POJOKSATU.id - Program Guru Pejuang Digital (GPD) mulai menuai perhatian luas.
Di satu sisi, program ini dipuji sebagai langkah progresif untuk mempercepat transformasi pendidikan.
Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa GPD berpotensi mengulang polemik yang pernah terjadi pada Program Guru Penggerak (PGP).
Sejumlah tanda awal dinilai mulai terlihat dari perdebatan soal beban guru, rasa tertinggal di kalangan pendidik, hingga kekhawatiran bergesernya fokus pembelajaran di kelas.
Situasi ini memunculkan pertanyaan penting: apa pelajaran dari program sebelumnya, dan bagaimana antisipasi agar polemik yang sama tidak terulang?
Kilas Balik Polemik Guru Penggerak
Saat pertama diluncurkan, Program Guru Penggerak disambut dengan antusias sekaligus skeptisisme.
Baca Juga: Bukan Gaji Naik, TPP PNS dan PPPK Justru Terancam Dipangkas Mulai 2026
Tujuannya mulia: mencetak pemimpin pembelajaran yang mampu menggerakkan perubahan di sekolah.
Namun dalam perjalanannya, PGP memunculkan dinamika yang kompleks. Guru Penggerak kerap dipersepsikan sebagai “kelompok khusus”, sementara guru lain merasa tertinggal.
Beban pelatihan yang berat, waktu yang tersita, hingga dampak yang belum merata menjadi bahan diskusi panjang.
Meski PGP tetap berjalan dan memberi manfaat di sejumlah sekolah, polemik awalnya meninggalkan pelajaran penting bagi kebijakan pendidikan berikutnya.
Tanda-Tanda Serupa Mulai Terlihat di GPD
Pada GPD, sebagian guru mulai melihat pola yang mirip. Program ini bersifat selektif dan lebih banyak melalui mekanisme penunjukan.
Akibatnya, banyak guru tidak mengetahui secara jelas mengapa mereka terlibat atau tidak.
Di media sosial dan forum guru, muncul pertanyaan serupa dengan era awal Guru Penggerak: apakah program ini akan menambah beban tanpa mengurangi tugas lama? dan apakah guru yang tidak terlibat akan merasa tersisih?
Selain itu, narasi keunggulan program juga dinilai berpotensi menciptakan kesenjangan persepsi antara guru yang masuk GPD dan guru kelas yang setiap hari mengajar tanpa label khusus.
Beban Guru Kembali Jadi Isu Utama
Pelajaran paling nyata dari PGP adalah soal beban kerja. Guru Penggerak sering harus membagi waktu antara pelatihan, proyek perubahan, dan tugas mengajar reguler.
Kini, kekhawatiran yang sama muncul pada GPD. Pendampingan intensif, target implementasi digital, serta tuntutan pelaporan dikhawatirkan berjalan paralel dengan kewajiban mengajar.
Guru menilai, jika pola ini kembali terjadi, maka dukungan di tingkat akar rumput akan melemah. “Program bagus, tapi jangan sampai guru kelelahan,” ujar seorang guru SMP.
Risiko Fokus Bergeser dari Ruang Kelas
Polemik Guru Penggerak juga mengajarkan bahwa kebijakan pendidikan bisa terlalu berorientasi pada program, bukan pada ruang kelas.
Baca Juga: DPRD Jabar Ingatkan Siswa SMK Karawang soal Ancaman Judi Online dan AI
Ketika guru sibuk memenuhi target kebijakan, kualitas interaksi dengan siswa bisa tergerus.
Hal ini kembali menjadi kekhawatiran pada GPD. Guru mengingatkan bahwa teknologi adalah alat, bukan tujuan.
Jika implementasi digital justru menjauhkan guru dari siswa, maka tujuan pendidikan akan melenceng.
“Anak-anak tidak butuh program, mereka butuh guru yang hadir,” ungkap seorang guru sekolah dasar.
Rasa Tertinggal dan Polarisasi Guru
Pelajaran lain dari PGP adalah munculnya rasa tertinggal di kalangan guru nonpeserta. Jika tidak dikelola dengan komunikasi yang baik, program unggulan berisiko menciptakan polarisasi.
Pada GPD, rasa ini mulai terasa. Guru yang tidak terlibat khawatir dianggap kurang adaptif atau kurang berkontribusi. Padahal, dedikasi guru tidak bisa diukur dari keikutsertaan dalam satu program.
Jika persepsi ini dibiarkan, kebijakan yang seharusnya menguatkan justru berpotensi memecah solidaritas guru.
Apa yang Bisa Dipelajari dari Program Sebelumnya?
Dari pengalaman Guru Penggerak, ada beberapa pelajaran penting. Pertama, program selektif harus dibarengi komunikasi yang inklusif. Guru yang tidak terlibat perlu tetap merasa menjadi bagian dari perubahan.
Kedua, beban kerja harus diatur secara realistis. Program baru seharusnya disertai penyederhanaan tugas lama.
Ketiga, keberhasilan program perlu diukur dari dampaknya ke ruang kelas dan siswa, bukan sekadar capaian administratif.
Antisipasi agar Polemik Tak Terulang
Agar GPD tidak mengulang polemik lama, sejumlah langkah antisipatif dinilai penting. Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka mekanisme penunjukan dan peran Guru Pejuang Digital.
Selain itu, integrasi dengan program lain perlu diperjelas agar tidak tumpang tindih. GPD seharusnya memperkuat ekosistem sekolah, bukan berdiri sebagai program eksklusif.
Guru juga berharap ada ruang evaluasi berkelanjutan sejak awal pelaksanaan, sehingga koreksi bisa dilakukan sebelum masalah membesar.
Pendidikan Butuh Konsistensi Kebijakan
Transformasi pendidikan memang membutuhkan keberanian mencoba hal baru. Namun perubahan yang berkelanjutan membutuhkan konsistensi dan kehati-hatian.
Guru tidak menolak GPD. Mereka justru berharap program ini berhasil. Namun keberhasilan itu hanya mungkin jika kebijakan belajar dari pengalaman sebelumnya.
Menatap Ke Depan dengan Lebih Bijak
GPD memiliki potensi besar membawa kemajuan pendidikan. Namun potensi itu harus dijaga dengan kebijakan yang sensitif terhadap realita guru dan kebutuhan siswa.
Polemik Guru Penggerak seharusnya menjadi cermin, bukan bayang-bayang yang terulang. Jika pelajaran masa lalu diambil dengan serius, GPD bisa menjadi penguat, bukan sumber kegaduhan baru.
Pada akhirnya, program boleh berganti, tetapi ruang kelas dan guru yang setia mengajar harus tetap menjadi pusat kebijakan pendidikan.***
