POJOKSATU.id - Kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mulai memunculkan efek berantai di berbagai daerah.
Aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) ini tak lagi sekadar regulasi di atas kertas, tetapi sudah terasa langsung di lapangan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, lebih dari 300 daerah saat ini tercatat memiliki belanja pegawai yang melampaui batas tersebut.
Baca Juga: Awalnya Rp2,25 Juta, Tiba-tiba Jadi Rp250 Ribu! Nasib Gaji PPPK di Wajo Memprihatinkan
Angka ini menjadi sinyal kuat bahwa struktur keuangan daerah sedang tidak baik-baik saja.
Menurut Tito, salah satu pemicu utama lonjakan belanja pegawai adalah rekrutmen besar-besaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Langkah ini sebelumnya diambil untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan yang selama ini menjadi tulang punggung layanan publik.
Baca Juga: Bug Bounty 2026 Resmi Dibuka, Kesempatan Emas Pelajar hingga Dosen Asah Skill Keamanan Siber
Namun di sisi lain, kebijakan tersebut justru menimbulkan tekanan baru. Gaji PPPK yang sepenuhnya dibebankan pada APBD membuat banyak daerah, terutama dengan kapasitas fiskal terbatas, mulai kewalahan.
“Kondisi ini bisa semakin berat jika terjadi penurunan transfer ke daerah,” ujar Tito.
Dari Kebijakan Nasional ke Kegelisahan Daerah
Dampak kebijakan ini kini terasa nyata di daerah, salah satunya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel).
Kekhawatiran mulai muncul di kalangan PPPK yang melihat potensi efisiensi anggaran berujung pada pengurangan tenaga kerja.
Sekitar 4.506 PPPK di Pemprov Babel bahkan disebut berada dalam posisi rentan terdampak kebijakan tersebut.
Seorang PPPK paruh waktu, Anita Kurniaasih, menyuarakan kegelisahan yang dirasakan banyak pegawai. Ia berharap kebijakan ini tidak berujung pada pemutusan hubungan kerja massal.
Baca Juga: Arhan Jadi Lulusan Pertama Dapat Ijazah Blokchain, Bagaimana Bentuknya?
“Kalo bisa tidak ada PPPK yang diberhentikan atau dihentikan karena akan berdampak kepada angka pengangguran dan kehidupan ekonomi masyarakat,” ujarnya, Selasa 7 April 2026.
Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Dalam konteks daerah, PPPK bukan sekadar angka dalam struktur anggaran, tetapi juga bagian dari denyut ekonomi masyarakat. Jika terjadi pemutusan kerja secara besar-besaran, efeknya bisa merembet ke berbagai sektor.
Dilema: Menjaga Anggaran atau Menyelamatkan Lapangan Kerja
Di sinilah dilema besar itu muncul. Di satu sisi, pemerintah daerah wajib mematuhi aturan pembatasan belanja pegawai. Di sisi lain, mereka juga dituntut menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.
Anita menilai, pemerintah daerah harus bergerak cepat mencari solusi konkret jika kebijakan ini benar-benar diimplementasikan secara ketat. Ia juga berharap pemerintah pusat membuka ruang evaluasi atau alternatif kebijakan.
“Pemerintah daerah juga harus mencari solusi kalo kebijakan pembatasan belanja pegawai harus dilaksanakan.
Untuk dapat mencari alternatif solusi pemberlakuan kebijakan belanja pegawai maksimal 30 persen,” katanya.
Penerapan aturan secara mendadak tanpa mempertimbangkan daya serap tenaga kerja di daerah dinilai berisiko. Bukan hanya pelayanan publik yang bisa terganggu, tetapi juga kesejahteraan ribuan keluarga.
Upaya Menahan Dampak: Efisiensi dan Optimalisasi PAD
Menghadapi tekanan ini, pemerintah pusat mendorong langkah efisiensi sebagai solusi jangka pendek. Pengurangan belanja operasional seperti perjalanan dinas dan kegiatan rapat menjadi opsi yang dianggap paling realistis.
Sebagai contoh, Kabupaten Lahat disebut berhasil melakukan efisiensi hingga ratusan miliar rupiah untuk menutup kebutuhan gaji PPPK.
Selain itu, daerah juga diminta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui optimalisasi pajak sektor usaha.
Namun, kebijakan ini tetap harus dijalankan secara hati-hati agar tidak membebani masyarakat kecil.
Sikap Pemda: Antara Komitmen dan Kekhawatiran
Di Bangka Belitung, pemerintah daerah berupaya menahan potensi dampak terburuk. Kepala BKPSDMD Provinsi Bangka Belitung, Darlan, menegaskan bahwa pihaknya tidak menginginkan adanya pengurangan atau penghentian PPPK.
Baca Juga: 10 Jurusan Paling Ketat di UI Jalur SNBT 2026, Ada yang Peluangnya di Bawah 1 Persen!
Ia menjelaskan bahwa substansi aturan lebih menitikberatkan pada pengendalian belanja pegawai dalam APBD, bukan pada pemutusan hubungan kerja.
Bahkan, Pemprov Babel mengaku telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk DPRD, Bappeda, dan Bakuda, untuk memastikan skenario PHK tidak terjadi.
Darlan juga menyinggung kondisi di daerah lain sebagai pembanding. Di Nusa Tenggara Timur, misalnya, terdapat rencana penghentian hingga 9.000 PPPK. Situasi seperti itu diharapkan tidak terjadi di Bangka Belitung.
Baca Juga: 7 Jalur Mandiri Universitas Brawijaya 2026, Masih Ada Harapan Masuk PTN Favorit!
Realita di Balik Angka
Di tengah ketidakpastian, para pegawai mencoba bertahan dengan kondisi masing-masing. Anita mengaku masih mampu mengelola keuangan tanpa harus menjadikan SK sebagai jaminan pinjaman bank, berbeda dengan fenomena yang cukup umum terjadi.
“Alhamdulillah, (SK) tidak digadaikan atau ‘disekolahkan’ ke bank karena alasannya tidak ada yang urgent insyallah kebutuhan masih bisa terpenuhi,” ucapnya.
Kisah ini menggambarkan bahwa di balik kebijakan fiskal dan angka-angka anggaran, ada realitas kehidupan yang berjalan. Ada keluarga yang bergantung, ada stabilitas ekonomi lokal yang dipertaruhkan. ***
