POJOKSATU.id, SEBANYAK 20 Aparatur Sipil Negara (ASN) diberhentikan setelah melakukan berbagai pelanggaran disiplin dan etika. Ini merupakan hasil sidang administrasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kepala BKN yang juga Wakil Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN), Prof Zudan memimpin sidang banding administrasi tersebut di Kantor Pusat BKN Jakarta, Rabu, di Rabu, 26 Februari 2025.

Dilansir dari laman resmi BKN, Kamis, 27 Februari 2025, Prof Zudan memutuskan 20 kasus pelanggaran atas hukuman disiplin diperkuat dengan keputusan pemberhentian.

Baca Juga: Minta Maaf Lagi, Codeblu Akui Salah Menyebarkan Info Palsu soal Kue Nastar Clairmont Berjamur di Panti Asuhan

“Hasil sidang memutuskan sebanyak 20 dari 22 ASN yang mengajukan banding atas hukuman disiplin memperoleh keputusan pemberhentian. Sementara itu, dua keputusan lainnya diperingan berdasarkan hasil kajian sidang,” ungkapnya.

Diungkapkan, 22 ASN yang mengajukan banding atas hukuman disiplin ini terdiri dari 16 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Jenis kasus-kasus yang menjadi bahan banding melibatkan berbagai bentuk pelanggaran disiplin dan etika. Di antaranya; seperti tindak pidana manipulasi suara pemilu, pelanggaran integritas, penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan wewenang, ketidakhadiran kerja tanpa keterangan, tindak pidana korupsi, hingga tindakan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Baca Juga: Usai Video Syurnya Viral, Salsa Unggah Permintaan Maaf dan Mundur dari Guru Bantu di SD Jember, Akui Kebodohannya hingga Ditipu Cowok di Medsos

Selain itu, hukuman yang menjadi subjek dalam banding kali ini meliputi berbagai jenis pemberhentian, seperti Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH), Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS), hingga Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Sebelumnya, sanksi ini telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi.

Sebelum ini, ada 28 kasus yang sempat dibahas dalam pra-sidang lalu tetapi enam di antaranya tidak dapat dilanjutkan ke dalam tahap banding administratif karena kurangnya kelengkapan bahan pengajuan banding.

Prof Zudan menegaskan, dalam mengambil keputusan, BPASN berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga: Kapolres Metro Jaktim : Sebelum Tewas dan di Cor, Korban dan Pelaku Sempat Adu Gelut

Sebagai informasi, dasar hukum yang digunakan dalam sidang banding administratif mencakup UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP Nomor 11 Tahun 2017 juncto PP Nomor 17 Tahun 2020 mengenai Manajemen PNS, serta PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Selain itu, BPASN juga menjalankan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 PP Nomor 79 Tahun 2021, yang memungkinkan BPASN untuk memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, atau bahkan membatalkan keputusan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh PPK. ***