POJOKSATU.ID - Sebanyak lebih dari 261 ribu guru yang belum menerima tunjangan sertifikasi guru untuk Triwulan 1 (TW1) akhirnya akan mendapat pencairan pada bulan Juni 2025 ini.
Tak hanya itu, 1,34 juta guru lainnya juga akan menerima pencairan tunjangan sertifikasi guru Triwulan 2 di bulan yang sama.
Menjadikan Juni 2025 sebagai momen pencairan ganda tunjangan sertifikasi guru atau dua kali menerima TPG, khususnya bagi 261 ribu guru.
Baca Juga: Kabar Gembira 7 Juni 2025: Pencairan Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan II Sudah Dekat
Kepastian tersebut diperoleh berdasarkan pemaparan resmi dari pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam sebuah sesi konferensi pers yang digelar pekan lalu.
Dalam slide presentasi yang ditampilkan, disebutkan bahwa penyaluran tahap kedua untuk tunjangan profesi guru dilaksanakan pada Juni.
Itu setelah penyaluran TPG tahap pertama masih menyisakan ratusan ribu guru yang belum menerima haknya.
Baca Juga: Frustrasi Menanti Tunjangan Profesi Guru SKTP Terbit Berbulan Lalu, Tapi TPG Tak Kunjung Cair Karena
“Masih ada sekitar 261.180 guru yang belum menerima TPG TW1. Itu akan kami selesaikan bulan ini,” ujar salah satu pejabat Kemenkeu, usai dipersilakan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pemaparannya.
“Setelah itu, penyaluran TW2 akan dilakukan, dengan skema yang lebih cepat karena sistem penyaluran langsung ke rekening guru sudah berjalan,” lanjutnya.
Perubahan Skema Penyaluran
Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa sejak Maret 2025, sistem penyaluran tunjangan profesi guru mengalami perubahan signifikan.
Bila sebelumnya penyaluran dilakukan melalui rekening pemerintah daerah (APBD), kini dana dikirim langsung dari kas negara ke rekening pribadi guru.
“Mulai Maret 2025, penyaluran dilakukan langsung dari pusat ke rekening guru. Ini lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Banyak guru sudah menyampaikan testimoni positif atas perubahan ini,” ujar pejabat Kemenkeu lainnya dalam konferensi tersebut.
SKTP Dua Kali Setahun
Untuk diketahui, Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) guru diterbitkan dua kali dalam setahun: periode Januari–Juni dan Juli–Desember.
SKTP merupakan syarat mutlak pencairan tunjangan, dan sebagian guru yang tahun ini baru menerima SKTP pertama mengalami keterlambatan pencairan TW1 karena proses verifikasi.
Bagi guru yang baru menerima SKTP tahun ini, memang SKTP pertama biasanya meng-cover Januari hingga Juni. Jadi pencairan TW1 dan TW2 bisa berdekatan jika ada keterlambatan.
Baca Juga: BSU 2025 Langsung Cair Dua Bulan, Ini Cara Cek Penerima Jika Alami Kendala Pencairan
Dalam unggahan video Guru Abad 21, sang narator menyebut bahwa dari laporan guru di berbagai daerah, pencairan TW1 yang belum cair diperkirakan masuk antara Selasa hingga Jumat pekan kedua Juni 2025.
“Kalau benar masuk Selasa atau Rabu, artinya para guru bisa menerima dua pencairan dalam bulan yang sama."
"Ini tentu menjadi kabar baik di tengah banyaknya pertanyaan dari guru-guru yang menunggu pencairan sejak awal tahun,” kata narator di kanal YouTube Guru Abad 21.
Konfirmasi dari Daerah
Beberapa pemerintah daerah pun mulai memberikan sinyalemen bahwa proses pencairan TW1 sudah mulai berjalan.
Dari unggahan rekan-rekan guru di media sosial, ada yang menyebut bahwa pencairan untuk gelombang 6 TW1 sudah diproses, hanya tinggal menunggu masuk ke rekening masing-masing guru.
