POJOKSATU.ID - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kini memulai langkah berani dalam merombak pola kerja aparatur sipil negara melalui kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) setiap hari Jumat.
Kebijakan ini bukan sekadar perubahan lokasi kerja, melainkan bagian dari transformasi budaya kerja yang bertujuan menciptakan birokrasi yang lebih adaptif, efisien, dan berkelanjutan.
Meskipun bekerja secara jarak jauh, pemerintah memastikan bahwa tanggung jawab pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama tanpa ada pengurangan kualitas sedikit pun.
Baca Juga: Presiden Prabowo Tegaskan Dua Kebijakan Strategis Pemerintah Terbaru!
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menekankan bahwa kebijakan ini merupakan strategi untuk memastikan layanan tetap hadir secara maksimal melalui cara kerja yang lebih cerdas.
Selama masa uji coba yang akan dievaluasi setelah dua bulan ini, para ASN tetap diwajibkan bekerja penuh sesuai tanggung jawabnya.
Untuk menjaga aksesibilitas, Unit Layanan Terpadu tetap beroperasi secara responsif melalui berbagai kanal komunikasi seperti WhatsApp dan telepon, sehingga masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang optimal.
Transformasi ini bersandar pada tiga pilar utama, yakni pemerataan akses layanan, digitalisasi yang adaptif, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen pendidikan.
Dalam skema ini, kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak terganggu dan tetap berjalan normal dengan kehadiran guru yang menyesuaikan kebutuhan pembelajaran.
Melalui sinergi ini, pemerintah optimis bahwa budaya kerja baru yang inovatif akan memperkuat kualitas pendidikan nasional di masa depan.***
