POJOKSATU.id - Tekad Prabowo Subianto untuk membangun 10 universitas baru mendapat perhatian serius dari parlemen.
Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mengingatkan agar rencana tersebut dieksekusi secara cermat dan tidak mengorbankan kualitas pendidikan tinggi bagi generasi muda.
Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai Presiden memiliki kepedulian tinggi terhadap masa depan anak bangsa, terutama dari keluarga berpenghasilan rendah.
Baca Juga: 5 Takjil Tradisional Paling Dicari Saat Puasa, Rasanya Bikin Nostalgia Zaman Kecil
Menurut Fikri, komitmen tersebut terlihat dari langkah pemerintah menyiapkan skema Sekolah Rakyat untuk masyarakat desil satu hingga empat.
Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi siswa berprestasi melalui Sekolah Garuda agar lebih mudah menembus perguruan tinggi kelas dunia.
Dukung Akses, Ingatkan Kualitas
Meski mendukung penuh jaminan pendidikan bagi rakyat kecil, Fikri memberikan catatan kritis kepada tim pelaksana pemerintah terkait rencana penambahan 10 kampus baru.
Baca Juga: Resmi! PPPK Paruh Waktu Dihapus, Mau Jadi ASN Harus Lolos 3 Tahap Seleksi Berat Ini
“Tentu kita senang bila Presiden juga memperhatikan sampai pendidikan tinggi. Bila Presiden ada rencana membuka 10 perguruan tinggi khusus, tim pelaksana Presiden di lapangan harus benar-benar cermat dan berhati-hati dalam merealisasikannya,” kata Fikri.
Ia menyarankan agar pemerintah terlebih dahulu mengkaji opsi akuisisi atau penggabungan (merger) kampus yang sudah ada.
Menurutnya, pendirian kampus baru sebaiknya menjadi opsi terakhir setelah seluruh kajian mendalam dilakukan.
Baca Juga: 7 Tempat Bukber Instagramable 2026 di Denpasar Bali, Sunset Tepi Pantai Jadi Favorit Anak Muda
Surplus Kampus dan Minim Akreditasi Unggul
Sikap kehati-hatian itu bukan tanpa alasan. Fikri memaparkan bahwa kondisi pendidikan tinggi nasional saat ini cukup memprihatinkan.
Indonesia disebut mengalami surplus perguruan tinggi dengan jumlah mencapai lebih dari 4.600 hingga 6.400 kampus.
Angka tersebut bahkan disebut tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan China, padahal populasi negara tersebut lima kali lebih besar dari Indonesia.
Ia juga menyoroti nasib mahasiswa yang kerap menjadi korban dari rendahnya mutu institusi pendidikan.
Baca Juga: Heboh! 333 PPPK Paruh Waktu di Cianjur Tolak Tanda Tangan Kontrak, Gaji Cuma Rp300 Ribu?
“Dari ribuan kampus yang tersebar di seluruh Indonesia, tercatat hanya sekitar 56 perguruan tinggi yang memiliki akreditasi unggul,” bebernya.
Data tersebut menjadi alarm bahwa persoalan utama pendidikan tinggi bukan semata pada jumlah kampus, melainkan pada kualitas dan daya saingnya. ***
