POJOKSATU.ID - Setiap tahun, pemerintah menambah anggaran untuk bantuan sosial (bansos) dengan harapan bisa menekan angka kemiskinan.

Namun faktanya, penurunan yang terjadi tak sebanding dengan dana yang digelontorkan.

Kementerian Keuangan mencatat, belanja bantuan sosial pada 2019 sebesar Rp127 triliun melonjak menjadi Rp152 triliun pada 2025.

Peningkatan ini terjadi di hampir semua program, mulai dari PKH, BPNT, BLT Kesra, bantuan pangan, bansos digital, dan lainnya.

Baca Juga: Digitalisasi Bansos Tanpa Literasi, Benarkah Canggih di Pusat Namun Gagal di Desa?

Para analis menilai, sebagian besar program bansos masih bersifat konsumtif.

Dana bantuan habis digunakan untuk kebutuhan harian seperti beras, gas, atau biaya sekolah, tanpa menghasilkan nilai ekonomi baru.

Hal ini membuat dampaknya hanya terasa sesaat.

Menurut riset Lembaga Demografi UI (2024), 87 persen penerima bansos menggunakan dana bantuan untuk konsumsi, bukan untuk kegiatan produktif.

Baca Juga: Prabowo Tanggapi Polemik Whoosh Besutan Jokowi dan Luhut, Jangan Dipolitisasi Saya Tanggung Jawab

Dengan kata lain, bansos bekerja sementara tapi tak menyembuhkan akar masalah kemiskinan.


Masalah-masalah yang Terjadi

Banyaknya data yang masih bocor. Kemudian isu klasik yang belum teratasi adalah akurasi data penerima.

Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 2024 menemukan sekitar 9 persen data ganda dan 7 persen penerima tidak layak.

Sebaliknya, ribuan keluarga miskin justru tidak masuk daftar DTKS.

Kelemahan lain, data masih bergantung pada usulan desa tanpa mekanisme verifikasi independen.

Ini membuka ruang bagi intervensi politik dan subjektivitas aparat lokal.

Fenomena lain yang mulai muncul adalah ketergantungan sosial.

Ketika bansos datang rutin, sebagian penerima kehilangan dorongan untuk mencari penghasilan tambahan.

Baca Juga: Presiden Prabowo Bangun Rel untuk Negeri Strategi Tekan Biaya Logistik dan Hidupkan Ekonomi Daerah

Hasil studi SMERU Research Institute (2023) menunjukkan, 19 persen penerima PKH di lima provinsi cenderung menunda mencari pekerjaan baru karena mengandalkan bantuan bulanan.

Bansos juga sering terseret ke wilayah politik.

Menjelang tahun politik, distribusi bantuan kerap dipercepat dan dikemas sebagai bukti kehadiran pemerintah.

Padahal, secara hukum dana bansos bersumber dari pajak rakyat dan bukan pemberian pribadi pejabat negara.

Baca Juga: 5 Tempat Wisata Anak di Bogor yang Seru dan Edukatif, Cocok untuk Liburan Keluarga!

Dalam beberapa kasus, warga bahkan mengaku diminta menunjukkan dukungan politik agar tetap mendapat bantuan.


Solusi yang Seharusnyanya Digaungkan

Jika ingin kemiskinan turun signifikan, para ahli menilai bansos perlu diarahkan ke program pemberdayaan ekonomi produktif.

Beberapa inisiatif contohnya seperti Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan Kartu Prakerja terbukti lebih efektif menciptakan kemandirian ekonomi.

Program seperti ini bukan hanya memberi dana, tapi juga pelatihan, mentoring, dan akses modal kerja.

Indikator keberhasilan program sosial seharusnya bukan jumlah penerima, tapi jumlah warga yang berhasil keluar dari daftar penerima.

Masalah lain adalah kurangnya evaluasi terbuka.

Publik tidak tahu berapa banyak program bansos yang benar-benar efektif, karena laporan kinerja sering berhenti di angka penyerapan anggaran.

Lembaga swadaya masyarakat Transparansi Sosial Indonesia (TSI) menyoroti bahwa laporan efektivitas bansos jarang dipublikasikan ke publik.

Beberapa negara di Asia berhasil mengurangi kemiskinan ekstrem dengan mengubah pendekatan bantuan.

Baca Juga: Investasi Ratusan Triliun untuk 30 Kapal Selam Tanpa Awak: Perlindungan atau Pengeluaran Negara?

Vietnam, menggabungkan bansos dengan pelatihan kerja dan subsidi usaha pertanian.

Filipina mengaitkan bantuan tunai dengan kewajiban penerima untuk menyekolahkan anak dan mengikuti pemeriksaan kesehatan rutin.

Pendekatan integratif seperti ini membuat bantuan sosial tidak hanya mengurangi beban, tapi juga menciptakan mobilitas ekonomi ke atas.

Kenaikan anggaran bantuan sosial tidak otomatis menurunkan kemiskinan.

Baca Juga: 30 Kapal Selam Tanpa Awak Strategi Baru Indonesia Menjaga Kedaulatan Laut Nusantara

Selama program masih bersifat konsumtif, data tidak akurat, dan tidak ada strategi keluar dari ketergantungan, bansos hanya akan menjadi ritual tahunan yang mengulang masalah lama.

Negara perlu berani beralih dari sekadar mendistribusikan uang ke membangun kesempatan.

Kesejahteraan sejati bukan diukur dari seberapa banyak bantuan yang dibagikan, tetapi dari seberapa banyak rakyat yang akhirnya tak lagi memerlukannya.***