POJOKSATU.id – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) jenjang pendidikan menengah Tahun Ajaran 2026/2027. 

Program ini menjadi langkah awal bagi ribuan murid baru untuk beradaptasi dengan sistem pembelajaran yang lebih fleksibel sekaligus mendukung perluasan akses pendidikan di seluruh Indonesia.

Pembukaan MPLS PJJ yang digelar di Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026, dipimpin Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq.

Baca Juga: Bupati Bandung Lepas Capaska 2026 ke Pusdiklat, Siap Tempaan Menuju Tugas Sakral 17 Agustus

Dalam sambutannya, Fajar menegaskan bahwa Pendidikan Jarak Jauh merupakan layanan pendidikan resmi yang memiliki kualitas dan pengakuan setara dengan pendidikan formal.

"Ijazah PJJ sama dengan ijazah formal. Karena itu, manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin dan selesaikan pendidikan hingga tuntas," ujarnya.

Ia menyebut PJJ sebagai "jembatan emas" bagi masyarakat yang selama ini terkendala jarak, kondisi ekonomi, pekerjaan, maupun faktor lainnya sehingga sulit mengikuti sekolah secara reguler.

Menurutnya, keberhasilan mengikuti PJJ sangat bergantung pada komitmen dan kedisiplinan peserta didik karena sistem pembelajarannya menuntut kemandirian yang tinggi.

Baca Juga: Jadwal SKT PPPK Sekolah Rakyat Kemensos 2026 Dimulai, Cek Link Pengumuman Resmi dan Tahapan Terbarunya

MPLS PJJ Jadi Bekal Awal Belajar Mandiri

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, menjelaskan bahwa MPLS bukan sekadar kegiatan perkenalan sekolah.

Menurutnya, kegiatan ini menjadi fondasi penting agar murid memahami karakter pembelajaran jarak jauh yang berbeda dengan pembelajaran tatap muka.

Selama MPLS, peserta diperkenalkan dengan tiga kompetensi utama yang akan menjadi bekal selama belajar, yaitu:

  • membangun kemandirian belajar;

  • meningkatkan literasi digital; dan

  • memahami platform pembelajaran yang digunakan selama PJJ.

Baca Juga: DPRD Kota Bandung Bentuk Pansus Revisi Perda Sampah, Bidik Solusi dari Hulu hingga Hilir

Selain itu, sekolah induk dan sekolah mitra memanfaatkan MPLS untuk mengenali karakteristik serta kebutuhan belajar setiap peserta didik sehingga layanan pendidikan dapat disesuaikan secara lebih optimal.

"Setiap murid memiliki kebutuhan yang berbeda. Karena itu, sekolah harus mampu memetakan kebutuhan tersebut sejak awal agar layanan pembelajaran benar-benar efektif," kata Tatang.

Didukung Berbagai Daerah

Program Pendidikan Jarak Jauh mendapat dukungan dari berbagai pemerintah daerah.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menilai PJJ membuka kesempatan bagi anak-anak di wilayah kepulauan untuk tetap memperoleh pendidikan meski menghadapi keterbatasan geografis maupun ekonomi.

Baca Juga: Hak Tunjangan dan Pensiun Anak PNS Berbeda, Ini Penjelasan BKN soal Anak Kandung, Anak Tiri, dan Anak Angkat

Ia berpesan kepada seluruh pendamping dan tenaga pendidik agar terus memberikan motivasi kepada para peserta didik.

"Dampingi mereka, jangan biarkan menyerah, dan terus semangati agar mampu menyelesaikan pendidikan," ujarnya.

Di Jawa Timur, implementasi PJJ diperkuat melalui pembentukan Gugus Tugas Penyelenggaraan PJJ, penetapan sekolah induk dan sekolah mitra, penyusunan strategi implementasi, hingga sosialisasi kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, mengatakan PJJ menjadi salah satu strategi penting untuk menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS).

