POJOKSATU.id, Bandung — Gubernur Dedi Mulyadi menilai kebijakan work from home (WFH) yang diterapkan setiap Kamis di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berjalan efektif dan tidak mengganggu kinerja birokrasi.
Menurut Dedi, ukuran keberhasilan aparatur sipil negara tidak semata ditentukan oleh kehadiran fisik di kantor, melainkan dari capaian kerja dan hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat.
“WFH sudah lama kita jalankan dan terbukti efektif. Ukurannya sederhana, lihat hasil pembangunan berhasil atau tidak. Selama ini administrasi berjalan baik, bahkan realisasi belanja anggaran justru melampaui target,” ujar Dedi usai menghadiri silaturahmi bersama pegawai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan kepala daerah se-Jawa Barat di Gedung Sate, Senin (30/3/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ajang konsolidasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat sinergi pembangunan di berbagai wilayah Jawa Barat.
Dalam kesempatan itu, Dedi juga menyoroti pentingnya pembenahan struktur birokrasi agar lebih efektif, terutama dengan memperkuat tenaga teknis yang terlibat langsung dalam pelayanan publik.
Ia menilai komposisi birokrasi saat ini masih terlalu didominasi jabatan struktural dibanding tenaga pelaksana.
“Persoalan kita, jabatan struktural masih terlalu banyak. Fungsi yang memberi perintah lebih besar dibanding yang benar-benar mengerjakan,” katanya.
Karena itu, pemerintah daerah ke depan akan mendorong penambahan sumber daya manusia pada sektor pelayanan teknis agar kinerja birokrasi lebih responsif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Di hadapan para pegawai, Dedi juga menyampaikan permohonan maaf sekaligus memaparkan sejumlah agenda strategis yang sedang dijalankan pemerintah daerah, mulai dari penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) hingga proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
