambil untuk memastikan kebutuhan pegawai benar-benar sesuai dengan visi-misi instansi pemerintah serta target sektor layanan publik.

Proses verifikasi dipimpin langsung oleh Direktur Perencanaan Kebutuhan ASN BKN, Mohammad Ridwan, dengan melibatkan Kementerian PANRB, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta sejumlah unit kerja terkait.

Baca Juga: UNISBA Diserang Polisi, Polda Jabar Sebut Pelakunya Kelompok Anarko

“Setiap jabatan harus diverifikasi melalui Sistem Informasi ASN (SIASN) dengan 17 butir informasi jabatan yang wajib sesuai aturan dan lengkap,” jelas Ridwan, dikutip Selasa (2/9/2025).

Menurutnya, informasi jabatan menjadi fondasi seluruh siklus manajemen ASN, mulai dari rekrutmen, pengembangan, penilaian kinerja, kompensasi, mutasi, hingga pensiun.

Jika penyusunan tidak sesuai, dampaknya bisa langsung memengaruhi kinerja organisasi dan pemenuhan hak pegawai.

Baca Juga: Imbas Aksi Massa, I.League Serukan Sepakbola Jadi Ruang Persatuan, Super League 2025 2026 DITUNDA, Sampai Kapan?

“Verifikasi ini bukan sekadar formalitas, tapi pekerjaan yang mendesak. Tanpa kejelasan jabatan, manajemen ASN berisiko tidak efisien dan tidak adil,” tegasnya.

Dari sisi regulasi, Kementerian PANRB menegaskan pentingnya pemisahan jabatan ASN dan non-ASN agar perencanaan kebutuhan tidak tumpang tindih.

“Sudah ada aturan terbaru lewat KepmenPANRB Nomor 282 Tahun 2025 tentang jabatan pelaksana di instansi pemerintah,” kata Istyadi, Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Politik, Hukum, Keamanan, dan Pemda Wilayah I.

Baca Juga: Kematian Janggal Mahasiswa Unnes Semarang, Alumni Ungkap Iko Juliant Dibawa ke RS Pakai Mobil Brimob

Langkah verifikasi ini diharapkan menjadi filter agar belanja pegawai negara lebih tepat sasaran.

Baca dan kirim komentar untuk artikel lainnya melalui apps kami:

Versi Android
Versi iOS
Channel Whatsapp
Fanpage Edugov

Dengan total belanja pegawai yang terus meningkat, publik menanti hasil konkret dari reformasi birokrasi agar tidak lagi terjadi pemborosan dan ketidaksesuaian jabatan di tubuh ASN. ***