POJOKSATU.ID - Isu mengenai status kepegawaian setelah menyelesaikan Pendidikan Profesi Guru (PPG) sering kali menjadi perbincangan hangat di kalangan pendidik muda.

Banyak yang mengira bahwa setelah berhasil menyelesaikan program PPG, peserta secara otomatis akan langsung diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menanggapi kesalahpahaman yang beredar luas ini, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemendikbud memberikan klarifikasi resmi melalui akun media sosial mereka.

Dalam unggahan terbaru di akun Instagram @ditjen.gtk.kemdikbud, ditegaskan bahwa kelulusan dari program PPG tidak serta-merta mengubah status seseorang menjadi ASN.

Baca Juga: Iran Minta Houthi Bersiap Tutup Jalur Minyak Laut Merah Jika AS Serang Infrastruktur Teheran

Pihak kementerian menjelaskan bahwa lulus dari program PPG berarti peserta berhak memperoleh sertifikat pendidik sebagai bukti kompetensi profesional mereka.

Sertifikat pendidik tersebut merupakan pengakuan formal bahwa yang bersangkutan telah memenuhi standar sebagai guru profesional yang siap mengajar.

Namun, untuk dapat menyandang status sebagai ASN, seorang lulusan baru tetap diwajibkan mengikuti mekanisme seleksi resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Seleksi tersebut dijalankan sesuai dengan aturan dan undang-undang kepegawaian yang berlaku di Indonesia pada saat rekrutmen dibuka.

Baca Juga: Tegas Tolak SPP Sekolah Negeri, Ono Surono: Pendidikan Gratis 12 Tahun Adalah Hak Konstitusional

Meskipun tidak menjamin kelulusan otomatis menjadi pegawai negeri, sertifikat pendidik ini tetap memegang peranan yang sangat krusial.

Dokumen ini menjadi modal penting sekaligus syarat nilai tambah yang akan sangat diperhitungkan dalam proses rekrutmen guru masa kini.

Melalui kepemilikan sertifikat ini, peluang seorang kandidat untuk lolos dalam seleksi aparatur negara akan menjadi jauh lebih besar.

Oleh karena itu, para calon guru diharapkan tidak salah dalam memahami esensi dari program sertifikasi profesional ini.

Program PPG dirancang untuk meningkatkan mutu dan kompetensi mengajar, bukan sebagai jalur instan pengangkatan pegawai pemerintah.

Dengan pemahaman yang tepat, para pendidik masa depan dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk menghadapi persaingan di dunia kerja nyata.***