POJOKSATU.ID - Pemerintah lewat Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) mencatat sejumlah 77 ribu keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) telah naik kelas atau graduasi sepanjang 2025.
Menurut pernyataan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, pada tahun 2025 tercatat 77 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH berhasil naik kelas.
Keluarga-keluarga ini disebut tidak lagi bergantung pada bantuan langsung.
Dan akan diarahkan mengikuti program pemberdayaan melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat agar bisa mandiri dalam jangka panjang.
Baca Juga: Sejak Bencana, Harga BBM Eceran di Tapanuli Selatan Meroket, Ada yang Jual Rp50 Ribu per Liter
Keberhasilan ini dianggap sebagai bukti bahwa program bantuan sosial tak hanya sekadar bagi uang.
Tapi juga dibumbui skema pemberdayaan agar penerima bisa bertransisi keluar dari garis kemiskinan.
Memasuki 2026, pemerintah memasang target ambisius sekitar 300 ribu KPM PKH diharapkan dapat melakukan graduasi dan tidak lagi menerima bansos.
Tujuan jangka panjang dari target ini menurut pemerintah adalah mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan.
Mendorong mereka menjadi pelaku ekonomi mandiri, serta membantu mewujudkan target pengentasan kemiskinan ekstrem.
Dengan target ini, diharapkan program PKH tidak hanya berfungsi sebagai penopang sementara.
Tetapi memfasilitasi keluar dari kemiskinan melalui pemberdayaan, produktivitas, dan kemandirian ekonomi keluarga.
Untuk pemerintah angka graduasi (77 ribu di 2025; target 300 ribu di 2026) menjadi indikator bahwa skema bansos + pemberdayaan bisa efektif.
Untuk penerima graduasi bukan berarti diabaikan, melainkan diganti dengan program pemberdayaan akses pelatihan, pengembangan kapasitas, atau program ekonomi agar bisa berdiri sendiri.
Untuk masyarakat luas jika target tercapai, jumlah keluarga bergantung bansos bisa menurun; beban anggaran sosial bisa dialihkan ke sektor produktif atau perlindungan sosial lain.
Baca Juga: Terlambat Usulkan Data, Guru Berisiko Akan Terima TPG TW4 pada Maret 2026
Namun, beberapa hal butuh dicermati:
Apakah naik kelas benar-benar berarti kondisi ekonomi keluarga jauh membaik atau sekadar administratif (misalnya data pendapatan naik sedikit)
Bagaimana kualitas dan efektivitas program pemberdayaan apakah benar membantu keluarga jadi mandiri, atau hanya bersifat transisi sementara?
Risiko bahwa keluarga yang graduasi bisa terlupakan jika tidak ada follow-up dukungan nyata dari pemerintah.
Tanpa data longitudinal misalnya naiknya pendapatan, akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan.
Baca Juga: Gegap Gempita Jakarta, Nikmati Liburan Malam Tahun Baru, Bundaran HI dan Monas Selalu Siap Berpesta
Bagi keluarga yang graduasi sulit memastikan bahwa graduasi benar-benar membawa keluarga ke taraf hidup layak dan berkelanjutan.
Keberhasilan 77 ribu keluarga PKH naik kelas pada 2025 dan target graduasi 300 ribu keluarga di 2026 menunjukkan bahwa pemerintah serius mendorong perubahan paradigma.
Dari bansos selamanya ke pemberdayaan dan kemandirian.
Namun bagi masyarakat terutama penerima PKH penting memahami bahwa graduasi bukan semata tentang kehilangan bantuan.
Melainkan kesempatan untuk masuk ke jalur kemandirian ekonomi.
Efektivitas program pemberdayaan akan menentukan apakah keluar dari bansos benar-benar membawa kehidupan lebih baik.***
