POJOKSATU.ID - Isu penerima bansos ganda kembali mencuat pada 2025.
Setelah sejumlah warga dilaporkan mendapatkan lebih dari satu jenis bantuan sosial (bansos) dalam waktu bersamaan seperti PKH, BPNT, dan BLT Kesra.
Apakah boleh satu warga menerima tiga bantuan sekaligus dari pemerintah?
Di sejumlah daerah, terutama Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan, petugas menemukan banyak penerima mendapat tiga program sekaligus.
Baca Juga: Baru Masuk Sekolah Sepak Bola? Ini 7 Tips dan Trik agar Cepat Jago dan Percaya Diri di Lapangan!
Kondisi seperti ini menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.
Warga lain merasa tidak adil karena bantuan seolah hanya berputar pada nama-nama yang sama di data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
Kemensos menjelaskan bahwa tidak semua penerima ganda melanggar aturan.
Ada kategori bantuan yang boleh diterima bersamaan, dan ada pula yang tidak boleh tumpang tindih.
Baca Juga: Opini Bisa Dianggap Hoaks? Risiko Abu-Abu di Balik Rencana Sertifikasi Influencer
PKH dan BPNT bisa diterima bersamaan karena dua program ini saling melengkapi.
PKH bersifat tunai bersyarat, sedangkan BPNT berupa bantuan pangan.
Namun, jika penerima juga mendapatkan BLT tambahan (seperti BLT Kesra, BLT Beras, atau BLT Pangan), maka perlu verifikasi khusus, karena bantuan tambahan sifatnya insidental dan tidak reguler.
Artinya, satu keluarga masih bisa menerima dua jenis bansos reguler, tetapi tidak boleh menerima tiga atau lebih secara bersamaan tanpa alasan valid.
Kemensos membagi bantuan sosial menjadi dua kelompok besar:
Bantuan Reguler
1. PKH (Program Keluarga Harapan)
2. BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)
Keduanya diberikan rutin kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) reguler yang terdaftar di DTKS.
Baca Juga: Urutan Skincare Pagi dan Malam yang Benar: Jangan Asal Layering!
Bantuan Non-Reguler / Tambahan
BLT Kesra, BLT El Nino, Bantuan Minyak Goreng, Beras 10 kg, dll.
Program ini bersifat sementara, disalurkan untuk menjaga daya beli masyarakat saat harga bahan pokok naik.
Kombinasi yang diperbolehkan:
PKH + BPNT
PKH + BLT tambahan (jika disetujui verifikasi)
PKH + BPNT + BLT Kesra + BLT Pangan sekaligus
Baca Juga: 45 Persen Bansos 2025 Salah Sasaran, Kemensos Akui Data Belum Sinkron, Ini Rencana Perbaikannya
Kalau satu nama muncul di tiga atau empat program, pasti akan diverifikasi ulang dan bisa dicabut salah satunya.
Fenomena ini biasanya terjadi karena:
1. Data belum diperbarui antar program (PKH, BPNT, dan BLT Kesra masih dikelola database berbeda).
2. Kesalahan input oleh operator daerah.
3. Keterlambatan integrasi data DTKS dan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional).
4. Kurangnya groundcheck lapangan.
Kemensos kini bekerja sama dengan BPS dan Dukcapil untuk membersihkan data ganda dan memastikan NIK penerima unik di seluruh sistem.
Kasus bansos ganda tidak hanya menimbulkan kecemburuan sosial, tapi juga mengganggu kepercayaan publik terhadap program bantuan.
Bahkan di beberapa daerah, kepala desa mengaku kesulitan menjelaskan mengapa satu nama bisa muncul di tiga daftar penerima.
Kadang sistem pusat yang belum update, kami di desa cuma jalankan.
Sebagai respons, Kemensos mulai menonaktifkan sementara data penerima ganda yang terdeteksi dari hasil audit digital.
Petugas lapangan akan melakukan groundcheck ulang untuk memastikan siapa yang benar-benar layak menerima.
Baca Juga: Mayoritas Publik Setuju Program Magang Nasional, Dampaknya Dongkrak Citra Presiden
Jika ternyata keluarga tersebut masih memenuhi kriteria miskin ekstrem, bantuannya bisa tetap dilanjutkan.
Tapi kalau sudah tidak layak, langsung kami hapus dari sistem.
Penerima yang dengan sengaja menyembunyikan data atau mendaftar ganda di dua wilayah bisa dikenai sanksi administratif:
- Penghapusan permanen dari DTKS,
- Tidak bisa menerima bantuan apa pun selama dua periode berikutnya,
- Bahkan bisa diproses hukum bila ada unsur penipuan atau pemalsuan data.
Baca Juga: Bimbingan Perkawinan Jadi Benteng Moral, Menag Klaim Efektif Tekan Perceraian
Kemensos juga membuka kanal pengaduan resmi lewat aplikasi Cek Bansos agar masyarakat bisa melaporkan penerima ganda di lingkungannya.
Mulai akhir 2025, pemerintah memperkenalkan sistem Satu NIK Satu Data Bansos.
Di mana seluruh program bantuan sosial PKH, BPNT, BLT, dan lainnya akan menggunakan database tunggal berbasis NIK Dukcapil.
Langkah ini diharapkan menutup peluang penerimaan ganda dan memastikan bantuan lebih adil.
Baca Juga: Disiplin Jadi Kunci, Wali Kota Tidore Lantik 819 PPPK Paruh Waktu Tahun 2025
Ke depan, tidak ada lagi istilah bansos ganda.
Semua berbasis NIK, terpantau digital, dan diverifikasi langsung lewat groundcheck, kata Risma.
Program bantuan sosial seharusnya menjadi jaring pengaman yang adil, bukan sumber kecemburuan sosial.
Baca Juga: Mantan Petinggi Pertamina Tegaskan Proses Blending BBM Dilakukan Sesuai Prosedur Resmi
Pemerintah memang memperbolehkan kombinasi bantuan tertentu, tapi hanya jika tujuannya saling melengkapi, bukan menumpuk.
Dengan sistem baru berbasis NIK dan groundcheck digital, diharapkan bansos 2026 benar-benar menyentuh rakyat yang paling membutuhkan.***
