POJOKSATU.ID - Dana Tabungan Hari Tua (THT) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikelola PT Taspen (Persero) tengah menjadi sorotan.
Hal tersebut karena, nota Keuangan RAPBN 2026 mengungkap sinyal bahaya, dimana likuiditas program THT menurun drastis, sementara klaim pensiunan diproyeksikan melonjak tajam dalam beberapa tahun ke depan.
Mayoritas ASN peserta Taspen saat ini berada di rentang usia 40–50 tahun. Artinya, dalam waktu tidak lama, gelombang besar klaim pensiun akan menekan ketersediaan dana THT.
Baca Juga: BULAN MENEGANGKAN, Ini Deretan Film Horor Indonesia dan Hollywood Tayang di Bioskop September 2025
“Program THT diperkirakan menghadapi tekanan rasio likuiditas jangka panjang karena peningkatan klaim, seiring dominasi peserta usia 40 sampai 50 tahun,” tertulis dalam Nota Keuangan RAPBN 2026 yang dipublikasikan Senin (25/8/2025).
Taspen Masih “Sehat”, Tapi Rawan di Sektor THT
Meski laporan Kementerian Keuangan menyebut program jaminan sosial Taspen lain seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) berada di zona aman dengan rasio likuiditas di atas 100%, kondisi THT justru berlawanan.
Risiko terbesar bukan hanya soal klaim, melainkan juga pengelolaan investasi.
Baca Juga: Agama Dwi Hartono Otak Pelaku Pembunuhan Kacab BRI Cempaka Putih Dipertanyakan, Ini Kata Tetangganya
Data RAPBN 2026 mencatat portofolio Taspen didominasi obligasi negara (66,7%), deposito (21,3%), serta sisanya di reksa dana dan saham (12%).
Meski relatif aman, komposisi ini dinilai belum cukup kuat menahan potensi ledakan klaim THT.
Risiko Fiskal Mengintai APBN
Pemerintah memang menegaskan skema pembiayaan pensiun ASN berbasis pay-as-you-go dari APBN masih relatif aman. Namun, bila tren defisit THT berlanjut, APBN berpotensi menanggung beban tambahan.
Baca Juga: Motif 8 Pelaku Kasus Kematian Kepala Cabang BRI Cempaka Putih Masih Didalami Polisi
“Risiko fiskal dari program pensiun dan THT cukup signifikan dalam jangka menengah dan panjang, terutama jika tidak ada reformasi kebijakan yang tepat,” ungkap dokumen RAPBN 2026.
Dengan kata lain, persoalan ini tidak sekadar administrasi, melainkan ancaman serius bagi keberlanjutan fiskal negara.
Reformasi Jadi Kunci
Ekonom menilai pemerintah harus segera melakukan reformasi kebijakan pensiun ASN, baik dari sisi mekanisme iuran, skema investasi, maupun tata kelola dana THT.
Baca Juga: Nicholas Saputra Jadi Empat, Datang dari Era Berbeda, Buktikan di Film Musikal SIAPA DIA
Tanpa langkah korektif, hak pensiunan ASN berisiko terganggu dan APBN bisa terbebani.
“Pemerintah bersama pemangku kepentingan sedang mengkaji perbaikan program THT untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang,” tulis Nota Keuangan RAPBN 2026.
Baca dan kirim komentar untuk artikel lainnya melalui apps kami:
Versi Android
Versi iOS
Channel Whatsapp
Fanpage Edugov
Langkah reformasi ini dipandang krusial bukan hanya untuk menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga untuk menjamin kepastian hak-hak pensiunan ASN di tengah ancaman lonjakan klaim. ***
