POJOKSATU.id - Kesejahteraan guru honorer kembali menjadi sorotan besar di Kalimantan Timur.
Hingga kini, masih terdapat banyak guru honorer, terutama di daerah kabupaten seperti Paser dan Kutai, yang hanya menerima gaji ratusan ribu rupiah.
Berkisar antara Rp250 ribu hingga Rp350 ribu per bulan.
Jumlah ini jauh dari kata layak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan tidak mendekati standar upah minimum di wilayah tersebut.
Baca Juga: Kolaborasi Lintas Sektor, KAI Daop 3 Cirebon Perkuat Edukasi Keselamatan Kereta Api
Ironisnya, sebagian dari mereka tetap dituntut mengajar penuh, mempersiapkan materi, mengurus administrasi kelas, dan mengikuti program sekolah sebagaimana guru PNS maupun PPPK.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran baru tentang masa depan profesi guru honorer yang terus dibayangi ketidakpastian ekonomi.
Seorang akademisi dari Universitas Mulawarman (Unmul), Prof. Susilo, mengingatkan bahwa masalah gaji rendah bukan sekadar isu tunjangan.
Melainkan menyangkut keamanan finansial jangka panjang para pendidik.
“Guru memaknai bekerja yang enak itu adanya financial security,"
"Tentunya supaya mereka bisa mencurahkan seluruh tenaganya untuk mendidik anak bangsa,” ujar Prof. Susilo dikutip dari Kaltim Post, 16 November 2025.
Situasi ini membuat banyak guru honorer di Kaltim bertanya-tanya.
Apakah mereka benar-benar bisa bertahan dalam profesi dengan pendapatan yang tidak memberikan rasa aman secara finansial?
Gaji Ratusan Ribu, Jauh dari Kata Layak untuk Tenaga Pendidik
Kondisi gaji rendah bukan hanya terjadi di satu kabupaten, melainkan di beberapa titik wilayah Kaltim.
Guru honorer PAUD dan TK merupakan kelompok yang paling terdampak, dengan honor berkisar antara Rp250 ribu–Rp350 ribu per bulan.
Sebagian guru SMP dan SD juga masih menerima nominal yang tidak jauh berbeda.
Baca Juga: Resmi! 6.936 PPPK Paruh Waktu Dilantik, Makassar Kini Bersih Tanpa Honorer
Jumlah tersebut bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti transportasi, makan, dan biaya rumah tangga.
Banyak guru terpaksa mengajar sambil bekerja sampingan sebagai ojek, penjaga toko, atau buruh harian.
Masalah ini telah berlangsung bertahun-tahun dan menjadi tanda besar.
Bahwa keberadaan guru honorer masih belum mendapatkan perhatian serius dalam aspek finansial, meski peran mereka sebagai garda depan pendidikan sangat penting.
Baca Juga: Labubu Siap Difilmkan, Digarap Rumah Produksi di Balik Film Animasi KPop Demon Hunters
Akademisi, Ancaman ‘Financial Security’ Bisa Pengaruhi Kualitas Mengajar
Dalam pandangan akademisi, kualitas guru sangat dipengaruhi oleh rasa aman dalam pekerjaan.
Prof. Susilo menilai bahwa generasi muda yang masuk dunia pendidikan saat ini sangat mempertimbangkan faktor stabilitas pendapatan.
Ketika guru honorer tidak memiliki keamanan finansial, maka fokus mereka pada proses pembelajaran akan terpecah.
Bagi generasi Z, bekerja pada profesi yang tidak memberikan kepastian pendapatan diprediksi akan membuat banyak calon guru enggan bertahan lama.
Baca Juga: Harimau Sri Deli Viral Kurus? Gubernur Pramono Anung Bongkar Faktanya, Sudah Gemuk dan Sehat!
Terutama jika peluang PPPK paruh waktu atau penuh waktu tidak terbuka lebar.
Pemprov Kaltim Sudah Memberi Insentif, Tapi Belum Menyentuh Akar Masalah
Pemerintah Provinsi Kaltim memang telah memberikan tambahan insentif sekitar Rp500 ribu per bulan kepada puluhan ribu guru honorer.
Namun, insentif ini bersifat tambahan, bukan bagian dari gaji pokok.
Itu berarti besaran honor dasar para guru tetap berada pada level ratusan ribu.
Selain itu, Pemprov juga menyalurkan bantuan jaring pengaman sosial (Jospol) sebesar Rp1,5 juta untuk lebih dari 26 ribu guru.
Baca Juga: Wicked: For Good Mulai Gebrak Bioskop Indonesia, Terjebak Konflik, Persahabatan dan Perjuangan
Tetapi bantuan semacam ini tidak bisa dianggap sebagai solusi menyeluruh, karena tidak menjawab permasalahan inti: gaji pokok yang sangat rendah.
Dampak ke PPPK, Tekanan Agar Seleksi Dibuka Lebih Luas
Kondisi para guru honorer ini mendorong desakan dari berbagai pihak agar pemerintah memperluas formasi PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu.
Banyak guru honorer berharap bahwa pengangkatan PPPK bisa menjadi jalan keluar menuju kepastian finansial.
Namun, proses seleksi PPPK tetap bergantung pada kebijakan nasional dan kesiapan anggaran daerah.
Baca Juga: Tabungan Emas UMi BRI Meroket 66,9 Persen, Investasi Rakyat Tembus 13,7 Ton di 2025
Pemerintah pusat sendiri masih menyoroti banyak daerah yang tidak mampu membayar beban gaji PPPK penuh waktu, sehingga sebagian memilih skema paruh waktu.
Ketidakpastian finansial bukan hanya melemahkan semangat mengajar, tetapi juga bisa mengancam kualitas pendidikan jangka panjang.
Akademisi memperingatkan bahwa generasi muda tidak akan memilih profesi guru jika kesejahteraan tetap diabaikan.***
