POJOKSATU.ID - Wacana penghapusan Dana Desa oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belakangan ramai diperbincangkan di ruang publik.
Meski hingga kini belum ada kebijakan resmi yang menyatakan Dana Desa dihapus, isu ini memunculkan kekhawatiran besar di tengah masyarakat desa.
Pasalnya, Dana Desa selama ini menjadi tulang punggung pembangunan desa sekaligus sumber utama pendanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.
Dana Desa merupakan kebijakan strategis pemerintah pusat yang telah berjalan sejak 2015.
Baca Juga: Tapanuli Tengah Mulai Pulih, Tapi Air Bersih Rusak Total dan Desa Masih Terisolasi
Anggaran ini ditransfer langsung dari APBN ke desa dengan tujuan mempercepat pembangunan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Salah satu program paling dirasakan dampaknya adalah BLT Desa, khususnya sejak pandemi Covid-19 hingga masa pemulihan ekonomi.
Lantas, apa yang akan terjadi jika Dana Desa benar-benar dihapus oleh Kemenkeu?
Dampak Langsung terhadap BLT Desa
BLT Desa bersumber dari alokasi Dana Desa yang penggunaannya diatur dalam regulasi pemerintah setiap tahun anggaran.
Jika Dana Desa dihapus, maka secara otomatis skema BLT Desa juga berpotensi dihentikan atau mengalami perubahan besar.
Tanpa Dana Desa, pemerintah desa tidak memiliki dasar anggaran untuk menyalurkan BLT kepada keluarga miskin ekstrem, lansia, dan warga rentan.
Artinya, jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di desa berisiko kehilangan bantuan tunai yang selama ini menjadi penopang kebutuhan dasar, seperti pangan dan kesehatan.
Penghapusan Dana Desa tidak hanya berdampak pada BLT, tetapi juga memicu efek domino terhadap perekonomian desa.
Dana Desa selama ini menggerakkan berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, padat karya tunai, hingga pemberdayaan UMKM desa.
Tanpa aliran dana tersebut, daya beli masyarakat desa dipastikan menurun.
Jika BLT Desa hilang, uang tunai yang biasanya beredar di warung desa, pasar tradisional, dan usaha kecil akan ikut berkurang.
Baca Juga: Ekspedisi to Palestina-Winter Survival: BMM Sumut Lepas Relawan untuk Misi Kemanusiaan ke Gaza
Kondisi ini berpotensi meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran di wilayah perdesaan.
Apakah Bansos Lain Bisa Menggantikan BLT Desa?
Secara teori, pemerintah pusat masih memiliki program bantuan sosial lain seperti PKH dan BPNT.
Namun, bansos tersebut tidak sepenuhnya menggantikan peran BLT Desa.
BLT Desa memiliki keunggulan karena berbasis data lokal dan fleksibel menyesuaikan kondisi desa masing-masing.
Baca Juga: Ekspedisi to Palestina-Winter Survival: BMM Sumut Lepas Relawan untuk Misi Kemanusiaan ke Gaza
Tanpa Dana Desa, desa kehilangan kewenangan untuk melindungi warganya secara langsung melalui skema bantuan tunai.
Hingga saat ini, Kemenkeu belum pernah menyatakan secara resmi akan menghapus Dana Desa.
Isu yang berkembang lebih mengarah pada evaluasi efektivitas dan penguatan pengawasan penggunaan anggaran.
Pemerintah justru berkali-kali menegaskan komitmen menjadikan Dana Desa sebagai instrumen pengentasan kemiskinan ekstrem.
Namun demikian, diskusi publik ini menjadi pengingat penting bahwa keberlanjutan Dana Desa sangat krusial bagi stabilitas sosial dan ekonomi desa.
Jika Dana Desa dihapus, dampaknya akan sangat besar, terutama terhadap BLT Desa dan kesejahteraan masyarakat desa.
Risiko meningkatnya kemiskinan, melemahnya ekonomi lokal, hingga berkurangnya perlindungan sosial menjadi ancaman nyata.
Oleh karena itu, alih-alih dihapus, Dana Desa justru perlu diperkuat dengan tata kelola yang lebih transparan dan tepat sasaran.***
