POJOKSATU.id - Kabar buruk menerpa ratusan guru di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, di tengah euforia pencairan TPG Februari 2026.
Sebanyak 265 guru honorer dilaporkan terancam dirumahkan akibat persoalan administrasi dan regulasi pendataan Dapodik.
Data tersebut disampaikan dalam forum bersama DPR RI, yang menyoroti carut-marut pengelolaan guru honorer di daerah.
Terbentur Regulasi Surat Tugas
Permasalahan utama yang dialami ratusan guru honorer di Bekasi itu, terletak pada persyaratan masuk ke sistem Dapodik.
Baca Juga: Realisasi TPG THR 2025 Dimulai, Guru ASN dan Non ASN Lega
Guru honorer harus memiliki surat tugas atau surat perintah dari kepala dinas agar datanya dapat diinput secara resmi.
Namun dalam praktiknya, tidak semua kepala dinas berani mengeluarkan surat tersebut karena pertimbangan regulasi dan konsekuensi hukum.
Akibatnya, guru yang sudah lama mengabdi justru tidak tercatat secara administratif.
Dampak Serius bagi Honorer
Jika tidak masuk Dapodik, guru berisiko tidak mendapatkan hak-haknya, termasuk peluang pengangkatan, tunjangan, atau prioritas seleksi PPPK.
Baca Juga: PGRI Curhat ke DPR Soal Validasi TPG, Minta Sederhanakan Sistem Tunjangan Sertifikasi
Lebih jauh lagi, ancaman dirumahkan menjadi momok yang nyata.
Padahal, banyak dari mereka telah mengabdi bertahun-tahun.
DPR Janji Penyelesaian Humanis
Dalam forum tersebut, DPR menyatakan bahwa persoalan honorer akan diselesaikan secara manusiawi.
Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional terkait penataan tenaga non-ASN dan seleksi PPPK yang terus berjalan.
Namun penyelesaian ini membutuhkan sinkronisasi data dan keberanian regulatif di daerah.
Masalah Lama yang Belum Tuntas
Isu pendataan honorer sebenarnya sudah muncul sejak lama. Perbedaan kebijakan antar daerah sering menimbulkan ketimpangan.
Kasus Bekasi ini bisa menjadi cermin bahwa reformasi tata kelola guru masih perlu diperkuat.
Karena di balik angka 265, ada ratusan keluarga yang menggantungkan harapan pada profesi guru.***
