POJOKSATU.id - Wacana penghapusan skema PPPK Paruh Waktu kembali memicu kekhawatiran besar di kalangan honorer dan instansi pemerintah daerah.
Skema ini sebelumnya menjadi jalan tengah untuk mempekerjakan pegawai non-ASN secara legal tanpa menyerap anggaran setinggi formasi penuh.
Namun jika skema ini resmi dihapus, pertanyaannya menjadi sangat krusial: siapa yang paling terdampak?
Dampaknya ternyata tidak hanya pada tenaga honorer, tetapi juga pada stabilitas layanan publik.
Terutama pendidikan, kesehatan, dan pelayanan administratif di tingkat daerah.
Ribuan Honorer Menjadi Kelompok Paling Terdampak
Kelompok pertama yang paling terpukul adalah para tenaga honorer yang selama ini menggantungkan masa depan pada skema PPPK Paruh Waktu.
Mereka adalah guru, tenaga administrasi, operator sekolah, penyuluh, hingga tenaga teknis yang bekerja tidak penuh waktu.
Menurut laporan Telesik.id, banyak honorer yang selama ini berharap skema paruh waktu menjadi jalur legalisasi setelah puluhan tahun bekerja tanpa kejelasan status.
Penghapusan skema ini berpotensi menghilangkan kesempatan tersebut.
Jika PPPK Paruh Waktu dihapus, maka ribuan honorer dapat kehilangan peluang memperoleh penghasilan tetap.
Baca Juga: Guru Kaget! Punya Serdik Tidak Menjamin TPG Cair, Ini Syarat Wajib Permendikdasmen
“Honorer menjadi kelompok yang paling berisiko karena skema paruh waktu selama ini menjadi ruang aman bagi mereka untuk tetap bekerja,” dikutip dari telisik.id, 21 November 2025.
Sekolah Bisa Kehilangan Guru dan Tenaga Operasional
Dampak kedua yang cukup serius menyasar sektor pendidikan.
Banyak sekolah, terutama di daerah, memanfaatkan PPPK Paruh Waktu untuk mengisi kekurangan guru dan tenaga operasional.
Skema ini membantu menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar, termasuk fungsi administrasi seperti tata usaha, operator dapodik, hingga tenaga kebersihan.
Baca Juga: PPPK Paruh Waktu Bakal Dihapus? BKN Bongkar Aturan Baru Usai Revisi UU ASN yang Segera Berlaku
Jika skema ini dihapus, sekolah-sekolah tersebut bisa mengalami kekosongan tenaga.
Guru penuh waktu tidak akan mampu menutup seluruh kebutuhan jam mengajar, dan banyak sekolah berpotensi mengalami stagnasi administratif.
Lebih jauh, sekolah yang sudah lama mengandalkan tenaga honorer paruh waktu akan kesulitan menyesuaikan diri tanpa tambahan pegawai.
Baca Juga: Revisi UU ASN Mendesak, Pemerintah Pusat Usul Tarik JPT Pratama demi Hentikan Politisasi ASN Daerah
Puskesmas dan Layanan Publik Berisiko Alami Kelumpuhan Layanan
Kelompok berikutnya yang terdampak adalah sektor kesehatan dan layanan publik.
Banyak puskesmas, kantor desa, hingga instansi teknis mempekerjakan petugas paruh waktu untuk mendukung operasional harian.
Di banyak daerah terpencil, PPPK Paruh Waktu menjadi solusi untuk mengisi kekosongan tenaga kesehatan non-medis, petugas kebersihan, petugas administrasi, hingga operator data.
Baca Juga: HUT KORPRI ke-54! Pada 29 November, Bagaimana Sejarah, Makna, dan Harapan untuk ASN di Tahun 2025
Jika formasi ini dihapus, beban kerja ASN penuh waktu akan melonjak signifikan.
Puskesmas bisa kekurangan petugas yang menangani layanan dasar, sementara kantor desa dan kecamatan berpotensi kedodoran dalam melayani masyarakat.
Potensi Kekosongan Formasi di Daerah
Selain dampak langsung kepada tenaga honorer dan unit kerja, penghapusan PPPK Paruh Waktu juga bisa menciptakan kekosongan formasi yang sulit terisi.
Daerah dengan keterbatasan anggaran tidak selalu mampu membuka formasi PPPK penuh waktu, sehingga skema paruh waktu selama ini menjadi pilihan paling realistis.
Tanpa mekanisme ini, potensi terjadinya backlog tenaga di berbagai sektor menjadi semakin besar.
Jika dibiarkan, gangguan layanan publik bukan tidak mungkin terjadi.
Baca Juga: Rp 69 Miliar Digelontorkan! Begini Skema Gaji PPPK Paruh Waktu Ternate Tahun Depan
Kenapa Skema Ini Dianggap Penting oleh Daerah?
PPPK Paruh Waktu dianggap sebagai skema yang fleksibel, ringan anggaran, dan bisa menyesuaikan kebutuhan instansi.
Daerah bisa menambah tenaga sesuai kebutuhan tanpa mengikat APBD dalam jumlah besar.
Selain itu, skema paruh waktu juga memberi honorer akses ke status legal, pendapatan stabil, dan perlindungan kerja.
Baca Juga: Tol Medan Kualanamu Amblas! Ribuan Kendaraan Dialihkan, Struktur Jembatan Diduga Terancam
Jika skema ini dihapus, banyak daerah tidak punya alternatif selain kembali bergantung pada tenaga honorer tanpa kejelasan status.
Hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan arah kebijakan nasional.
Honorer dan Layanan Publik di Garis Terdepan
Jika PPPK Paruh Waktu resmi dihapus, pihak yang paling terdampak adalah:
Baca Juga: Prabowo Minta Guru Lebih Galak! Anak Jenderal Bermasalah pun Harus Dipecat
1. Honorer: Kehilangan kesempatan status dan pendapatan.
2. Sekolah: Berpotensi kekurangan guru & tenaga administrasi.
3. Puskesmas dan layanan publik: Risiko stagnasi layanan dan beban kerja pegawai tetap meningkat.
4. Daerah dengan keterbatasan anggaran: Kesulitan mengisi formasi mendesak.
Wacana ini bukan sekadar perubahan regulasi, tetapi berpotensi mengguncang fondasi layanan publik di banyak daerah.
Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak besar ini sebelum mengambil keputusan final.***
