POJOKSATU.id - Kebijakan baru Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
Dalam pendekatan yang jarang ditemukan di birokrasi pemerintahan, Dedi memberi izin kepada ASN Pemprov Jabar untuk tidak masuk kantor saat ibu mereka berulang tahun.
Kebijakan ini sontak memicu respons luas, mulai dari apresiasi hingga rasa penasaran publik soal alasan di balik keputusan tersebut.
Baca Juga: Isu Kenaikan Tukin PNS Bikin Gaduh, Menkeu Purbaya 'Tidak Ada Rencana Naik'
Langkah ini muncul di tengah upaya pemerintah daerah membangun sistem kerja yang lebih fleksibel dan manusiawi.
Dedi Mulyadi menilai bahwa birokrasi tak selayaknya hanya berorientasi pada aturan administratif.
Tetapi juga harus memberi ruang bagi nilai keluarga yang kerap terabaikan dalam kehidupan ASN yang serba formal.
Baca Juga: Polemik Revisi UU ASN Memanas, Demokrat Minta DPR Segera Ketok Palu
Kebijakan Humanis, Prioritaskan Nilai Keluarga
Gubernur Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa kebijakan tersebut didasarkan pada penghargaan terhadap peran ibu dalam kehidupan setiap orang.
Ia memandang ulang tahun ibu sebagai momen penting yang patut dirayakan, meskitupun dengan cara sederhana.
Dalam keterangannya yang diberitakan ANTARA News pada 19 November 2025, Dedi mengatakan:
Baca Juga: KAI Daop 3 Cirebon Amankan Aset Negara Tertibkan Lahan di Jatiwangi
“Saya memberikan ruang bagi ASN, ketika ibunya ulang tahun, boleh tidak masuk kantor. Ini bentuk penghargaan terhadap nilai keluarga,” ujar Dedi Mulyadi dikutip dari ANTARA News, 19 November 2025.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa kebijakan ini bukan sekadar kelonggaran administratif.
Melainkan bentuk komitmen Pemprov Jabar menciptakan kultur birokrasi yang lebih hangat, manusiawi, dan dekat dengan nilai-nilai keluarga.
Kerja Era Digital,Tidak Harus Selalu di Kantor
Selain faktor nilai keluarga, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pola kerja ASN tidak lagi harus diukur dari kehadiran fisik semata.
Dengan perkembangan teknologi, banyak pekerjaan dapat dilakukan dari mana saja, tanpa harus berada di meja kantor dari pagi hingga sore.
Baca Juga: BRIN: Kecerdasan Buatan Dorong Produktivitas, Bukan Sebaliknya
Menurut laporan IDN Times Jabar, Dedi menilai produktivitas ASN di era digital lebih tepat dilihat dari perencanaan kerja dan hasil pencapaian, bukan dari absensi.
Hal ini memperkuat dasar bahwa cuti khusus seperti ulang tahun ibu tidak akan mengganggu layanan publik bila manajemen kerja dilakukan secara efektif.
Penghematan Anggaran Jadi Efek Tambahan
Kebijakan ini rupanya juga membawa dampak positif lain yang tak terduga.
Dengan adanya fleksibilitas kehadiran ASN, beban anggaran operasional kantor dapat berkurang.
Mulai dari listrik, air, internet, hingga bahan bakar kendaraan dinas.
Seluruhnya bisa ditekan saat pegawai bekerja secara fleksibel atau tidak hadir di kantor untuk alasan tertentu.
Dengan demikian, kebijakan cuti ulang tahun ibu tidak hanya bernilai humanis tetapi juga memberikan kontribusi positif dalam efisiensi anggaran daerah.
Baca Juga: Dukung Kesehatan Warga, Srikandi Care Perkuat Gizi Ibu dan Anak
Tak Sekadar Ultah, Cuti Khusus Saat Ibu Sakit
Selain izin memperingati ulang tahun ibu, Pemprov Jabar juga membuka ruang bagi ASN untuk mengambil cuti saat ibu mereka sedang sakit.
Terutama dalam kondisi berat seperti stroke.
Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan humanis tersebut tidak berhenti pada momen simbolik.
Tetapi juga menyentuh kebutuhan nyata ASN saat menghadapi situasi keluarga yang mendesak.
Kebijakan ini dipandang sebagian pengamat sebagai langkah progresif yang mencerminkan pendekatan baru dalam mengelola birokrasi.
Baca Juga: Update Terbaru! PPPK Resmi Diizinkan Tugas Belajar, Kontrak Bisa Diperpanjang
Yang lebih adaptif, empatik, dan relevan dengan kehidupan pribadi aparatur negara.
Respons Publik, Apresiasi dan Harapan Meluas
Kebijakan yang terbilang unik ini menuai beragam respons di media sosial.
Banyak masyarakat menilai Dedi Mulyadi berhasil memberi warna baru dalam kepemimpinan daerah.
Di sisi lain, kalangan ASN di daerah lain berharap kebijakan serupa dapat diadopsi lebih luas.
Baca Juga: Terungkap! Dalang Pembakaran Rumah Hakim Medan Ternyata Sopir Pribadi Sendiri
Terutama pada instansi yang sedang mengembangkan sistem kerja fleksibel.
Dengan langkah ini, Pemprov Jabar dinilai sedang membuka jalan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih menghargai kehidupan pribadi ASN tanpa mengesampingkan profesionalisme.***
