POJOKSATU.id, POLMAN -- Anggota DPR-RI sekaligus adik calon bupati Polman Dirga Singkarru, Ratih Singkarru, menyinggung pelaksanaan Pilbup Polewali Mandar (Polman) yang akan berlangsung pada 27 November mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Ratih menyampaikan curhatnya dan membantah tuduhan politisasi beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) yang tengah dikemukakan banyak pihak.

“Menjelang Pilkada Polewali Mandar sudah banyak berita miring. Di kesempatan ini, saya ingin menjelaskan bahwa berita itu tidak benar. Ada yang bilang katanya Bu Ratih korupsi, katanya Bu Ratih ambil itu uang beasiswa. Karena ini sudah ingin menjelang bulan November, banyak berita-berita yang tidak enak berkeliling membodohkan masyarakat,” ujar Ratih Singkarru, Selasa (15/10/2024).

Baca Juga: Ajudan Presiden Prabowo Kolonel dan Kombes, Tak Lagi Mayor Teddy, Polri Juga Setor Nama

Imbas ramainya tudingan dan kritikan atas politisasi beasiswa PIP yang dilakukannya, Ratih Singkarru merasa tudingan tersebut sudah sangat menganggu. Ratih pun meminta masyarakat untuk memilah-milah informasi yang beredar mengenai dirinya.

“Jadi saya rasa, bapak ibu sudah tahu mana berita yang harus dipilah dan mana tidak,” jelas dia.

Sementara itu, Ketua Koalisi Masyarakat Lawan Politisasi PIP-KIP (KOMA Lawan PIP-KIP), Agus Salam membantah ucapan Ratih tersebut.

Menurut Agus, Ratih Singkarru hanya bersandiwara saat mengatakan tidak mempolitisasi beasiswa PIP. Sebab, faktanya selama ini justru menunjukkan Ratih memang menggunakan beasiswa PIP untuk kepentingan elektoralnya.

Termasuk, kata Agus, politisasi beasiswa PIP untuk kepentingan pilkada Polman yang sedang diikuti kakaknya Ratih, Dirga Singkarru.

Baca Juga: Pasangan BERES Janjikan Bantuan Operasional Guru Agama

“Tuduhan politisasi beasiswa PIP ini bukan tanpa alasan. Semua orang di Polman paham bahwa Ratih Singkarru menggunakan beasiswa PIP agar dirinya terpilih kembali. Lewat pendataan yang massif, masyarakat Polman dijanjikan diberikan beasiswa PIP jika memilih dirinya sebagai Anggota DPR,” tutur dia.

Apalagi, menurut Agus, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Polman dengan sejumlah LSM kemarin, terkuak fakta bahwa pendaftaran dan pendataan beasiswa PIP seringkali dilakukan di posko Ratih.

Akibatnya, banyak calon penerima beasiswa PIP yang layak, gagal mendapatkan beasiswa tersebut. Kesalahan prosedur tersebut, ungkap Agus, akhirnya harus diakhiri dengan tindakan pelarangan pendaftaran beasiswa PIP-KIP di posko Ratih.

“Jangan bersandiwara. Semua orang di Polman tahu kalau proses pendataan dan pendaftaran Beasiswa PIP dilakukan di posko pemenangan Ratih. Banyak saksi dan bukti yang tahu soal penyimpangan prosedur tersebut. Saya menghimbau publik untuk terus mengawasi politisasi beasiswa PIP ini,” ucapnya.

Agus pun menyebut Ratih harus bertanggungjawab atas banyaknya penerima beasiswa PIP yang tak bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Pasalnya, jika tidak ada politisasi beasiswa PIP maka ribuan siswa seharusnya bisa mendapatkan beasiswa tersebut dan mampu meneruskan ke jenjang pendidikan berikutnya.

“Ratih Singkarru adalah orang yang paling bertanggungjawab ketika terjadi politisasi beasiswa PIP sehingga banyak siswa tidak mendapatkan beasiswa tersebut," jelasnya.

" Politisasi beasiswa PIP membuat beasiswa ini menjadi tidak tepat sasaran. Beasiswa PIP kok malah diberikan kepada ASN dan pejabat pemerintahan di Polman,” tegasnya.***