POJOKSATU.ID – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Silaturahmi Nasional Ulama Ka’bah, Senin (8/9/2025).
Forum ini menjadi ajang evaluasi internal, khususnya pasca kegagalan PPP melenggang ke Senayan pada Pemilu 2024.
Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Muhammad Romahurmuziy, menegaskan para ulama meminta pertanggungjawaban Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, atas keterpurukan partai.
Salah satu desakan yang muncul ialah agar Mardiono tidak kembali maju dalam Muktamar X PPP yang dijadwalkan pada 27–29 September 2025 mendatang.
Baca Juga: Dua Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Indramayu Ditangkap Usai Kabur ke Jateng-Jatim
“Intinya kami meminta pertanggungjawaban. Salah satunya dengan berbesar hati untuk tidak mencalonkan diri lagi di muktamar,” ujar Romahurmuziy.
Ia mengungkapkan, selama kepemimpinan Mardiono, aspirasi ulama kerap diabaikan. Bahkan, empat surat resmi dari pimpinan majelis tidak pernah mendapat tanggapan.
Padahal, PPP sejak berdiri dikenal sebagai partai ulama yang seharusnya mendengar suara kiai.
Romahurmuziy juga menilai kepemimpinan PPP saat ini mengabaikan putusan Mahkamah Partai, padahal keputusan tersebut bersifat final dan mengikat sesuai UU Partai Politik 2011.
Sebagai solusi, forum ulama merekomendasikan pembentukan Majlis Ahlul Wal Aqdi sebagai lembaga tertinggi PPP, menggantikan dominasi ketua umum.
Majlis ini direncanakan beranggotakan 17 orang yang mewakili ulama dan senior partai, serta diberi kewenangan strategis, mulai dari penentuan capres-cawapres, pengisian jabatan penting, hingga evaluasi kinerja ketua umum.
“Dengan rekomendasi ini, muktamar cukup memilih Majlis Ahlul Wal Aqdi. Selanjutnya, majlis tersebut yang akan menentukan dan mengevaluasi ketua umum PPP ke depan,” pungkas Romahurmuziy.***
