POJOKSATU.id - Keluhan soal Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang belum cair kembali ramai terdengar di berbagai daerah.
Banyak Bapak/Ibu guru merasa resah, bahkan ada yang sudah menunggu berbulan-bulan tanpa kepastian.
Padahal, di sisi lain pemerintah pusat sudah menyalurkan anggaran.
Lalu kenapa dana belum juga masuk rekening?
Yuk kita kupas satu per satu penyebab utamanya, sekaligus solusi nyata agar kondisi ini tidak terus terulang di tahun 2026.
Masalah Utama, Dana Sudah Ada, Tapi Tertahan di Daerah
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, dana TPG sebenarnya sudah ditransfer dari pusat ke kas daerah.
Artinya, hak Bapak/Ibu guru secara anggaran sudah tersedia.
Namun, proses tidak berhenti di situ.
Dana masih harus melewati tahapan administrasi di tingkat daerah sebelum akhirnya masuk ke rekening guru.
Baca Juga: Batas 30 Persen Belanja Pegawai, Benarkah Nasib PPPK Terancam? Ini Penjelasannya
Nah, di sinilah sering terjadi “bottleneck”.
Dana yang seharusnya cepat cair justru tertahan karena proses birokrasi yang berlapis.
Birokrasi Berlapis Jadi Penyebab Utama
Salah satu penyebab paling dominan adalah panjangnya alur administrasi.
Mulai dari verifikasi data, pengajuan pencairan, hingga proses internal di dinas pendidikan.
Setiap tahap membutuhkan waktu, apalagi jika koordinasi antar instansi tidak berjalan optimal.
Di beberapa daerah, proses ini bisa selesai cepat.
Tapi di daerah lain, bisa berlarut-larut hingga berbulan-bulan.
Ini yang membuat muncul kesenjangan antar wilayah.
Validasi Data yang Belum Sinkron
Masalah berikutnya yang sering terjadi adalah data guru yang belum valid atau belum sinkron di Dapodik.
Baca Juga: 3.500 Pasukan Tambahan Komando Pusat AS Tiba di Timteng, Tergabung Ekspedisi Marinir ke-31
Meskipun terlihat sepele, ketidaksesuaian data bisa membuat pencairan tertunda.
Sistem tidak akan memproses jika ada data yang belum sesuai.
Misalnya:
1. Jam mengajar belum memenuhi syarat
2. Status kepegawaian belum update
3. Sinkronisasi Dapodik terlambat
Hal-hal seperti ini sering tidak disadari, tapi dampaknya besar.
Kurangnya Respons dan Inisiatif Daerah
Tidak semua pemerintah daerah memiliki kecepatan yang sama dalam menindaklanjuti pencairan TPG.
Ada daerah yang proaktif, langsung memproses begitu dana masuk.
Tapi ada juga yang cenderung pasif, sehingga dana “mengendap” lebih lama.
Kondisi ini yang sering memicu kekecewaan di kalangan guru, karena merasa haknya tidak menjadi prioritas.
Dampaknya Nyata, Bukan Sekadar Angka
Bagi Bapak/Ibu guru, TPG bukan hanya tambahan penghasilan.
Ini menyangkut kebutuhan hidup sehari-hari, cicilan, bahkan biaya pendidikan keluarga.
Ketika pencairan terlambat, dampaknya langsung terasa.
Inilah yang membuat isu ini selalu sensitif dan ramai diperbincangkan.
Solusi Nyata Agar Tidak Terulang di 2026
Agar masalah ini tidak terus berulang, ada beberapa solusi yang bisa didorong:
1. Percepatan sistem di daerah
Pemerintah daerah perlu meningkatkan efisiensi birokrasi agar pencairan tidak berlarut.
2. Validasi data lebih disiplin
Guru dan operator sekolah harus memastikan data Dapodik selalu akurat sebelum cut off.
3. Transparansi proses pencairan
Informasi status pencairan sebaiknya terbuka agar tidak menimbulkan kebingungan.
4. Dorongan skema transfer langsung
Banyak guru berharap pencairan langsung dari pusat ke rekening, tanpa perantara daerah.
Di sisi lain, Bapak/Ibu juga punya peran penting, lho.
Mulai dari memastikan data benar, aktif bertanya ke operator, hingga memantau informasi resmi.
Jangan sampai hanya menunggu tanpa memastikan kondisi data sendiri.
Harapan ke Depan, Sistem Lebih Cepat dan Adil
Masalah TPG yang belum cair ini sebenarnya bukan hal baru.
Tapi jika tidak dibenahi, akan terus berulang setiap tahun.
Harapannya di 2026, sistem bisa lebih sederhana, cepat, dan merata di seluruh daerah.
Supaya tidak ada lagi guru yang harus menunggu terlalu lama untuk haknya sendiri.***
