POJOKSATU.ID - Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem nol persen pada 2025.
Salah satu senjata utamanya adalah program bantuan sosial (bansos) yang menyasar rumah tangga berpendapatan terendah.
Apakah bansos benar-benar efektif mengurangi kemiskinan ekstrem, atau hanya menjadi solusi sementara yang menenangkan angka statistik?
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia turun signifikan dari 3,8 persen pada 2021 menjadi 1,12 persen pada 2024.
Penurunan ini diklaim sebagai hasil dari berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Bansos Digital 2025.
Bansos dicanangkan untuk menjaga daya beli masyarakat dengan mengurangi beban hidup rumah tangga miskin.
Studi World Bank (2024) menegaskan, bantuan sosial di Indonesia berkontribusi besar terhadap penurunan kemiskinan selama pandemi COVID-19 dan kenaikan harga pangan global.
Menurut laporan tersebut, bansos meningkatkan konsumsi keluarga miskin hingga 14 persen dan menjaga anak-anak tetap bersekolah.
Baca Juga: Banyak SKTP Ditolak Karena Jam Mengajar Kurang! Ini Cara Menambah Jam Valid di Dapodik
Bahkan, dampaknya tak hanya di sektor konsumsi. Di beberapa daerah, bantuan tunai yang dikombinasikan dengan program pemberdayaan ekonomi terbukti mendorong munculnya usaha kecil rumahan.
Banyak ekonom sepakat bahwa bansos saja tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan.
Pemerintah kini mulai beralih dari model bantuan konsumtif ke bantuan produktif.
Kedua program ini bertujuan agar penerima tidak hanya bertahan hidup, tapi juga mampu menciptakan sumber penghasilan baru.
Salah satu hambatan terbesar dalam efektivitas bansos adalah data penerima yang belum akurat.
Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 2024 menemukan sekitar 9 persen data penerima bansos ganda atau tidak aktif.
Kasus paling umum adalah warga yang sudah meninggal, pindah domisili, atau berubah status ekonomi, tetapi masih tercatat dalam DTKS.
Kemensos mengembangkan sistem integrasi baru dengan Dukcapil dan Kemenkeun agar proses verifikasi data lebi cepat dan transparan.
Baca Juga: Honorer Lama Meradang, Pemda Sibuk Rekrut Outsourcing Baru
Selain aspek finansial, bansos juga punya efek sosial yaitu meningkatkan rasa aman dan stabilitas sosial di masyarakat.
Ketika krisis melanda, bantuan tunai menjadi bantalan yang mencegah keresahan sosial terutama di wilayah perkotaan dengan tingkat pengangguran tinggi.
Laporan Asian Development Bank (ADB) mencatat, negara dengan sistem perlindungan sosial kuat seperti Indonesia dan Thailand mampu menahan guncangan ekonomi global lebih baik dibanding negara yang tidak memiliki bansos efektif.
ADB juga menegaskan, efektivitas bansos bergantung pada kualitas desain program dan koordinasi antarinstansi.
Baca Juga: Waspadai Jurnal Predator! Ini Ciri-Ciri dan Tips Memilih Jurnal yang Aman untuk Dosen
Tanpa sinergi antara Kemensos dan pemerintah daerah, bansos bisa menjadi proyek angka tanpa dampak jangka panjang.
Ke depan, pemerintah berencana memperluas sistem bansos adaptif berbasis data digital.
Di mana penerima bisa langsung terhubung dengan layanan lain seperti pelatihan kerja, asuransi sosial, dan pembiayaan usaha.
Langkah ini diyakini bisa mengubah bansos dari bantuan bertahan hidup menjadi alat transformasi sosial.
Bansos masa depan bukan lagi sekadar transfer uang, tapi platform pemberdayaan.
Bansos memang tidak bisa menghapus kemiskinan dalam semalam, tetapi ia terbukti menjadi fondasi penting dalam menjaga daya beli.
Bansos dapat mencegah krisis sosial dan membuka jalan menuju kemandirian ekonomi.
Kuncinya ada pada data yang akurat, sinergi antarinstansi, dan keberlanjutan program produktif.
Baca Juga: 7 Strategi Terbukti Agar Lolos Seleksi CPNS 2025, Persiapkan Diri Sejak Sekarang!
Selama prinsip itu dijaga, bantuan sosial akan tetap menjadi senjata utama Indonesia dalam perang melawan kemiskinan ekstrem.
Bukan sekadar angka, tapi bukti nyata keberpihakan negara pada rakyat kecil.***
