POJOKSATU.ID - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) menyoroti sikap manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) yang dinilai tidak menunjukkan empati terhadap masyarakat Sumatera yang tengah dilanda bencana banjir dan longsor.

Ketua Umum PP HIMMAH, Abdul Razak Nasution, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kegiatan internal Pelindo yang dipublikasikan melalui kanal resmi media sosial perusahaan pada 8 Januari 2026.

Menurutnya, kegiatan tersebut bernuansa pesta dan hura-hura, sehingga dianggap melukai perasaan korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Di saat masyarakat Sumatera masih berjuang memulihkan diri dari bencana, Pelindo justru mempertontonkan kegiatan yang bernuansa hura-hura dan pemborosan. Ini sangat melukai perasaan para korban,” tegas Razak.Senin, 26 Januari 2026.

Razak menilai langkah Pelindo tidak sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan efisiensi, penghematan, serta semangat “kencangkan ikat pinggang” bagi seluruh instansi, termasuk BUMN. Ia juga menyinggung bahwa Pelindo 1 belum menjalankan Asta Cita Presiden Prabowo poin ke-3, yakni melanjutkan program pembangunan infrastruktur.

Baca Juga: Cara Memilih Banyak File di Laptop dengan Cepat dan Praktis

PP HIMMAH pun meminta Presiden Prabowo melalui Danantara untuk mengevaluasi jajaran manajemen Pelindo yang dianggap gagal menunjukkan kepekaan sosial dan tanggung jawab moral di tengah situasi darurat.

Selain soal empati, Razak juga menyoroti kondisi jalan menuju Pelabuhan Belawan yang rusak parah dan berlubang. Menurutnya, hal ini mencerminkan lemahnya komitmen Pelindo pasca-merger dalam memastikan kelancaran infrastruktur penunjang pelabuhan.

“Ironis, gedung kantornya megah, namun akses jalan menuju pelabuhan hancur lebur. Pelabuhan Belawan adalah pelabuhan terbesar ketiga di Indonesia, tetapi infrastrukturnya justru terabaikan. Ini jelas melanggar Asta Cita Presiden Prabowo tentang infrastruktur,” ujarnya.

PP HIMMAH menegaskan perlunya reformasi menyeluruh terhadap Pelindo agar kembali pada tujuan utama merger, yakni melayani kepentingan publik dengan memperhatikan potensi lokal dan prinsip keadilan di seluruh wilayah kerja.

“Reformasi Pelindo adalah keniscayaan agar BUMN ini kembali pada khitahnya sebagai pelayan kepentingan publik, bukan sekadar simbol kemegahan korporasi,” tutup Razak.***