POJOKSATU.ID - Program ketahanan pangan dan swasembada pangan yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran diproyeksikan dapat memberdayakan petani urban dan desa di seluruh Indonesia.
Kolaborasi ini diharapkan bisa mengoptimalkan potensi masyarakat yang sudah mandiri namun belum terangkat secara ekonomi dengan metode modern.
Hal ini disampaikan oleh Heru Subagai, Inisiator Masyarakat Petani Urban Desa Indonesia (MPUDI), saat ditemui di area pertanian urban milik Muhamad Mukhlas di Kalikoa, Kedawung, Cirebon, Rabu (6/11).
Menurut Heru, lahan sempit dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan produktif seperti menanam pohon, peternakan ayam kampung, dan budidaya ikan lele.
"Pemerintah melalui kementerian terkait, khususnya di bawah koordinasi Menko Pangan Zulkifli Hasan, dapat mendukung petani urban dengan penyediaan bibit tanaman produktif atau benih ikan," jelasnya.
Baca Juga: Orang Tua, Garda Terdepan Keselamatan Anak Berkendara di Jalan Saat Berangkat Sekolah
Ia juga menyebut program ini bertujuan menciptakan kemandirian sosial ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor pangan dari hulu ke hilir.
Heru memastikan bahwa gerakan pemberdayaan petani urban akan terus meluas, tidak hanya di Kabupaten Cirebon, tetapi juga ke wilayah Jawa Barat dan provinsi lainnya.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kluster petani urban sebelum masuk ke area yang lebih luas, sehingga penetrasi program ketahanan pangan berjalan efektif.
Selain itu, Muhamad Mukhlas, anggota Masyarakat Petani Urban Raya Indonesia, berbagi pengalaman yang telah ia jalani selama sembilan tahun.
Ia memanfaatkan lahan sempit di perumahan Bima Indah untuk menanam cabai, tomat, jahe, singkong, serta membuat kolam ikan. Hasil panennya dibagikan kepada tetangga sebagai bentuk solidaritas dan pemenuhan pangan lokal.
"Hasil pertanian urban ini kami bagikan ke tetangga, bukan untuk dijual, tapi untuk konsumsi bersama," ungkap Mukhlas.
Baca Juga: Polda Sumut Tangkap 2 Tersangka Dugaan Kasus TPPO ke Malaysia, 7 Orang Korban Berhasil Diselamatkan
Ia berharap inisiatifnya bisa menginspirasi masyarakat lainnya agar lahan-lahan sempit yang kurang produktif dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.
Di sisi lain, Komisi IV DPR RI menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah yang berencana memberikan insentif Rp10 juta per bulan bagi petani milenial.
Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, menyebut insentif ini penting untuk menarik minat generasi muda ke sektor pertanian.
"Saya rasa ini bagus, karena tanpa insentif, mungkin sulit untuk menggerakkan milenial terjun ke dunia pertanian," kata Titiek di Gedung Nusantara.
