POJOKSATU.id - Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki meminta maaf kepada warga Muhammadiyah terkait polemik larangan penggunaan Lapangan Merdeka Kota Sukabumi.

Permintaan maaf itu disampaikan Ayep ketika menghadiri pelaksanaan Salat Idulfitri 1447 Hijriah warga Muhammadiyah di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi pada Jumat, 20 Maret 2026.

Kehadiran Ayep Zaki didampingi Wakil Wali Kota Bobby Maulana bersama sejumlah pejabat daerah dan tokoh agama dalam suasana yang berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan.

Turut hadir Sekretaris Daerah Andang Tjahjandi, Ketua MUI KH Ahmad Nawawi, Wakil Ketua DPRD Rojab Asy’ari, anggota DPRD Bambang Herawanto, serta Ketua FKUB Ade Munhiar.

Baca Juga: Bupati Sukabumi Ajak Tinggalkan Sifat Negatif Perusak Hubungan Sosial

Usai pelaksanaan salat, kegiatan dilanjutkan dengan halalbihalal bersama jamaah Muhammadiyah sebagai bentuk mempererat silaturahmi antarwarga.

Momentum tersebut menjadi sorotan publik setelah sebelumnya muncul polemik terkait penggunaan Lapang Merdeka untuk Salat Idulfitri Muhammadiyah.

Dalam kesempatan itu, Ayep Zaki menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada warga Muhammadiyah atas situasi yang sempat terjadi.

“Secara pribadi, perbedaan ini tidak mengurangi rasa toleransi saya, karena itu saya datang langsung untuk menyapa,” ujar Ayep.

Ia menegaskan kehadirannya merupakan bentuk penghormatan sekaligus upaya menjaga hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat.

Baca Juga: Bupati Sukabumi Paparkan Capaian Pembangunan Daerah di Momen Idulfitri 1447 Hijriah

Ayep juga memastikan bahwa pemerintah tetap memberikan ruang bagi seluruh umat beragama dalam menjalankan ibadah masing-masing.

Menurutnya, tidak ada kebijakan yang mengarah pada sikap intoleransi dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah.

Ia menjelaskan bahwa keputusan terkait Lapang Merdeka diambil berdasarkan aturan yang berlaku serta mengacu pada kebijakan pemerintah pusat.

Penjelasan Kebijakan dan Dasar Keputusan

Ayep mengakui bahwa dirinya pernah menyampaikan rencana membuka Lapang Merdeka saat masa kampanye Pilkada, namun dalam kapasitas pribadi.

Ia menegaskan bahwa setelah menjabat sebagai kepala daerah, seluruh kebijakan harus mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Setelah dilantik, saya terikat aturan, sehingga keputusan pribadi tidak bisa menjadi keputusan konstitusional,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah daerah wajib mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat dalam berbagai aspek kebijakan.

Baca Juga: Bawa Skema Pemulihan Ekonomi, Prabowo Tinjau Aceh Saat Lebaran

Termasuk dalam penetapan waktu Idulfitri yang ditentukan oleh Kementerian Agama sebagai acuan nasional.

“Karena kita mengacu pada keputusan Menteri Agama, maka pelaksanaan di Lapang Merdeka harus menyesuaikan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi kegiatan keagamaan masyarakat.

Sebaliknya, kebijakan itu bertujuan menjaga keteraturan penggunaan fasilitas publik sesuai aturan yang berlaku.

Ayep juga menekankan pentingnya menyikapi perbedaan dengan bijak dan tidak memperkeruh suasana di tengah masyarakat.

Baca Juga: Lapangan Merdeka Dipadati Warga, Salat Id Medan Berlangsung Khidmat

Upaya Perbaikan Komunikasi dan Toleransi

Menurut Ayep, polemik yang terjadi tidak terlepas dari adanya miskomunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Ia menyebut komunikasi yang kurang optimal dapat memicu kesalahpahaman dalam memahami kebijakan yang diambil pemerintah.

Untuk itu, Pemerintah Kota Sukabumi berencana memperbaiki pola komunikasi dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

“Kita akan kumpulkan ormas Islam, tokoh agama, dan pesantren agar ke depan ada solusi bersama,” tegasnya.

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan kesepahaman dalam menghadapi perbedaan penentuan hari besar keagamaan.

Ayep juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan tidak memperbesar perbedaan yang ada.

Ia menilai semangat Idulfitri seharusnya menjadi momentum untuk saling memaafkan dan memperkuat persaudaraan.

Kehadiran pemerintah dalam Salat Idulfitri Muhammadiyah dinilai sebagai simbol komitmen menjaga harmoni sosial.

Suasana halalbihalal berlangsung hangat dengan interaksi langsung antara pemerintah dan jamaah Muhammadiyah.

Ayep berharap komunikasi yang lebih terbuka dapat mencegah polemik serupa terjadi di masa mendatang.***