POJOKSATU.ID - Dalam upaya merebut kemenangan pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Jawa Barat, DPD PDI Perjuangan Jabar mengelar Rakerda IV dan V yang berlangsung di Cirebon.
Ketua DPP PDI Perjuangan Sukur Nababan mengatakan rapat kerja daerah menindaklanjuti hasil Rapat kerja nasional, tentu di rapat kerja daerah ini ada dua isu yang sangat penting.
"Pertama menindaklanjuti hasil rapa kerja nasional dan ke dua konsolidasi membangun strategi kekompakan soledaritas bagaimana seluruh kader bahu membahu untuk memenangkan Pilkada di 2024 di seluruh kabupaten kota di Jabar," ucapnya Rabu (26/6)
Sukur menambahkan untuk Pilkada Jabar, tentu masih sangat berproses, dan terus membangun komuniskasi politik dengan partai lain.
"Kami masih melakukan komunikasi politik dengan partai-partai lain. Intinya, bagaimana Jabar ini, kita bisa menangkan karena ini Provinsi yang sangat penting sekali," ungkapnya.
Menurut Sukur terkait Pilkada Jabar, PDI Perjuangan, sampai saat ini masih nama Ketua DPD Jabar Ono Surono. Tetapi ini, masih berkembang membangun komunikasi dengan partai lain.
"PDI Perjuangan Jabar sudah mengeluarkan 18 surat tugas kabupaten kota sudah kami keluarkan. Mudah-mudahan untuk daerah lain minggu ini sudah selesai," tuturnya
Salah satunya, kata Sukur surat tugas yang di keluarkan untuk Indramayu diberikan keoada Nina Agustina dan Kabupaten Cirebon, Imron.
Baca Juga: Langsung dari Plt Kepala BKN soal Pengalihan Status Honorer jadi PPPK dalam RPP Manajemen ASN
"Surat tugas di keluarkan lebih dini kami keluarkan biasanyanya kami belakangan, tetapi di situasi sekarang sudah tidak bisa lagi. Kami dari sekarang ini sudah membangun konsolidasi internal kami harus kompak, solidaritas itu sangat penting," ujarnya
Ketua DPD PDI Perjuangan Janar Ono Surono menjelaskan PDI Perjuangan untuk memenangkan Pilkada Jabar, harus membangun pondasi yang kuat, dengan menjalin komunikasi politik.
"Selama ini kami terus menjalin komunikasi dengan partai lain, semua masih kami lakukan dan semua masih sangat cair. Apalagi isu RK balik lagi ke Jabar. Tapi intinya seijin partai di arahkan kader partai harus menjadi nomer 1 atau pun nomer 2, sehingga kita fliksibel, bisa berkontestasi di Pilkada, tidak bisa PDIP mengusung sendiri dan kita masih membuka koalisi," ujarnya.
