POJOKSATU.ID - Publik sedang menunggu sikap partai Golkar dan PKB, apakah kedua parpol tersebut pada akhirnya berani mengusung kader-kader terbaiknya bertarung untuk menggeser hegemoni calon incumbent dari PDI Perjuangan Imron dan mantan wakil bupati yang loncat ke Gerindra Wahyu Tjiptaningsih.
Hal tersebut disampaikan mantan Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon, Heru Subagia saat menanggapi semakin santernya lobi-lobi elit PDI-P yang akan mengawinkan Imron dengan calon yang diusung Partai Nasdem, Agus Kurniawan. Jumat (2/8).
Heru mengatakan rayuan maut yang dilakukan oleh elit PDI-P pada Nasdem pada akhirnya bisa saja mengawinkan calon incumbent dari PDI-P Imron dengan Agus Kurniawan yang mengakibatkan terjadinya perceraian antara PKS dan Nasdem yang telah resmi berkomitmen melakukan koalisi.
Politisi senior asal Cirebon tersebut meyakini main mata yang dilakukan PDI-P ke Nasdem sudah diantisipasi oleh Nahkoda PKS, Junaedi yang tidak ingin partai yang memiliki 7 kursi di DPRD Kabupaten Cirebon tersebut merana tidak bisa ikut berebut kue eksekutif.
Baca Juga: Harga Terbaru Emas Antam, Rp1,428 Juta per Gram, Berikut Rinciannya
“Minggu kedepan merupakan waktu yang krusial, apakah Golkar PKB plus PKS akan sepakat berkoalisi untuk mengusung pasangan calon paket Abe Teguh atau peket Abe Haryanto untuk menumbangkan paket pasangan calon incumben yaitu Imron Agus dan Ayu Sueb,” ujarnya.
Menurutnya, paket Incumbent Imron Agus maupun Ayu Sueb didasarkan kebutuhan belanja politik yang semakin tinggi dalam pemilihan bupati Cirebon, sehingga para calon bupati yang telah populer berburu calon wakil yang memiliki rekening gendut untuk membantu biaya politik yang sangat mahal.
“Konon untuk memenangkan pemilihan bupati Cirebon belanja politiknya sangat besar pasangan calon harus membakar uang 100 sampai dengan 150 miliar,” ujarnya
Heru mengklaim dalam pemilihan kepala daerah sudah dipastikan terjadi persaingan antara bohir atau investor politik untuk menunggangi para calon kuda hitam atau pasangan calon bupati yang akan berkontestasi pada pemilihan bupati Cirebon.
“Saat ini belum muncul pasangan calon bupati Cirebon karena para bohir (investor politik) masih menunggu siapa saja calon wakil pemilik rekening gendut,” ujarnya.
Heru mengingatkan semakin tinggi biaya politik yang dikeluarkan para pasangan calon kepala daerah akan menghasilkan calon bupati atau walikota terpilih sangat berpotensi melakukan penyimpangan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pengelolaan anggaran.
“Kesimpulannya tingginya belanja politik yang dikeluarkan akan menghasilkan bupati terpilih melakukan korupsi,” tutupnya.
