POJOKSATU. ID - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami tantangan keuangan setelah alokasi dana dari pemerintah pusat dikurangi hingga Rp15 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN tetap menjadi fokus utama.

Namun saat ini belum dapat dijamin keamanannya sepenuhnya.

Pasalnya, besaran anggaran TPP untuk ASN DKI cukup signifikan.

Baca Juga: Sekda Tangsel Dorong Warga Aktif Pilah Sampah Lewat Program Bank Sampah RW

Ia sendiri sangat berharap besaran anggaran itu tidak akan memberikan pengaruh besar pada beban daerah.

"Tetapi kita harus tetap efisien dan realistis dalam menilai kondisi keuangan,” kata Pramono di Jakarta, Jumat (25/10/2025).

Pemotongan dana ini menyebabkan komposisi APBD DKI tahun 2026 menurun secara drastis.

Baca Juga: Beasiswa S3 Fulbright Tahun 2026 Dibuka, Ini Bidang Studi, Cara Pendaftaran dan Persyaratan Lengkapnya

Pemerintah daerah kini sedang merencanakan langkah efisiensi dengan mengurangi pengeluaran nonprioritas.

Di antaranya seperti perjalanan dinas dan konsumsi, agar program penting seperti TPP dan pendidikan tetap berjalan.

Pramono menegaskan, meskipun upaya menjaga kesejahteraan ASN tetap dilakukan, seluruh pengeluaran daerah akan ditinjau kembali untuk mencegah terjadinya defisit.

Baca Juga: Dewa United Tahan Imbang Wakil Kamboja, Gubernur Banten Dukung Langsung di Stadion Indomilk Arena

Pramono Anung berharap kinerja ASN tetap maksimal meskipun ada penyesuaian anggaran.***