POJOKSATU.id - Pemerintah memastikan program Sekolah Rakyat berlanjut dan diperluas pada tahun 2026.

Dalam Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026, anggaran yang disiapkan untuk Sekolah Rakyat mencapai Rp24.900,0 miliar atau hampir Rp25 triliun.

Nilai tersebut menegaskan komitmen negara dalam membangun akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat rentan, sekaligus membuka peluang besar bagi lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk terlibat sebagai tenaga pendidik.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai program strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Baca Juga: UMP Banten 2026 Naik 6,74 Persen, Gubernur Andra Soni Tetapkan Upah Rp3,1 Juta

Konsepnya tidak hanya fokus pada pembelajaran akademik, tetapi juga penguatan karakter, kedisiplinan, serta keterampilan hidup bagi peserta didik dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Program Sekolah Rakyat Dimulai Sejak 2025

Pemerintah telah memulai penyelenggaraan Sekolah Rakyat pada tahun 2025.

Baca Juga: Libur Nataru, Gubernur Banten Pastikan Pantai Anyer dan Carita Aman dan Nyaman Dikunjungi

Pada tahap awal, program ini dilaksanakan di 200 lokasi yang dibagi ke dalam dua fase, yakni:

1. Tahap I: 100 lokasi

2. Tahap II: 100 lokasi

Untuk mempercepat pelaksanaan, pemerintah memanfaatkan infrastruktur yang telah tersedia, seperti Sentra Rehabilitasi Sosial, Balai Diklat Kementerian Sosial, serta bangunan milik pemerintah daerah.

Pendekatan ini memungkinkan Sekolah Rakyat segera berjalan tanpa menunggu pembangunan gedung baru dari nol.

Dari sisi pendanaan, Sekolah Rakyat Tahap I tahun 2025 memperoleh alokasi Rp1.764,0 miliar.

Anggaran tersebut berasal dari:

1. Belanja Operasional Kementerian Sosial sebesar Rp1.194,0 miliar

2. Belanja Fisik Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp570,0 miliar

Baca Juga: Hendri Satrio Tanggapi Kisruh Ketua Umum PBNU, Prasangkanya Sudah Tak Lagi Positif Seperti Dulu

Anggaran ini digunakan untuk kebutuhan operasional pendidikan, sarana prasarana, hingga pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik di lingkungan sekolah berasrama.

Lonjakan Anggaran Besar di Tahun 2026

Memasuki tahun 2026, skala Sekolah Rakyat meningkat signifikan.

Pemerintah mengalokasikan Rp24.900,0 miliar untuk melanjutkan dan memperluas penyelenggaraan program tersebut.

Baca Juga: Libur Nataru, Gubernur Banten Pastikan Pantai Anyer dan Carita Aman dan Nyaman Dikunjungi

Besarnya anggaran ini menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat tidak lagi bersifat uji coba, melainkan telah masuk dalam agenda utama pembangunan sumber daya manusia nasional.

Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan strategis, antara lain:

1. Perluasan jumlah dan jangkauan Sekolah Rakyat

2. Peningkatan kualitas layanan pendidikan

3. Penguatan sistem sekolah berasrama

4. Penyediaan dan pembiayaan tenaga pendidik serta tenaga kependidikan

Dengan anggaran sebesar itu, kebutuhan guru profesional dalam jumlah besar menjadi keniscayaan.

Lulusan PPG Jadi Fokus Kebutuhan Guru

Dalam pengembangan Sekolah Rakyat, lulusan PPG calon guru dipandang sebagai sumber daya utama yang paling siap mengisi kebutuhan tenaga pendidik.

PPG membekali calon guru dengan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang sesuai dengan karakter Sekolah Rakyat.

Baca Juga: Libur Nataru, Gubernur Banten Pastikan Pantai Anyer dan Carita Aman dan Nyaman Dikunjungi

Berbeda dengan sekolah reguler, Sekolah Rakyat menuntut peran guru yang lebih luas.

Guru tidak hanya bertugas mengajar di kelas, tetapi juga membina karakter, mendampingi peserta didik di lingkungan asrama, serta menjadi figur teladan bagi siswa yang berasal dari latar belakang sosial rentan.

Kondisi ini membuat lulusan PPG dinilai lebih siap menghadapi tantangan tersebut karena telah melalui pendidikan profesi yang menekankan praktik, etika, dan tanggung jawab sosial.

Peluang Karier dan Pengabdian bagi Calon Guru

Dengan berlanjutnya Sekolah Rakyat pada 2026, lulusan PPG memiliki peluang besar untuk terserap dalam sistem pendidikan nasional.

Baca Juga: Libur Nataru, Gubernur Banten Pastikan Pantai Anyer dan Carita Aman dan Nyaman Dikunjungi

Selain membuka kesempatan kerja, program ini juga menjadi ruang pengabdian bagi guru untuk berkontribusi langsung dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pendidikan.

Calon guru PPG diharapkan mulai mempersiapkan diri sejak sekarang, baik dari segi kompetensi maupun kesiapan mental.

Beberapa aspek penting yang perlu diperkuat antara lain:

1. Kemampuan mengajar berbasis empati dan inklusivitas

2. Kesiapan ditempatkan di berbagai daerah

3. Pemahaman pendidikan berbasis karakter dan asrama

4. Komitmen jangka panjang sebagai pendidik

Pengalaman mengajar di Sekolah Rakyat juga dapat menjadi nilai tambah dalam pengembangan karier guru di masa depan.

Kolaborasi Lintas Kementerian dan Daerah

Sekolah Rakyat berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial, namun pelaksanaannya melibatkan berbagai kementerian dan pemerintah daerah.

Baca Juga: Tak Lewat Daerah! Tunjangan Guru Korban Bencana Langsung Cair ke Rekening

Sinergi ini mencakup:

1. Dukungan kurikulum dan tenaga pendidik

2. Penyediaan dan peningkatan infrastruktur

3. Peran aktif pemerintah daerah dalam penyediaan lokasi dan pengawasan

Kolaborasi lintas sektor tersebut memperkuat fondasi Sekolah Rakyat sebagai program nasional yang berkelanjutan.

Sekolah Rakyat sebagai Investasi SDM

Pemerintah menempatkan Sekolah Rakyat sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Melalui pendidikan yang terintegrasi dan berkelanjutan, program ini diharapkan mampu mencetak generasi yang mandiri, berkarakter, dan berdaya saing.

Bagi lulusan PPG, kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa profesi guru tetap menjadi pilar utama pembangunan nasional.

Dengan anggaran puluhan triliun yang telah disiapkan, Sekolah Rakyat 2026 membuka jalan bagi ribuan calon guru untuk berperan aktif dalam transformasi pendidikan Indonesia.***