POJOKSATU.ID - Rencana penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2026 bagi sekitar 15 juta pekerja kembali memunculkan berbagai pertanyaan.

Salah satu yang paling sering disorot adalah apakah pekerja freelance atau pekerja lepas berpeluang mendapatkan bantuan tersebut.

Isu ini mencuat seiring meningkatnya jumlah pekerja nonformal dan freelance di Indonesia.

Banyak dari mereka tidak terikat kontrak kerja tetap, namun tetap bergantung pada pendapatan bulanan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Baca Juga: UMP Banten 2026 Naik 6,74 Persen, Gubernur Andra Soni Tetapkan Upah Rp3,1 Juta

Secara konsep, BSU dirancang sebagai bantuan pemerintah bagi pekerja atau buruh yang memiliki penghasilan tertentu dan tercatat dalam sistem ketenagakerjaan nasional.

Pada skema BSU sebelumnya, fokus utama penerima adalah pekerja formal yang terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Pekerja freelance tidak secara otomatis masuk dalam kategori penerima, karena status hubungan kerja mereka berbeda dengan pekerja tetap.

Namun, peluang tetap terbuka jika pekerja freelance memenuhi kriteria administratif yang ditetapkan pemerintah.

Baca Juga: Gubernur Banten Perintahkan Penanganan Cepat Banjir Padarincang

Kriteria Utama Penerima BSU 2026

Jika merujuk pada pola kebijakan BSU yang diusung dalam pembahasan RAPBN, terdapat beberapa kriteria utama yang kemungkinan besar tetap diterapkan pada BSU 2026.

Pertama, pekerja harus berstatus sebagai Warga Negara Indonesia dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid.

Kedua, pekerja tercatat aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Inilah poin krusial bagi pekerja freelance.

Jika pekerja lepas mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, terutama pada segmen Bukan Penerima Upah (BPU), maka peluang untuk masuk dalam data penerima BSU menjadi lebih besar.

Ketiga, pekerja memiliki penghasilan di bawah batas tertentu yang ditetapkan pemerintah.

Baca Juga: Hendri Satrio Tanggapi Kisruh Ketua Umum PBNU, Prasangkanya Sudah Tak Lagi Positif Seperti Dulu

Batas ini biasanya dikaitkan dengan upah minimum atau nominal tertentu yang mencerminkan kelompok pekerja berpenghasilan rendah hingga menengah.

Apakah Freelance Masuk Kuota 15 Juta Pekerja?

Kuota 15 juta pekerja dalam BSU 2026 diproyeksikan mencakup kelompok pekerja yang paling rentan terhadap tekanan ekonomi.

Pemerintah membuka ruang evaluasi agar bantuan lebih tepat sasaran, termasuk kemungkinan memperluas cakupan ke pekerja nonformal yang tercatat aktif dalam sistem jaminan sosial.

Dengan kata lain, status freelance tidak otomatis menutup peluang, selama pekerja tersebut memenuhi seluruh persyaratan administratif dan terdata dalam sistem resmi.

Baca Juga: Bulog Salurkan Beras SPHP ke Papua Raya Desember 2025, Ini Daftar Daerah dan Jumlah Penerimanya

Meski peluang terbuka, pekerja freelance menghadapi tantangan utama pada aspek pendataan.

Banyak pekerja lepas yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan atau belum memperbarui data penghasilan dan rekening bank.

Hal ini menjadi kendala karena penyaluran BSU sangat bergantung pada validitas data.

Tanpa data yang lengkap dan aktif, bantuan berpotensi tidak cair meskipun kebijakan sudah ditetapkan.

Agar peluang mendapatkan BSU 2026 semakin besar, pekerja freelance disarankan memastikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan aktif, data NIK sesuai, serta memiliki rekening bank atas nama sendiri yang masih aktif.

Langkah ini penting mengingat pemerintah semakin menekankan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial dan subsidi.

Pekerja freelance memiliki peluang untuk mendapatkan BSU 2026 bagi 15 juta pekerja, namun dengan catatan memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Kunci utamanya terletak pada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan validitas data.

Baca Juga: Tak Semua Bisa Naik Kelas, Ini Ketentuan Rawat Inap BPJS yang Wajib Diketahui Peserta Kelas 3

Dengan persiapan sejak dini, pekerja lepas dapat meningkatkan peluang untuk menerima bantuan subsidi upah tahun depan.***