POJOKSATU.id - Wacana perubahan skema pencairan Tunjangan Profesi Guru TPG menjadi bulanan pada tahun 2026 membuat banyak kalangan langsung membandingkannya dengan sistem yang sudah lebih dulu diterapkan Kementerian Agama Kemenag.
Di lingkungan guru madrasah TPG memang telah lama dicairkan setiap bulan dengan mekanisme yang relatif stabil dan minim keterlambatan.
Hal itu membuat banyak pihak menilai bahwa pemerintah kemungkinan besar mengadopsi pola serupa untuk guru di bawah Kemendikdasmen.
Namun seberapa mirip sebenarnya kedua skema tersebut.
Dan apakah Kemendikbud mampu meniru efektivitas sistem TPG bulanan ala Kemenag.
Perubahan menuju skema bulanan disebut sebagai langkah reformasi birokrasi yang bertujuan mempercepat pencairan serta menghapus budaya telat yang selama ini menghantui pendidik.
Baca Juga: Mirwan MS: Rekam Jejak, Profil, dan Kontroversi Umrah Saat Aceh Selatan Dilanda Banjir
Namun untuk memahami bagaimana skema ini berjalan penting melihat dan membandingkannya dengan sistem yang telah terbukti berhasil yaitu model TPG bulanan di Kemenag.
Skema Bulanan Kemenag Lebih Tertib Lebih Rutin dan Lebih Sederhana
Di Kementerian Agama TPG guru madrasah sudah dicairkan setiap bulan sejak beberapa tahun lalu.
Alurnya sederhana dan jelas.
Guru memenuhi beban kerja minimal absensi terverifikasi dan laporan kinerja disinkronkan secara rutin melalui sistem digital.
Setelah seluruh persyaratan administrasi terpenuhi dana TPG masuk ke rekening guru setiap bulan mengikuti ritme gaji.
Sistem ini berjalan relatif lancar karena beban administrasi terbagi merata setiap bulan.
Tidak ada lagi penumpukan pekerjaan yang membuat sinkronisasi data terlambat seperti pada sistem triwulan.
Dengan alur seperti ini risiko keterlambatan lebih kecil dan tingkat kepastian pendapatan guru jauh lebih stabil.
Guru madrasah pun dapat mengatur keuangan rumah tangga dengan lebih baik karena jadwal pencairan yang konsisten.
Skema Bulanan Kemendikdasmen
Berbeda dari Kemenag skema TPG di Kemendikdasmen selama ini menggunakan pola triwulan.
Baca Juga: Warga Heboh! Kayu Banjir Longsor dari Tapsel dan Sibolga Terbawa Hingga ke Pesisir Nias Selatan
Artinya seluruh administrasi menumpuk setiap tiga bulan mulai dari verifikasi data jam mengajar beban kerja hingga penerbitan SKTP.
Penumpukan ini menjadi sumber utama keterlambatan yang hampir selalu terjadi setiap tahun.
Dengan beralih ke sistem bulanan pemerintah berharap beban tersebut dapat diperkecil dan dibagi merata setiap bulan.
Proses administrasi yang tadinya memakan waktu panjang di akhir triwulan kini bisa diproses sedikit demi sedikit setiap bulan.
Ini memungkinkan pencairan menjadi lebih cepat lebih ringan dan lebih bebas error karena pengecekan data berlangsung rutin bukan sekaligus dalam satu periode besar.
Namun keberhasilan ini tentu bergantung pada kesiapan sistem digital dan sumber daya manusia yang menjalankannya.
Dapatkah Sistem Kemendikdasmen Meniru Keberhasilan Kemenag
Meski terlihat sederhana keberhasilan TPG bulanan Kemenag tidak lepas dari disiplin administrasi dan kesiapan infrastruktur digital yang sudah relatif matang.
Tantangan terbesar Kemendikdasmen adalah memastikan seluruh sekolah mulai dari kota hingga pelosok mampu mengikuti ritme pembaruan data bulanan.
Operator sekolah dan dinas akan menghadapi beban kerja lebih sering meski lebih ringan dibanding skema triwulan.
Jika persiapan sistem tidak optimal bukan tidak mungkin pencairan bulanan justru menciptakan masalah baru yaitu keterlambatan berulang setiap bulan.
Namun jika digitalisasi diperkuat dan sistem verifikasi daring berjalan baik pola bulanan berpotensi jauh lebih stabil daripada pola triwulan yang selama ini rawan penumpukan pekerjaan.
Dengan demikian keberhasilan skema Kemendikbud sangat bergantung pada integrasi data nasional disiplin administrasi sekolah dan ketegasan pemerintah memberantas budaya birokrasi yang lamban.
Baca Juga: Fakta Mengerikan Terbongkar! Kayu Banjir Sumatra Ternyata Dipotong Rapi, Siapa Mafia di Baliknya?
Pada akhirnya skema TPG bulanan 2026 memang memiliki banyak kesamaan dengan pola pembayaran TPG di Kemenag.
Jika pemerintah benar-benar mampu mengadopsi sistem yang telah terbukti efektif tersebut guru Kemendikdasmen berpeluang mendapatkan pencairan tunjangan yang lebih tertib lebih cepat dan tidak lagi dipenuhi drama penundaan triwulan.
Kunci keberhasilan reformasi ini tetap terletak pada kesiapan teknis ketelitian administrasi serta komitmen untuk memangkas proses birokrasi yang selama ini menjadi sumber keterlambatan.***
