POJOKSATU.id - Pemerintah mulai merealisasikan program pembangunan 100 Sekolah Nasional Terintegrasi sebagai bagian dari pengembangan sekolah unggul yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengungkapkan, sekolah tersebut dirancang tanpa sistem berasrama dan akan mulai dibangun pada tahun ini.
Pernyataan itu disampaikan Abdul Mu'ti usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.
"Kemudian yang kedua, kami tadi menyampaikan kepada Bapak Presiden sesuai arahan beliau untuk penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi. Yang ini merupakan sekolah unggul yang tidak berasrama, yang tahun ini direncanakan kita akan bangun 100 Sekolah Nasional Terintegrasi," kata Mu'ti.
Baca Juga: Diadang ke Bundaran HI, Seribuan Mahasiswa Berusaha Jebol Barikade Aparat Pakai Dorongan Mobil
Abdul Mu'ti menjelaskan, pemerintah telah menerima berbagai usulan sekolah dari sejumlah daerah.
Dari seluruh usulan yang masuk, sebanyak 36 lokasi telah melalui proses seleksi awal.
Menurutnya, pelaksanaan program akan dimulai secara bertahap. Beberapa sekolah akan memanfaatkan fasilitas yang sudah dimiliki pemerintah, sementara lainnya akan dibangun dari awal.
"Dan sudah ada usulan-usulan sekolah yang masuk dari 36 yang sudah kami seleksi, dan tahun ini nanti akan kami mulai, insyaallah lima itu kami buka di balai-balai yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," tuturnya.
"Kemudian ada satu yang di IKN, dan kemudian sembilan yang nanti kita bangun baru di daerah yang sudah diseleksi. Pak Mensesneg nanti bisa menyampaikan terkait dengan proses seleksi itu," ujarnya.
Baca Juga: PP IKA UNJ dan Gubernur DKI Jakarta Sepakati Kerja Sama Strategis Tangani Isu Perkotaan
Keberadaan Sekolah Nasional Terintegrasi diharapkan dapat memperluas akses pendidikan berkualitas di berbagai wilayah Indonesia sekaligus memperkuat pemerataan mutu pendidikan.
Tunjangan Guru Ditransfer Langsung ke Rekening
Dalam kesempatan yang sama, Abdul Mu'ti juga kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru melalui kenaikan tunjangan bagi guru ASN maupun non-ASN.
Ia menyebutkan bahwa tunjangan guru non-ASN telah dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta.
Sementara untuk guru ASN, besaran tunjangan diberikan setara dengan g aji pokok.
"Kemudian untuk kesejahteraan guru, kami ingin tegaskan sekali lagi bahwa sesuai komitmen Bapak Presiden, tunjangan guru sekali lagi sudah dinaikkan dari yang guru non-ASN tunjangannya dinaikkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta, dan kemudian guru ASN tunjangannya sebesar gaji pokok," ucapnya.
Baca Juga: Pilih Longmarch, Aksi Demo BEM UI 12 Juni 2026 Dijegal TNI Polri Menuju Bundaran HI
Mu'ti menambahkan, pemerintah juga menghadirkan mekanisme baru dalam penyaluran tunjangan dan gaji guru.
Dana tersebut kini ditransfer langsung ke rekening guru setiap bulan.
"Yang berbeda juga sebagai terobosan adalah tunjangan dan gaji itu ditransfer langsung ke rekening guru setiap bulan," sebutnya.
"Nah ini yang membedakan dengan kebijakan sebelumnya dan ini menunjukkan komitmen Bapak Presiden untuk bagaimana proses birokrasi yang tidak birokratis dan agar guru dapat mendapatkan manfaat langsung dari transfer tunjangan yang ke rekening guru setiap bulan," pungkas dia.
Program pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi dan peningkatan kesejahteraan guru menjadi dua langkah yang berjalan beriringan.
Baca Juga: Pilih Longmarch, Aksi Demo BEM UI 12 Juni 2026 Dijegal TNI Polri Menuju Bundaran HI
Di satu sisi pemerintah menyiapkan fasilitas pendidikan unggulan, sementara di sisi lain kualitas layanan pendidikan juga didorong melalui peningkatan kesejahteraan para tenaga pendidik. ***
