POJOKSATU.ID - Kemensos baru telah memaparkan secara terbuka mengenai seluk-beluk pengadaan sepatu bagi siswa Sekolah Rakyat yang tengah menjadi perhatian publik.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan bahwa seluruh tahapan pengadaan ini dirancang sedemikian rupa agar mustahil diintervensi oleh pihak manapun.

Sehingga dianggap mustahil diintervensi oleh pihak manapun termasuk oleh pejabat kementerian itu sendiri.

Proses panjang ini diawali dengan penetapan pagu anggaran yang sangat hati-hati dengan merujuk pada standar harga di institusi pendidikan ternama lainnya.

Pemerintah juga melakukan perbandingan harga melalui platform digital seperti e-katalog dan pasar ritel untuk memastikan angka yang ditetapkan sangat realistis.

Baca Juga: Gus Ipul Larang Bansos Kemensos Lakukan ini! Bantuan Harus Dikawal Hingga Tuntas!

Tidak hanya berhenti pada perencanaan, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri juga melibatkan pendapat para ahli untuk menjaga objektivitas nilai proyek.

Dalam tahap pemilihan penyedia, mekanisme kompetitif melalui tender dan negosiasi teknis diberlakukan secara ketat untuk menyaring vendor terbaik.

Gus Ipul memastikan bahwa seluruh alur kerja ini berada di bawah radar pengawasan lembaga internal maupun eksternal seperti BPKP dan LKPP.

Bahkan, pihak kementerian menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi jika ditemukan indikasi yang mencurigakan.

Baca Juga: Bukan Sekadar Bansos, Kemensos Kejar Target 380 Ribu Keluarga Mandiri Tahun Ini!

Langkah berani ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap arahan Presiden agar tidak ada lagi praktik otak-atik anggaran dalam belanja negara.

Kemensos berkomitmen untuk menjadi pihak pertama yang melaporkan jika ditemukan adanya pelanggaran hukum dalam proses distribusi sepatu ini.

Dengan keterbukaan informasi ini, diharapkan kepercayaan publik terhadap proyek-proyek sosial pemerintah tetap terjaga dengan baik.

Prinsip akuntabilitas menjadi ruh utama agar barang yang diterima siswa memiliki kualitas yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan negara.***