POJOKSATU.ID - Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan gaji untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, pejabat negara, pensiunan, guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh mulai tahun 2025 dan berlanjut pada 2026.

Kenaikan gaji ini dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 sekaligus masuk dalam postur APBN 2026 yang baru saja disahkan DPR.

Rincian Kenaikan Gaji 2025
Berdasarkan aturan yang berlaku, kenaikan gaji ASN 2025 bervariasi:

Baca Juga: Gubernur Andra Soni Bahas Ketahanan Pangan di Kampung Bhayangkara

- Golongan II: naik 8%

- Golongan III: naik 10%

- Golongan IV: naik 12%

Kebijakan ini disebut sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan aparatur negara sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

APBN 2026: Anggaran Jumbo dan Fokus Pertumbuhan
Menteri Keuangan RI, Purubaya Yudi Sadewa, menegaskan bahwa APBN 2026 merupakan APBN pertama di era Presiden Prabowo Supianto.

Baca Juga: Puluhan Orang Tua Santri Ponpes Al Khonizy Kumpulkan Sampel DNA, Sabar Menunggu Puing-puing Disingkirkan

Anggaran ini dirancang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi, dan mendorong pemerataan pembangunan.

“APBN 2026 disusun untuk menggerakkan roda ekonomi agar tumbuh lebih cepat dan merata. Target pertumbuhan ekonomi jangka menengah adalah 8%,” kata Purubaya.

Untuk mencapai target tersebut, APBN 2026 diarahkan pada tiga pilar utama, yaitu:

Baca Juga: Aksi Arogan Konvoi Nmax Hadang Bus di Tikungan Ciwidey, Kini Kena Batunya

1. Pertumbuhan ekonomi tinggi.

2. Pemerataan manfaat pembangunan.

3. Stabilitas nasional yang dinamis.

Strategi Ekonomi: Dari Likuiditas ke Investasi
Salah satu langkah besar pemerintah adalah menggeser dana kas negara dari Bank Indonesia ke Bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN, BSI) senilai Rp200 triliun.

Baca Juga: Meriah! MTQH Karawang Timur Hasilkan Juara Muda Berbakat

Dana ini diharapkan memperkuat likuiditas perbankan sehingga penyaluran kredit ke sektor riil dapat meningkat.

“Dengan likuiditas tambahan, bank harus lebih agresif menyalurkan kredit untuk mendukung sektor produktif, bukan hanya menyimpan dana di instrumen aman,” tegas Menkeu.

Meski kebijakan kenaikan gaji dan APBN jumbo 2026 menjadi kabar baik bagi jutaan ASN dan pensiunan, tantangan besar masih menanti.

Baca Juga: Video Diduga Proses Pengecoran di Ponpes Sidoarjo yang Ambruk Beredar, Netizen Sebut Ada Kesalahan Perencanaan

Pertumbuhan ekonomi 8% bukan hal mudah, mengingat stabilitas global masih rapuh dan penyerapan kredit sektor riil sering terhambat.

Baca dan kirim komentar untuk artikel lainnya melalui apps kami:

Versi Android
Versi iOS
Channel Whatsapp
Fanpage Edugov

Efektivitas kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh keberanian perbankan menyalurkan kredit produktif serta konsistensi pemerintah dalam menjaga iklim investasi.***