POJOKSATU.ID - Pemerintah Kota Bekasi mulai menerapkan kebijakan baru yang cukup menarik perhatian.
ASN di lingkungan Pemkot Bekasi kini diwajibkan menggunakan bahasa Inggris saat menjalankan Work From Home atau WFH.
Kebijakan ini mulai diberlakukan pada hari Jumat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan.
Baca Juga: Minta Diangkat Jadi PPPK Malah Dapat Sindiran, Guru Madrasah Bukan Tanggung Jawab Negara?
Wajib Bahasa Inggris Saat Rapat Daring
Aturan ini tidak berlaku untuk seluruh aktivitas kerja, melainkan difokuskan pada kegiatan rapat daring selama pelaksanaan WFH.
Dengan demikian, setiap ASN yang mengikuti rapat online diwajibkan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi utama.
Langkah ini menjadi perubahan signifikan dalam budaya kerja ASN yang sebelumnya menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi formal.
Baca Juga: PPPK Paruh Waktu Diminta Sabar dengan Gaji Rp200 Ribu Per Bulan Meski Beban Kerjanya Berat
Upaya Hadapi Tantangan Global
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menjelaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar eksperimen, melainkan bagian dari strategi besar pemerintah daerah.
Tujuannya adalah untuk mempersiapkan ASN agar lebih siap menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
Penguasaan bahasa Inggris dinilai menjadi salah satu kompetensi penting di era modern.
Baca Juga: Kepala BKN Akhirnya Buka Suara Terkait Isu PPPK Jadi CPNS 2026, Ini Faktanya
Terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kerja sama internasional.
Transformasi Budaya Kerja ASN
Tri Adhianto menyebut kebijakan ini sebagai gebrakan baru dalam transformasi budaya kerja di lingkungan Pemkot Bekasi.
Perubahan ini diharapkan mampu mendorong ASN untuk lebih adaptif, profesional, dan memiliki daya saing yang lebih tinggi.
Selain itu, penggunaan bahasa Inggris dalam rapat juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri ASN dalam berkomunikasi di tingkat internasional.
Libatkan Universitas untuk Penilaian
Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, Pemkot Bekasi tidak bergerak sendiri.
Baca Juga: Jangan Telat! BKD Buka Tenggat Berkas Perpanjangan Kontrak PPPK untuk 3 Angkatan
Pemerintah daerah akan menggandeng pihak universitas sebagai juri dalam menilai kemampuan bahasa Inggris para ASN.
Langkah ini dilakukan agar proses evaluasi berjalan objektif dan terukur.
Dengan adanya penilaian dari pihak akademisi, kemampuan ASN diharapkan dapat meningkat secara bertahap dan berkelanjutan.
Baca Juga: 22 April Jadi Hari Penentuan! PPWI Audiensi dengan BKN, PPPK Paruh Waktu Bisa Naik Status?
Dorong ASN Lebih Kompetitif
Kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah mulai serius dalam meningkatkan kualitas aparatur.
Tidak hanya fokus pada tugas administratif, ASN kini juga dituntut memiliki kemampuan tambahan, termasuk penguasaan bahasa asing.
Dengan kemampuan tersebut, ASN diharapkan mampu mengikuti perkembangan global dan berkontribusi lebih luas dalam berbagai kerja sama lintas sektor.
Tantangan dan Adaptasi ASN
Di sisi lain, kebijakan ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi ASN.
Terutama bagi mereka yang belum terbiasa menggunakan bahasa Inggris dalam komunikasi formal.
Namun, langkah ini dinilai sebagai bagian dari proses adaptasi menuju sistem kerja yang lebih modern dan kompetitif.
Dengan pembiasaan secara bertahap, ASN diharapkan dapat meningkatkan kemampuan bahasa Inggris tanpa merasa terbebani.
Langkah Awal Menuju Standar Global
Kebijakan penggunaan bahasa Inggris saat WFH ini menjadi salah satu langkah awal Pemkot Bekasi dalam membangun standar kerja yang lebih global.
Jika berjalan efektif, bukan tidak mungkin kebijakan ini akan diperluas ke aktivitas kerja lainnya.
Pemkot Bekasi berharap langkah ini dapat menciptakan ASN yang tidak hanya kompeten di tingkat lokal.
Tetapi juga siap bersaing di tingkat nasional dan internasional.***
