POJOKSATU.id - Belakangan isu pengangkatan PPPK menjadi pembahasan besar di tengah masyarakat, terutama ketika sejumlah daerah mulai mempercepat penuntasan status honorer.
Makassar menjadi salah satu kota yang paling disorot setelah ribuan pegawai paruh waktu dinyatakan lolos verifikasi dan akhirnya menerima SK resmi.
Perhatian publik pun tertuju pada langkah ini, apalagi banyak dari mereka yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun tanpa kepastian status.
Baca Juga: Buka Peluang Partisipasi Publik, 8 Papers Terbaik Terpilih di WJES 2025
Di sisi lain, muncul pertanyaan besar, apakah ini menjadi langkah awal perubahan nasib tenaga honorer nasional?
Ataukah Makassar hanya menjadi satu dari sedikit daerah yang berani mengambil kebijakan besar terkait PPPK Paruh Waktu?
Publik kini mulai menilai bahwa arah kebijakan kepegawaian sedang bergeser, dan Makassar menjadi contoh nyata.
Baca Juga: Perjuangan PPPK Paruh Waktu, Aliansi R2–R3 Kebut Regulasi agar Diangkat Jadi Penuh Waktu!
Appi Serahkan SK 6.936 PPPK, Momentum Besar Penataan Kepegawaian
Wali Kota Makassar, Munafri “Appi” Arifuddin, secara resmi menyerahkan SK kepada 6.936 pegawai PPPK dalam acara yang digelar di Lapangan Karebosi, Makassar, Jumat 14 November 2025.
Momen ini disebut sebagai salah satu langkah paling monumental dalam penataan aparatur di Makassar karena jumlah penerima SK mencapai ribuan orang dalam satu hari.
Dari total tersebut, 329 orang merupakan pegawai dari formasi PPPK Tahap II Tahun 2024, sedangkan 6.607 orang adalah PPPK Paruh Waktu Tahun 2025.
Baca Juga: 6.936 PPPK Makassar Terima SK Bersamaan, Jumlah Paruh Waktu Mengejutkan
Dominasi pegawai paruh waktu inilah yang kemudian menyedot perhatian publik, mengingat skema ini masih relatif baru dalam struktur ASN.
Dalam sambutannya, Appi menegaskan bahwa para pegawai tersebut bukan sekadar angka statistik. Ia memberikan apresiasi penuh terhadap loyalitas mereka:
“Saya tahu betul, banyak di antara Bapak Ibu sekalian yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun."
"Pengabdian panjang tersebut adalah wujud loyalitas, kesetiaan, dan komitmen yang patut kami apresiasi setinggi-tingginya,” ujar Munafri Arifuddin saat penyerahan SK, Jumat 14 November 2025.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengangkatan massal tersebut bukan hanya pemenuhan administrasi.
Baca Juga: Perkuat Transformasi Ekonomi Jabar demi Pertumbuhan yang Merata
Tetapi penghargaan bagi para pegawai yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik di Makassar.
Dominasi PPPK Paruh Waktu Jadi Sorotan
Dari 6.936 yang menerima SK, mayoritas adalah PPPK Paruh Waktu.
Kelompok ini menjadi pusat perhatian karena skema paruh waktu sering dianggap rentan.
Disebabkan masa kerja yang pendek, hak belum sekuat PPPK penuh waktu, dan beban tugas di lapangan tetap besar.
Baca Juga: CPNS Hybrid Jadi Sorotan, Apa Artinya? Begini Penjelasan Resmi dan Skema Kerjanya
Namun, Pemkot Makassar menegaskan bahwa mereka telah melalui tahapan seleksi dan verifikasi ketat sebelum ditetapkan sebagai PPPK.
Langkah besar ini diyakini memberi kepastian status yang selama ini ditunggu para pegawai.
Kebijakan Appi juga menandai adanya pola baru dalam tata kelola kepegawaian daerah.
Dengan menggabungkan pengangkatan PPPK Tahap II dan Paruh Waktu dalam satu momentum besar.
Makassar dinilai menunjukkan komitmen kuat untuk merapikan status SDM pemerintah.
Harapan Baru Bagi Honorer Makassar
Banyak penerima SK merasa langkah ini membuka peluang baru, terutama dalam hal kesejahteraan dan stabilitas pekerjaan.
Meskipun berstatus paruh waktu, SK PPPK membuat mereka masuk ke jalur kepegawaian resmi dan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan hak yang lebih kuat di masa depan.
Tidak sedikit yang berharap kebijakan ini bisa berlanjut dengan aturan nasional yang lebih permanen.
Baca Juga: Terungkap Jumlah Formasi CPNS 2026 untuk Lulusan SMA, Kemenkeu Siapkan 300 Kursi Jalur Umum
Terutama mengenai kemungkinan transformasi PPPK Paruh Waktu menjadi status penuh waktu.
Makassar Jadi Role Model Nasional
Pengamat kebijakan daerah menilai langkah Appi ini berpotensi menjadi rujukan nasional.
Jika model ini berhasil memperbaiki kualitas layanan publik dan meningkatkan kesejahteraan pegawai, daerah lain bisa saja mengikuti.
Dalam konteks reformasi kepegawaian, keberanian mengambil keputusan besar memang menjadi kunci.
Baca Juga: Waspada! Ini 7 Berkas Penting CPNS 2026 yang Paling Sering Terlupa Pelamar
Dengan menyerahkan SK kepada lebih dari 6.900 pegawai dalam satu momentum, Makassar telah mencatat sejarah tersendiri.
Di tengah dinamika regulasi pusat dan daerah, langkah ini memberikan sinyal jelas bahwa penataan tenaga honorer tak lagi bisa ditunda.***
