10 Penyebab Kontrak PPPK Bisa Diputus Sebelum 5 Tahun, BKN 'Termasuk jika Instansi tak Mampu Bayar Gaji'

POJOKSATU.id - Banyak PPPK beranggapan bahwa masa kontrak lima tahun yang tercantum dalam perjanjian kerja merupakan jaminan mutlak.

Padahal, berdasarkan regulasi manajemen PPPK serta penjelasan resmi BKN dan KemenPAN-RB, ada sejumlah kondisi yang dapat membuat kontrak PPPK diputus lebih cepat.

Atau bahkan tidak diperpanjang meski belum mencapai lima tahun.

Isu ini kembali menjadi sorotan setelah BKN menegaskan bahwa perpanjangan kontrak tetap bergantung pada kinerja, disiplin, kesesuaian formasi, hingga kemampuan keuangan instansi.

Bahkan dalam situasi tertentu, instansi dapat memutus atau tidak memperpanjang kontrak jika terjadi tekanan anggaran.

Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa kemampuan instansi daerah untuk membiayai PPPK menjadi salah satu faktor penentu keberlanjutan kontrak.

“Kalau instansinya kesulitan bayar gaji, apa boleh buat instansi bisa tidak memperpanjang kontrak kerja PPPK,” ujar Zudan, dikutip dari emiten news, 27 Oktober 2025.

Berikut 10 penyebab utama kontrak kerja PPPK dapat diputus sebelum lima tahun, berdasarkan regulasi manajemen PPPK dan pernyataan resmi otoritas terkait.

1. Kinerja Tidak Mencapai Target Evaluasi

PPPK wajib memenuhi indikator kinerja tahunan.

Evaluasi dilakukan secara berkala oleh atasan langsung.

Jika hasilnya buruk atau tidak memenuhi standar minimum, kontrak dapat dihentikan atau tidak diperpanjang.

2. Pelanggaran Disiplin Sedang hingga Berat

Pelanggaran seperti ketidakhadiran tanpa izin, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan yang merugikan instansi dapat menjadi dasar pemutusan kontrak lebih awal.

3. Terlibat Tindak Pidana

Jika PPPK terjerat kasus pidana seperti korupsi, narkotika, penipuan, kekerasan, atau kejahatan lainnya, kontrak dapat diputus tanpa menunggu masa kontrak berakhir.

4. Ketidakmampuan Jasmani atau Rohani

PPPK yang dinilai tidak mampu lagi menjalankan tugas karena alasan kesehatan atau kondisi fisik tertentu dapat diberhentikan setelah melalui pemeriksaan medis resmi.

5. Data atau Dokumen Palsu saat Seleksi

Jika saat verifikasi ditemukan bahwa PPPK memberikan keterangan palsu, memanipulasi data, atau menggunakan dokumen yang tidak sah, kontrak dapat dibatalkan walaupun sudah bekerja.

6. Mengundurkan Diri Atas Permintaan Sendiri

PPPK memiliki hak untuk mengajukan pemutusan hubungan kerja sebelum masa kontrak berakhir.

Namun tetap harus mengikuti mekanisme resmi di instansi masing-masing.

7. Perubahan Kebijakan Instansi atau Kebutuhan Formasi

Instansi dapat melakukan restrukturisasi atau pengurangan jabatan jika sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Jika jabatan dihapus, kontrak PPPK berpotensi tidak diperpanjang.

8. SPMT Tidak Diterbitkan

Tanpa penerbitan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), PPPK tidak memiliki dasar legal untuk menerima gaji dan hak kepegawaian lainnya.

Jika SPMT gagal diterbitkan, kontrak bisa dibatalkan.

9. Tidak Lulus Masa Uji atau Pelatihan Dasar

Pada beberapa instansi, PPPK diwajibkan mengikuti diklat dan orientasi.

Ketidaklulusan pada tahapan ini dapat menjadi alasan pemberhentian.

10. Instansi Tidak Mampu Membayar Gaji

Penyebab ini menjadi sorotan setelah BKN menegaskan bahwa faktor keuangan daerah dapat menentukan kelanjutan kontrak.

Bila instansi mengalami tekanan fiskal atau tidak sanggup membiayai gaji PPPK, kontrak dapat tidak diperpanjang meski kinerja baik.

Apa yang Harus Dilakukan PPPK agar Kontrak Aman Hingga 5 Tahun?

1. Menjaga kinerja dan memenuhi seluruh target kerja.

2. Mematuhi disiplin dan kode etik ASN.

3. Memastikan dokumen dan administrasi valid.

4. Memantau kebijakan instansi serta kondisi fiskal daerah.

5. Aktif mengisi SKP dan laporan kerja sesuai sistem.

Dengan memahami poin-poin di atas, PPPK dapat mengantisipasi potensi pemberhentian dini.

Serta menjaga profesionalitas selama masa kontrak berlangsung.***