POJOKSATU.ID - Teman-teman kabar terbaru nih soal nasib ribuan PPPK di Kabupaten Belitung Timur kini jadi perhatian serius.
Oiya guys, pemerintah daerah setempat bergerak cepat memperjuangkan masa depan mereka di tengah aturan ketat soal belanja pegawai.
Eh sedihnya, ada sebanyak 1.968 PPPK berpotensi terdampak kebijakan pembatasan belanja pegawai yang ditetapkan pemerintah pusat.
Terancam Aturan Belanja Pegawai
Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten, mengungkapkan kondisi ini bukan hal sepele.
Baca Juga: Pemkab Temanggung Siapkan 289 PPPK untuk Koperasi Merah Putih, Ini Tugasnya
Pasalnya nih, sebagian besar PPPK ini yakni tenaga penting di sektor pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan administrasi.
Namun di sisi lain, daerah harus mematuhi aturan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah HKPD.
Lalu ya, yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD.
Saat ini, belanja pegawai di Belitung Timur sudah mencapai lebih dari 42 persen.
Baca Juga: Nasib Guru TK Swasta Memprihatinkan, Mengajar Puluhan Tahun Tapi Tak Diangkat Jadi PPPK
Dikutip Tribun News pada 6 April 2026, Kamarudin Muten berkata demikian.
“Ini jadi dilema. Kita butuh tenaga mereka, tapi juga harus patuh aturan,” ujarnya.
Kontrak Segera Berakhir
Kemudian ya, masalah makin kompleks karena sebagian besar PPPK dijadwalkan akan habis masa kontraknya pada Juli 2026.
Artinya nih, jika tidak ada solusi, ribuan tenaga tersebut bisa kehilangan pekerjaan dalam waktu dekat.
Kamarudin tegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam menghadapi kondisi ini.
Baca Juga: UU ASN 2023 Disorot, Forum PPPK Se-Indonesia Kompak Dukung Gugatan ke MK Dinilai Merugikan
“Nasib mereka harus diperjuangkan,” tegasnya.
Pemkab Siapkan Langkah ke Pusat
Eh menariknya, sebagai langkah konkret, Pemkab Belitung Timur berencana membawa persoalan ini langsung ke Kementerian PAN-RB loh guys.
Hmm iya, sejumlah skema solusi juga sudah disiapkan untuk didiskusikan bersama pemerintah pusat loh.
Baca Juga: Gertakan Donald Trump Sebabkan Harga Minyak Dunia Terus Naik, Kini Brent 110,34 Dolar AS per Barel
Ah harapannya, ada kebijakan yang lebih fleksibel agar daerah tetap bisa mempertahankan tenaga PPPK tanpa melanggar aturan fiskal.
Dampak Sosial Jadi Pertimbangan
Bukan cuma itu, Kamarudin juga ingatkan bahwa pengurangan PPPK secara besar-besaran bisa berdampak sosial luas.
Lalu, bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga menyangkut kehidupan ribuan keluarga yang bergantung pada penghasilan tersebut.
Intinya nih, dia berharap pemerintah pusat bisa memberikan ruang penyesuaian kebijakan yang lebih adil.
Dengan gitu, Pemkab Belitung Timur tengah berjuang mempertahankan 1.968 PPPK di tengah tekanan aturan belanja pegawai.
Nah solusi dari pemerintah pusat jadi kunci agar pelayanan publik tetap berjalan tanpa mengorbankan tenaga kerja.***
