POJOKSATU.id, Kota Bandung – Tingkat kepuasan masyarakat Jawa Barat terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam hampir satu tahun masa jabatannya tercatat sangat tinggi.
Hal itu terungkap dalam survei yang digelar Indikator Politik Indonesia pada 30 Januari hingga 8 Februari 2026.
Pendiri dan Peneliti Indikator, Burhanuddin Muhtadi, menyebut tingkat kepuasan terhadap Dedi Mulyadi—yang akrab disapa KDM—mencapai 95,5 persen.
Angka ini relatif stabil bahkan cenderung meningkat dibanding temuan pada Mei tahun lalu.
Survei tersebut melibatkan 800 responden yang tersebar di desa-desa pada 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.
“Ini menandakan bahwa gebrakan-gebrakan di awal masa jabatan Dedi Mulyadi pascapelantikan tidak hanya mendapat antusias yang sangat tinggi dari warga Jawa Barat, tapi evaluasi atas pelaksanaannya juga mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi selama hampir satu tahun masa jabatannya,” ujarnya di El Hotel Bandung, Senin (16/2/2026).
Menurut Burhanuddin, hanya sebagian kecil kelompok warga yang tingkat kepuasannya di bawah 90 persen.
Namun, di tiap segmen demografi dan wilayah, angkanya tetap berada di atas 80 persen.
Sejumlah program dinilai memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Salah satunya penghapusan denda dan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang disebut memberi insentif bagi sekitar sepertiga warga Jawa Barat, sekaligus menambah 1,4 juta wajib pajak baru.
Keberhasilan itu juga ditopang sosialisasi masif, termasuk penjelasan mengenai peruntukan pajak kendaraan sebagai bentuk transparansi.
Kondisi ini dinilai mendorong tingginya kepercayaan dan dukungan publik.
Program lain yang mendapat respons positif antara lain larangan sekolah menggelar study tour, penerapan jam malam bagi siswa, hingga kebijakan mengirim siswa bermasalah ke barak militer.
Di sektor infrastruktur, pembangunan dan perbaikan ratusan kilometer jalan, penyediaan penerangan jalan umum, serta pemasangan listrik gratis juga diapresiasi.
Program lingkungan seperti normalisasi sungai dan penutupan tambang ilegal turut dinilai memuaskan.
Realokasi Anggaran dan Kinerja Ekonomi
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak signifikan pada kapasitas fiskal daerah, Dedi Mulyadi dinilai mampu melakukan realokasi anggaran secara efektif.
Belanja yang kurang prioritas dialihkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Jawa Barat juga dinobatkan sebagai provinsi terbaik dalam penerapan Standar Pelayanan Minimum tahun 2025.
“Menurut catatan BPS, dalam situasi yang sangat tertekan akibat dampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat tersebut, Jawa Barat menunjukkan performa perekonomian yang lebih baik dibanding rata-rata nasional di tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,8 diatas nasional,” jelasnya.
Burhanuddin menambahkan, persepsi warga Jawa Barat terhadap kondisi ekonomi daerah cenderung lebih positif dibanding persepsi masyarakat secara nasional.
Menanggapi hasil survei tersebut, Pengamat Politik Universitas Padjadjaran, Firman Manan, menilai tingginya kepuasan publik tak lepas dari manfaat kebijakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama pada sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta peningkatan pendapatan daerah.
Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Djayadi Hanan, mendorong agar gubernur dan wakil gubernur menjaga konsistensi kinerja agar tingkat kepuasan publik tetap terjaga.