Menurutnya, tujuan utama bukan hanya mengembalikan anak ke bangku sekolah, tetapi memastikan mereka mampu bertahan hingga lulus.

Baca Juga: Kemendikdasmen Buka Beasiswa Chevening 2026, Kesempatan S2 di Inggris hingga 6 Oktober

Murid Antusias Kembali Bersekolah

Semangat mengikuti MPLS juga dirasakan Zackya Aprillistianty Adelia Putri, murid baru PJJ di SMAN 96 Jakarta.

Ia mengaku bersyukur memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh.

Zackya berharap dapat menyelesaikan pendidikan, melanjutkan ke perguruan tinggi, sekaligus meraih berbagai prestasi selama mengikuti PJJ.

Diselenggarakan di 32 Provinsi

Kemendikdasmen menyelenggarakan MPLS PJJ secara daring melalui 32 sekolah induk yang tersebar di 32 provinsi.

Baca Juga: Bukan Cuma Pintar, Ini Kemampuan yang Wajib Dimiliki Mahasiswa untuk Sukses Kuliah

Selama kegiatan berlangsung, peserta memperoleh pengenalan mengenai:

  • sistem pembelajaran jarak jauh;

  • tata tertib akademik;

  • Learning Management System (LMS);

  • aplikasi konferensi video;

  • media komunikasi pembelajaran; serta

  • berbagai sumber belajar digital.

Roadmap PJJ Kemendikdasmen hingga 2029

Kemendikdasmen juga memaparkan peta jalan pengembangan Pendidikan Jarak Jauh yang akan berlangsung secara bertahap.

Baca Juga: Peringatan Dini Gelombang Tinggi Hari Ini di Selat Jawa Tengah, BMKG Sebut Ketinggian Ombak Bisa Mencapai 4 Meter

Fase 1 (2025)

Program percontohan dilaksanakan di satu Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) untuk melayani anak-anak pekerja migran Indonesia berusia 16–18 tahun di Sabah dan Sarawak, Malaysia.

Fase 2 (2026–2027)

Implementasi penuh dilaksanakan di 36 provinsi dengan sasaran utama Anak Tidak Sekolah (ATS) usia 16–18 tahun.

Fase 3 (2028)

Pemerintah menyiapkan pembentukan Sekolah Menengah PJJ yang dapat diakses peserta didik dari seluruh Indonesia, termasuk anak yang berisiko putus sekolah, memiliki mobilitas tinggi, maupun memiliki tanggung jawab sosial tertentu.

Baca Juga: 20 Tahun

Fase 4 (2029 dan seterusnya)

Tahap ini difokuskan pada peningkatan mutu, penguatan kurikulum, penjaminan kualitas, dan pemanfaatan teknologi terbaru dalam pembelajaran.

Tiga Pelajaran Penting dari Implementasi PJJ

Menurut Tatang Muttaqin, pengalaman awal penyelenggaraan PJJ memberikan tiga pelajaran penting.

Pertama, fleksibilitas menjadi kunci karena Indonesia memiliki kondisi geografis, sosial, dan ekonomi yang sangat beragam.

Kedua, keberhasilan PJJ tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga membutuhkan guru yang berdedikasi, dukungan keluarga, serta keterlibatan masyarakat.

Baca Juga: Ketika Republik Belum Mampu Menggaji Layak, Kisah Pengabdian Aparatur Negara di Awal Kemerdekaan

Ketiga, setiap daerah membutuhkan pendekatan yang berbeda sehingga model pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi lokal.

"Tidak ada satu model yang dapat menjawab seluruh tantangan pendidikan Indonesia. Karena itu, solusi pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi setiap daerah dan kebutuhan setiap anak," tegas Tatang.

Kemendikdasmen berharap Pendidikan Jarak Jauh menjadi salah satu solusi untuk memperluas akses pendidikan sekaligus mewujudkan Wajib Belajar 13 Tahun.  ***