Baca Juga: Simak, Fasilitas dan Syarat Pendaftaran untuk Tinggal di Asrama Universitas Indonesia Tahun 2025
“Senin kemarin libur, kemungkinan pencairan masuk Selasa atau Rabu. Kalau tidak, pekan kedua Juni maksimal,” ujar seorang guru ASN dari Jawa Tengah dalam sebuah grup diskusi online.
Anggaran Jumbo untuk Tunjangan Guru
Dalam laporan resmi Kemenkeu, disebutkan bahwa total alokasi anggaran untuk tunjangan profesi guru (TPG) pada tahun 2025 mencapai Rp66,92 triliun, yang ditujukan untuk lebih dari 1,52 juta guru penerima tunjangan.
Penyaluran tahap pertama sudah disalurkan sebesar Rp14,75 triliun untuk 1,26 juta guru.
Sisa anggaran untuk tahap pertama masih ditujukan kepada 261 ribu guru yang hingga saat ini belum menerima, dan penyelesaiannya diprioritaskan di bulan Juni ini sebelum penyaluran TW2 dilakukan.
“Dengan data rekening guru yang sudah kami miliki, proses penyaluran akan jauh lebih cepat mulai TW2 dan seterusnya. Transparansi dan kecepatan adalah prioritas kami,” ujar perwakilan dari Kemenkeu.
Sistem penyaluran langsung dari pusat ke rekening guru ini dinilai meningkatkan kepercayaan dan kesejahteraan guru.
Banyak guru yang mengungkapkan rasa syukur karena tunjangan masuk tepat waktu dan tidak mengalami potongan.
Baca Juga: Pendaftaran SPMB 2025 Dibuka 10 Juni, Disdik Kota Bandung Menjadwalkan Tes Standar Awal Juli
“Alhamdulillah, sekarang lebih cepat dan langsung masuk rekening. Tidak perlu menunggu proses panjang dari pemda seperti dulu. Semoga sistem ini terus dipertahankan,” ujar Rini, seorang guru SMP di Sumatera Barat.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga menyampaikan bahwa perubahan skema ini diharapkan dapat memberikan ketenangan bagi guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesinya.
“Kami ingin memastikan para guru bisa bekerja dengan tenang, karena tunjangannya sudah terjamin: tepat waktu, tepat jumlah, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap pejabat dari Kemenkeu.
Revitalisasi Pendidikan Lainnya
Selain tunjangan profesi, pemerintah juga tengah menggulirkan berbagai program prioritas di sektor pendidikan.
Baca Juga: Jokowi Pilih Gabung PSI Ketimbang PPP, Waketum: Sejak Awal PSI adalah Rumah Pak Jokowi
Termasuk pembangunan empat SMA unggulan Garuda dengan anggaran Rp2 triliun, serta revitalisasi 2.120 madrasah melalui Kementerian PUPR dengan anggaran Rp2,5 triliun.
Kementerian juga melaporkan renovasi awal untuk 65 sekolah rakyat dengan anggaran Rp396 miliar, yang ditargetkan mulai menerima siswa pada tahun ajaran baru.
Di tahun 2025–2026, proyek renovasi sekolah ini akan terus diperluas ke 85 lokasi tambahan.
Jadi, bulan Juni 2025 ini menjadi momentum penting bagi para guru di Indonesia, dengan pencairan ganda tunjangan sertifikasi yang telah lama dinantikan.
Pemerintah pusat memastikan bahwa skema baru penyaluran langsung memberikan solusi atas masalah keterlambatan dan ketidakpastian yang selama ini kerap terjadi.
Para guru diimbau untuk tetap memantau informasi resmi dari Kementerian Pendidikan, Kemenkeu, serta dinas pendidikan daerah agar mendapatkan kabar valid dan tidak terjebak pada informasi palsu atau hoaks.***
